JAKARTA, Mediakarya – Komisi I DPR mendalami sejumlah hal dalam uji kelayakan dan kepatutan calon tunggal panglima TNI, salah satunya soal netralitas dalam Pemilu 2024, terhadap Kasad Jenderal TNI Agus Subiyanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan uji kelayakan dan kepatutan, yang dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB itu, akan mendalami pula terkait dengan profesionalisme TNI dalam Pemilu 2024.
“Pukul 10.00, kami akan mendengarkan visi dan misi calon panglima. (Soal) Kesejahteraan prajurit TNI, masalah Papua, dan lain-lain,” kata Abdul Kharis saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengatakan pihaknya telah menerima berkas calon panglima TNI, Jumat (10/11), sebagai syarat untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.
“Sudah kami verifikasi semua data-datanya dengan valid dan tepat, sehingga sudah tidak alasan. Sehingga, bisa langsung masuk kepada fit and proper test itu sendiri,” kata Dave dalam pesan video yang diterima di Jakarta, Senin.
Dia menambahkan bahwa Komisi I akan menggali lebih dalam terkait sejumlah hal kepada calon panglima TNI, di antaranya reformasi dan regenerasi dalam tubuh TNI, peningkatan moralitas, serta kualitas dan kemampuan tempur TNI di era digitalisasi.
“Akan tetapi, pertanyaan itu tentunya tergantung bagaimana presentasi daripada calon panglima itu,” kata Dave.
Usai uji kelayakan dan kepatutan, Komisi I akan menyerahkan hasil tes tersebut kepada pimpinan DPR RI untuk diagendakan Badan Musyawarah (Bamus) DPR guna diambil persetujuan Tingkat II pada Rapat Paripurna DPR RI terdekat.
“Dan setelah selesai di Rapat Paripurna dikirim ke Presiden (Joko Widodo) dan tergantung kepada Presiden kapan akan pelantikan, sertijab (serah terima jabatan), kepada panglima TNI yang baru,” kata Dave, dilansir dari antara.
Sebelumnya, Jumat (10/11), Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menyatakan persyaratan administrasi Agus Subiyanto sebagai calon tunggal panglima TNI sudah lengkap.
Dia menjelaskan tahap verifikasi administrasi berkas secara fisik calon panglima TNI akan diperiksa pimpinan Komisi I DPR, Senin, sebelum pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan.
“Kami akan periksa berkas fisik administrasi sebelum memulai fit and proper test,” ujar Meutya. (sm)
