JAKARTA, Mediakarya – Peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2026 dinilai harus menjadi alarm keras bagi pemerintah dalam menata ulang prioritas pembangunan nasional. Ketua Umum DPP LPKAN Indonesia, R. Mohammad Ali Zaini, menegaskan bahwa kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan harus menjadi prioritas utama negara.
Menurut Ali Zaini, definisi buruh tidak terbatas pada pekerja pabrik, melainkan mencakup seluruh elemen yang menukar tenaga, pikiran, dan waktu demi upah.
“Presiden, menteri, guru, perawat, petani, hingga pekerja seni—semuanya adalah buruh Republik Indonesia. Karena itu, negara wajib mengelola anggaran dengan logika buruh, yaitu setiap rupiah harus tepat sasaran dan tidak boleh bocor,” ujar Ali Zaini, Sabtu (2/5/2026).
Ia menilai, pengelolaan anggaran negara saat ini masih belum optimal. Salah satu contoh adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bernilai besar, namun dinilai memiliki sejumlah persoalan dalam pelaksanaannya.
“Niatnya baik untuk mengatasi stunting, tetapi pelaksanaan yang tidak tertata—mulai dari data penerima hingga pengawasan—berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran,” katanya.
Di sisi lain, Ali Zaini menyoroti kondisi guru honorer yang masih jauh dari kata sejahtera. Banyak di antaranya menerima upah antara Rp300 ribu hingga Rp500 ribu per bulan dengan sistem pembayaran yang tidak menentu.
“Membangun SDM unggul tidak mungkin tercapai jika guru sebagai pilar utama pendidikan hidup dalam keterbatasan. Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kesejahteraan tenaga pengajarnya,” tegasnya.
Kondisi serupa juga dialami tenaga kesehatan. Ia menyebut tenaga medis di berbagai daerah masih menghadapi keterlambatan insentif dan beban kerja yang tinggi.
“Tenaga kesehatan bekerja dalam tekanan tinggi untuk menyelamatkan nyawa, namun kesejahteraan mereka sering terabaikan. Ini menjadi persoalan serius bagi sistem kesehatan nasional,” ujarnya.
Ali Zaini menilai situasi ini sudah masuk dalam kategori darurat peradaban. Menurutnya, kemajuan bangsa sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan kesehatan yang didukung oleh kesejahteraan para pelakunya.
“Otak yang cerdas lahir dari pendidikan yang baik, dan tubuh yang sehat lahir dari layanan kesehatan yang layak. Keduanya hanya bisa terwujud jika guru dan tenaga kesehatan dimuliakan,” jelasnya.
Ia pun mendesak pemerintah menjadikan Hari Buruh 2026 sebagai momentum evaluasi kebijakan, khususnya dalam pengelolaan anggaran pendidikan dan kesehatan agar lebih transparan dan akuntabel.
“Anggaran harus bisa dilacak secara digital, diaudit independen, dan pelanggaran ditindak tegas. Korupsi di sektor pendidikan dan kesehatan adalah ancaman bagi masa depan bangsa,” katanya.
Selain itu, ia mendorong peningkatan kesejahteraan melalui gaji layak, beasiswa ikatan dinas untuk daerah 3T, serta perbaikan infrastruktur sekolah dan fasilitas kesehatan.
Ali Zaini juga mengusulkan adanya standar Upah Martabat Nasional bagi guru dan tenaga kesehatan sebagai bentuk penghargaan atas peran strategis mereka.
“Guru dan tenaga kesehatan bukan sekadar pekerja biasa. Mereka berperan langsung dalam menentukan masa depan bangsa,” pungkasnya. (hab)
