APPHI Apresiasi Kebijakan Kuota Impor Daging yang Diberikan Pemerintah

- Editor

Senin, 12 Februari 2024 - 06:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, Mediakarya – Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia (APPHI) mengungkapkan, dalam rangka menyambut Ramadhan dan Idul Fitri, stok daging sapi lokal maupun impor terpantau masih aman dan stabil.

Namun demikian, sejumlah pengusaha mengeluh lantaran semua pengajuan impor daging rata-rata kuotanya dikurangi. Meski stok aman, namun stok yang dimiliki oleh sejumlah pengusaha daging tergolong masih rendah bila dibandingkan tahun lalu.

“Memang pada dasarnya stok daging impor saat ini tergolong aman. Namun stok yang kami miliki tidak maksimal, sebab kuota impor daging dikurangi. Sehingga stok tidak sebanyak saat ramadhan dan idul fitri tahun lalu,” ujar Ketua APPHI Ahmad Fahmi dalam keterangannya belum lama ini.

Oleh karenanya, APPHI meminta pemerintah agar menambah kuota impor daging. Terlebih, tingkat konsumsi masyarakat  pada puasa dan lebaran tahun 2024 ini diprediksi akan mengalami kenaikan. Hal itu dikarenakan pelaku usaha mulai bangkit.

Kendati demikian, pihaknya juga mengaku bahwa suplai daging sapi dari negara-negara produsen masih mengalami gangguan akan suplai dikarenakan akibat dampak covid-19, sehingga tingkat produksi mengalami penurunan.

“Kendala lain di antaranya adanya iklim ekstrim. Jalur distribusi, truk sapi, pengapalan, suplai pekerja di negara produsen dan lainnya, masih mengalami hambatan untuk memulihnya pada efek pandemi 2020-2022,” kata dia.

Baca Juga:  Kebijakan Tarif Impor AS Dorong Generasi Muda Indonesia Hidupkan Kembali Sektor Pertanian 

Untuk itu, APPHI berharap adanya penambahan sumber sumber suplai yang dapat di import dari tempat rumah potong tambahan dari negara yang telah disetujui dan maupun dari negara lain, sehingga, realisasi importasi dan harga daging sapi akan menjadi lebih baik dan sesuai perencanaan dengan ijin yang didapat oleh anggota APPHI

Sementara itu, menurunnya tingkat ketersediaan atau stok daging sapi secara nasional dikarenakan adanya pembatasan pengiriman antar  propinsi untuk produk daging dan turunan sapi lainnya.

“Dari perihal pembatasan  pembatasan tersebut, perlu adanya kejelasan yang lebih baik antar instansi dan  Pemerintah daerah agar pasokan daging aman konsumsi tidak terhambat dan  mengakibatkan gejolak pada suplai dan harga,” ungkapnya.

Pihaknya juga mengakui terkait dengan pengadaptasian terhadap sistem perolehan rekomendasi dan perizinan dengan sistem yang baru, ada beberapa poin berpotensi memperlambat proses izin importasi di tahun berikutnya.

“Perlu di cermati, keterlambatan atas perijinan dapat mengakibatkan shortage dalam suplai seperti yang dialami pada bulan Lebaran 2022 dimana harga-harga daging melambung menjadi cukup tinggi,” pungkasnya. (Ant)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Kebocoran Devisa Terbongkar: Mengubah Peta Hubungan RI-Singapura 
Kepala KSP Pimpin Peluncuran Buku dan Diskusi UU Perekonomian Nasional
PLN UID Jakarta Raya Borong Predikat Platinum Indonesia Green Awards 2026 Lewat Konservasi Pulau Sabira
DPD LPKAN Jawa Timur Dukung Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal
IAW Sebut Konflik Pulau Rempang Bukti Kegagalan Rezim Jokowi dalam Tata Kelola Agraria
Jokowi dan Bahlil Dituding Pihak Paling Bertanggungjawab Dalam Kasus Pulau Rempang
Membongkar Kebohongan Jokowi dalam Kasus Rempang-Galang
Husein Salim Resmi Jabat Ketum PAW BPN Aptaksindo

Berita Terkait

Selasa, 4 Agustus 2026 - 21:55 WIB

Kebocoran Devisa Terbongkar: Mengubah Peta Hubungan RI-Singapura 

Senin, 3 Agustus 2026 - 17:38 WIB

PLN UID Jakarta Raya Borong Predikat Platinum Indonesia Green Awards 2026 Lewat Konservasi Pulau Sabira

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 15:19 WIB

DPD LPKAN Jawa Timur Dukung Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal

Kamis, 30 Juli 2026 - 14:21 WIB

IAW Sebut Konflik Pulau Rempang Bukti Kegagalan Rezim Jokowi dalam Tata Kelola Agraria

Rabu, 29 Juli 2026 - 08:43 WIB

Jokowi dan Bahlil Dituding Pihak Paling Bertanggungjawab Dalam Kasus Pulau Rempang

Berita Terbaru

Foto: Istimewa

Ekonomi & Bisnis

Kebocoran Devisa Terbongkar: Mengubah Peta Hubungan RI-Singapura 

Selasa, 4 Agu 2026 - 21:55 WIB

Warga berunjuk rasa di Kantor Kepala Desa Burangkeng dan mendesak BPD bertindak tegas terhadap Panitia Pilkades yang dinilai bekerja tidak profesional.

Daerah

BPD Bekukan Panitia Pilkades Burangkeng usai Didemo Warga

Selasa, 4 Agu 2026 - 21:45 WIB