JAKARTA, Mediakarya – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menilai partai Golkar perlu melakukan evaluasi dan pembenahan strategis guna mendongkrak elektabilitasnya. Hal tersebut menyusul dengan rilis sejumlah lembaga survei yang menempatkan Partai Golkar pada posisi ketiga setelah Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Berdasarkan hasil rilis lembaga survei nasional pada Agustus hingga September 2026 seperti Parameter Politik Indonesia (Gerindra 18,3%, PDIP 14%, Golkar 13%) kemudian Indonesia Political Opinion (IPO) (10,4%), posisi Golkar masih berada di bawah bayang-bayang Partai Gerindra dan PDIP.
Habib Syakur juga mendorong pengurus Golkar memperkuat peran jajaran fungsionaris harian dan Wakil Ketua Umum untuk aktif turun ke daerah, sehingga kerja elektoral partai tidak tersentralisasi pada figur Ketua Umum yang memiliki kesibukan birokrasi tinggi.
Partai Golkar harus mampu keluar dari bayang-bayang anggapan sebagai “partai orang tua” atau partai senior dengan menonjolkan inovasi, program yang relevan bagi generasi Z dan milenial, serta kepemimpinan yang adaptif terhadap perubahan zaman.
“Golkar harus mampu mentransformasikan gaya komunikasinya agar tetap relevan bagi pemilih milenial dan Gen Z yang mendominasi demografi pemilih saat ini,” ujar Habib Syakur saat diwawancarai Mediakarya di Jakarta (11/9/2026).
Sebab, mekipun partai tersebut memiliki infrastruktur organisasi sayap pemuda yang lengkap seperti AMPG, AMPI, SOKSI, MKGR, dan Kosgoro, namun Golkar dinilai belum mampu menarik perhatian swing voters atau pemilih milenial/Gen Z.
“Bahwa Golkar kerap diidentifikasi sebagai partai senior, karena sejarah panjangnya dalam politik Indonesia. Namun, untuk tetap kompetitif di era digital, transformasi citra dan reposisi peran kader muda sangatlah krusial,” katanya.
Untuk itu, Golkar wajib memberikan panggung politik yang lebih strategis kepada kader-kader muda potensial di daerah untuk tampil sebagai wajah modern partai, bukan sekadar mengandalkan politisi senior.
Tidak hanya itu, Partai Golkar selama ini dinilai terlalu sibuk konflik internal ketimbang bagaimana menaikan elektabilitas partainya.
Sementara, kader Golkar yang duduk di pemerintahan tidak kunjung memberikan kinerja positifnya, justru yang terjadi sebaliknya, menteri dari Golkar kerap mendapatkan persepsi negatif dari publik.
“Kader-kader Golkar yang duduk di kabinet seharusnya mampu menunjukkan performa di atas rata-rata dengan menghadirkan terobosan kebijakan yang menjadi rujukan nasional, sehingga arah pemerintahan secara de facto diwarnai oleh ide-ide Golkar,” ungkap dia.
Selanjutnya, kondisi Partai Golkar saat ini juga tengah menghadapi lanskap politik yang jauh lebih kompleks, terutama setelah transisi kepemimpinan ke Bahlil Lahadalia serta persiapan strategis jangka panjang menuju pemilu mendatang.
“Sebagai salah satu partai tertua dengan mesin politik paling stabil, kompleksitas tantangan yang dihadapi Golkar saat ini mencakup dimensi internal maupun eksternal,” ungkap Habib Syakur.
Dia menambahkan, bahwa Golkar dikenal sebagai partai yang selalu berada di garis depan dalam mengawal program pembangunan pemerintah. Namun, tantangan eksternal seperti fluktuasi ekonomi global dan isu domestik.
Partai Golkar harus menjadi motor penggerak utama yang mewarnai kebijakan pemerintahan, bukan sekadar menjadi pengikut (follower) yang mengekor agenda pihak lain.
Sebagai salah satu partai politik tertua dan terbesar di Indonesia dengan basis teknokratis yang kuat, Golkar memiliki posisi tawar, rekam jejak, dan modal politik yang sangat besar untuk menentukan arah strategis bangsa.
“Sebagai salah satu fraksi terbesar di DPR, Golkar harus aktif menginisiasi rancangan undang-undang (RUU) yang pro-rakyat dan menjadi penentu dalam penyusunan anggaran (APBN), bukan sekadar menyetujui usulan pemerintah,” pungkasnya. (Ugy)
