Inisiator GNK: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Pemimpin yang Meneduhkan

- Editor

Sabtu, 12 September 2026 - 18:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Foto: Ist)

Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Foto: Ist)

JAKARTA, Mediakarya – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menyebut bahwa isu pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang baru-baru ini ramai dibicarakan di ruang publik dinilai merupakan upaya untuk mengganggu stabilitas nasional.

Dia menduga ada pihak-pihak atau kelompok yang sengaja menciptakan spekulasi, hingga merugikan pemerintah, meskipun DPR RI dan pihak Istana telah memastikan tidak ada Surat Presiden (Surpres) terkait pergantian tersebut.

Bahkan, Pimpinan Komisi III DPR RI Habiburokhman sendiri menegaskan bahwa tidak ada pengiriman surat dari Presiden mengenai pergantian Kapolri.

Namun demikian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa rotasi atau pergantian pimpinan Polri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden dan dirinya sebagai prajurit siap melaksanakan keputusan apa pun.

“Kami menilai isu pergantian Kapolri itu sengaja dihembuskan untuk menciptakan ketidaknyamanan internal, mengganggu kepercayaan publik, atau menggiring opini negatif terhadap institusi,” ungkap Habib Syakur kepada Mediakarya di Jakarta, Sabtu (12/9/2026).

Dia menilai, Jenderal Listyo Sigit merupakan salah satu Kapolri yang meneduhkan institusi kepolisian yang mengutamakan pendekatan humanis, empati, keadilan yang transparan, dan komunikasi yang sejuk kepada masyarakat.

Menurutnya, Jenderal Listyo dinilai berhasil dalam menjaga stabilitas keamanan nasional sekaligus merawat kepercayaan publik (public trust) terhadap Korps Bhayangkara.

“Di tengah dinamika sosial dan politik, Pak Listyo tidak hanya tegas dalam menegakkan hukum, tetapi juga mampu menjadi pengayom yang membawa ketenangan di tengah masyarakat,” ungkap Habib Syakur.

Aspek Utama Kepemimpinan Polri yang Meneduhkan

Lebih lanjut, pola pendekatan yang dilakukan Jenderal Listyo di antaranya mengedepankan dialog dan mediasi untuk kasus-kasus hukum minor atau konflik sosial, sehingga penyelesaian masalah tidak selalu berakhir di penjara melainkan menghasilkan perdamaian yang tulus.

“Pak Listyo dinilai mampu menghindari arogansi kekuasaan atau pernyataan yang memicu polemik. Sebab, pemimpin yang meneduhkan menyampaikan informasi secara jujur, tenang, dan solutif saat krisis terjadi,” jelasnya.

Baca Juga:  Soroti Tindakan Oknum Advokat di Brebes, Habib Syakur Berikan Pendapatnya

Selain itu, di bawah kepemimpinannya, Jenderal Listyo menjamin bahwa seluruh jajaran kepolisian bersikap netral, terutama dalam mengawal agenda nasional seperti pemilu, sehingga menjadi wasit yang adil bagi seluruh golongan.

Tidak hanya itu, ia juga aktif turun ke lapangan (seperti program Jumat Curhat atau sambang komunitas) untuk mendengarkan langsung keluhan warga, bukan sekadar menerima laporan di balik meja.

Namun demikian, Jenderal Listyo Sigit juga tdak segan untuk menindak tegas oknum anggota yang melanggar aturan secara transparan.

“Pemimpin yang meneduhkan bagi masyarakat adalah pemimpin yang berani mendisiplinkan internalnya demi menjaga kehormatan institusi,” katanya.

Mengapa Jenderal Lityo Masih Dibutuhkan?

Oleh karenanya GNK mendukung agar Presiden Prabowo Subianto untuk memertahankan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang dinilai merupakan figur pemimpin meneduhkan.

“Sebab masyarakat yang mudah terpicu isu provokatif membutuhkan figur polisi yang bertindak sebagai jangkar kedamaian dan penengah yang objektif,” katanya.

Selanjutnya, ketika polisi tampil meneduhkan dan bersahabat, masyarakat akan lebih sukarela membantu tugas kepolisian dalam menjaga keamanan lingkungan (sistem community policing).

“Jenderal Listyo Sigit kami nilai seorang pemimpin yang meneduhkan dan mampu menghadirkan ketenangan, rasa aman, dan kedamaian di tengah situasi krisis, konflik, atau ketidakpastian,” pungkasnya.

Sebelumnya, isu pergantian Kapolri sempat mencuat di tengah dinamika internal Polri. Kendati demikian, pergantian pucuk pimpinan Korps Bhayagkara itu sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.

Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa dirinya adalah seorang prajurit yang siap melaksanakan dan menunggu apapun keputusan dari Presiden.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan belum ada Surat Presiden (Surpres) tentang pergantian Kapolri yang dikirimkan ke DPR RI.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan isu yang beredar terkait dengan pergantian Kapolri tidak mengganggu kinerja seluruh jajaran kepolisian yang tetap bertugas seperti biasa.  (Ugy)

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Sidang KKEP Irjen Pol Ahrie Sonta: Dipecat Tidak Hormat Buntut Dugaan Penyadapan, Nyatakan Banding
Diduga Dipaksa Akui Selingkuh dan Tanda Tangani Surat, Korban Kekerasan di Brebes Minta Keadilan
Listyo Dibayangi Pasal Makar, Ini Ancaman Hukumannya
LI-TPK Minta Kapolri Bongkar Jaringan Bisnis Haram Listyo dari Tambang Ilegal Hingga Baking Judol
Ketum PMPRI Sebut Pertemuan Presiden dengan 10 Mantan Kapolri di Hambalang Runtuhkan Geng Listyo
Komisi III DPR dan Kapolri Bakal Bedah Dalang di Balik Peristiwa Penyadapan
Kapolri Terbaik Versi Habiburrahman Kini Jadi Tersangka Akibat Menyadap Presiden
Kasus Penyadapan Ilegal jadi Momentum Jenderal Suyudi Lepaskan Polri dari Stigma Parcok Warisan Geng Solo

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 05:28 WIB

Sidang KKEP Irjen Pol Ahrie Sonta: Dipecat Tidak Hormat Buntut Dugaan Penyadapan, Nyatakan Banding

Selasa, 10 November 2026 - 06:15 WIB

Listyo Dibayangi Pasal Makar, Ini Ancaman Hukumannya

Senin, 9 November 2026 - 12:15 WIB

LI-TPK Minta Kapolri Bongkar Jaringan Bisnis Haram Listyo dari Tambang Ilegal Hingga Baking Judol

Senin, 9 November 2026 - 08:33 WIB

Ketum PMPRI Sebut Pertemuan Presiden dengan 10 Mantan Kapolri di Hambalang Runtuhkan Geng Listyo

Senin, 9 November 2026 - 07:23 WIB

Komisi III DPR dan Kapolri Bakal Bedah Dalang di Balik Peristiwa Penyadapan

Berita Terbaru

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI), Prof. Dr. H. Muhammad Mufti Mubarok

Headline

Jika Presiden Bisa Disadap, Bagaimana Nasib Rakyat?

Selasa, 10 Nov 2026 - 12:23 WIB