JAKARTA, Mediakarya – Ketua Umum Badan Musyawarah Betawi (Bamus Betawi) Riano P Ahmad menegaskan bahwa sejak awal didirikan sampai saat ini pihaknya tidak pernah terlibat dalam politik praktis ataupun berafiliasi dengan partai politik tertentu.
Pernyataan itu dikatakan Riano P Ahmad menanggapi polemik kegiatan silaturahmi cagub DKI Jakarta Ridwan Kamil dengan Bamus Betawi di Jatinegara, Jakarta Timur, pada Jumat (8/9/2024) malam.
Ia menduga kegiatan yang berlangsung di Rawa Bunga, Jatinegara, tersebut dilakukan oleh pihak eksternal yang menggunakan nama Bamus Betawi.
“Sesuai AD-ART dan aturan yang ada bahwa tidak boleh Bamus Betawi melakukan politik praktis dan tidak boleh berafiliasi dengan partai politik,” ujarnya, Senin (9/9/2024).
“Lalu yang jadi pertanyaan kok kemarin mengundang RK? Ada organisasi yang mungkin menggunakan nama Bamus Betawi. Kalau Bamus Betawi yang asli itu tidak boleh berpolitik praktis,” tambah dia.
Riano menjelaskan sebagai pusat organisasi Kebetawian terdapat banyak organisasi masyarakat yang bernaung di bawah Bamus Betawi.
Berdasarkan aturan yang ada, kata dia, setiap organisasi masyarakat tersebut juga diperbolehkan apabila memiliki sikap politik tertentu.
Hanya saja, Riano menegaskan dukungan atau sikap politik tersebut tidak boleh mengatasnamakan Bamus Betawi. Akan tetapi harus dengan menggunakan nama organisasi asli masing-masing.
“Personal masing-masing atau ormas-ormas yang ada bergabung di Bamus Betawi kami persilakan jika mau untuk mendukung kandidat tertentu. Tapi tidak boleh membawa nama Bamus Betawi,” pungkasnya.
Sebelumnya, dikutip dari CNN Indonesia, sejumlah orang meluapkan ketidaksukaan pada acara Bamus Betawi yang dihadiri Ridwan Kamil lantaran dianggap tidak menghargai masyarakat asli Betawi yang tinggal di sekitar Bamus Betawi.
“Saya mendukung acara ini, tapi kenapa masyarakat sekitar tidak dihargai. Kami sudah lama tinggal di sini,” kata salah satu pria yang meluapkan emosinya itu kepada panitia kegiatan tersebut.
Politisi Partai NasDem Ahmad Sahroni mengatakan bahwa adanya penolakan terhadap RK di Jakarta merupakan hal yang biasa.
Menurutnya upaya pemenangan untuk pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur itu ditujukan bukan hanya untuk beberapa kelompok saja, melainkan kepada masyarakat secara luas.
“Normal, like and dislike di Jakarta itu biasa,” kata Sahroni usai mengikuti sidang doktor di Universitas Borobudur, Jakarta, Minggu.
Sahroni mengatakan pihaknya tidak bisa memaksakan jika ada kelompok yang menyuarakan penolakan. Namun hal yang perlu dilakukan, menurut dia, adalah memberikan rasa perhatian dari masyarakat untuk calon yang akan dimenangkan.
“Sekali lagi upaya pemenangan itu banyak langkah. Kalau menolak, enggak apa-apa,” kata dia.
Diketahui, pasangan RK – Suswono mendaftar ke KPU dengan didukung oleh 13 partai politik yang tergabung dalam KIM (Koalisi Indonesia Maju) Plus dukungan pemerintah.
KIM Plus terdiri dari 15 partai politik yang di dalamnya adalah Gerindra, Demokrat, Golkar, PAN, PKS, PPP, PSI, Garuda, Gelora, NasDem, Perindo, PKB dan Garuda.
Beberapa parpol seperti NasDem, PKS, dan PKB adalah Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar pada pilpres lalu.
