JAKARTA, Mediakarya – Pembangunan di Jakarta begitu masif dilakukan oleh pemprov DKI Jakarta. Namun, persoalan pembangunan masih menyisakan peer di tengah masyarakat, khususnya di Jalan Kalimutu, RW 10, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.
Sejumlah persoalan warga tergambar saat reses anggota DPRD DKI Jakarta, Neneng Hasanah.
Warga di lingkungan tersebut mempertanyakan prihal tembok pinggiran kali Cakung Lama yang berada di wilayah RW 10, Keluaran Sukapura, Jakarta Utara, yang mengalami longsor pasca program pembangunan CAP dan CIP.
“Kita berharap agar segara di turap. Karena setelah dibenahi, sekarang ini mulai longsor pinggiran kalinya,” ujar Ketua RT 6/RW 10, Kelurahan Sukapura, Jakarta Utara, Wakino di acara reses Kedua, DPRD DKI, Kamis (18/5).
Ketua RW 010, Kelurahan Sukapura, Rohmat menyinggung persoalan legalitas status tanah d lingkungan tersebut. “Mudah-mudahan kedepan, setelah pembangunan berjalan baik di lingkungan kami. Status atas kepemilikan tanah di wilayah ini bisa diperjelas,” katanya.
Kader senior Jumantik, Sri mempertanyakan operasional kader jumantik, posyandu, dasawisma di tingkat RW yang tidak tersentuh. ” Kita harapkan ada uang lelah, karena kami kepanjangan tangan ketua RT dan RW,” katanya.
Menanggapi itu, anggota DPRD DKI dari Fraksi Demokrat, Neneng Hasanah menyambut positif adanya sejumlah aspirasi warga.
Politisi yang akrab disapa bunda itu akan berkordinasi dengan SKPD terkait dengan pembangunan turap kali agar tidak longsor.”Tolong segera difoto bagian yang mengalami longsor pinggiran kalinya. Agar segera diberikan kepada Sudin SDA Jakut, sehingga bisa langsung dikerjakan,” katanya.
Terkait dengan status tanah, anggota DPRD DKI yang sudah tiga periode duduk di Kebon Sirih itu bakal berkoordinasi dengan BPN Jakut. “Saya sudah berkomunikasi dengan pihak BPN. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada kejelasan,” imbuhnya.
Menyangkut operasional kader dawis, posyandu dan PKK di tingkat RW. Anggota Komisi D DPRD DKI itu mengatakan fraksinya sedang mengupayakan penganggaran bagi kader di tingkat RW dan RT.
“Fraksi Demokrat hingga terus mengupayakan agar kader di tingkat RT dan RW bisa mendapatkan dana operasional. Karena itu sangat membantu untuk peningkatan kerja kader di lingkungan,” tutupnya.(Sof)
