Buntut Beredarnya Proses Pemingsanan Sapi, PPSDS Desak Pemerintah Evaluasi PDRPH Jatim

- Penulis

Rabu, 25 September 2024 - 19:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ketua Paguyuban Pedagang Sapi dan Daging Segar  (PPSDS) Jawa Timur, Muthowif.

ketua Paguyuban Pedagang Sapi dan Daging Segar  (PPSDS) Jawa Timur, Muthowif.

SURABAYA, Mediakarya – Beredarnya potongan video yang tengah viral di sosial media (sosmed) tentang proses pemingsanan (stunning) Sapi Brahman Cross (BX) oleh oknum jagal, di Perusahan Daerah Rumah Potong Hewan (PD RPH) Pegirian Surabaya mendapat reaksi dari sejumlah pihak.

Salah satunya dari ketua Paguyuban Pedagang Sapi dan Daging Segar  (PPSDS) Jawa Timur, Muthowif. Menurut dia, pemingsanan merupakan salah satu proses sebelum disembelih.

Oleh karena itu, Muthowif  mengajak masyarakat untuk memahami secara utuh. Sebab proses pemingsanan (stunning) bukan untuk membunuh sapi akan tetapi alat untuk merubuhkan sapi sebelum disembelih.

Mengingat sapi BX tidak ada tali di telinga (congar), seperti sapi-sapi yang ada di Indonesia, sehingga untuk merubuhkan membutuhkan alat bantu. Di RPH Surabaya menggunakan alat bantu Stunning.

“Terlepas dari masalah cara pemingsanan, yang menjadi masalah mendasar, dan harus diusut sampai tuntas adalah kenapa sekarang di PD RPH Surabaya menyembelih sapi BX dipotong yang sebenarnya didatangkan dari luar Jawa Timur,” kata  Muthowif dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Rabu (25/9/2024).

Baca Juga:  Hasan Basri Tekankan Pentingnya Komunikasi dan Sinergi yang Baik dengan Mitra Kerja

Dia juga mempertanyakan terkait dengan sapi BX yang dipotong di PD RPH tersebut, apakah sudah memiliki surat izin memasukan dan disembelih di PD RPH Surabaya atau tidak.

“Kalau tidak ada surat-suratnya yang resmi, sangat disayangkan PD RPH Surabaya menerima sapi-sapi yang tidak resmi disembelih,” ungkapnya.

Selain itu, Muthowif juga sangat menyangkan kinerja PD RPH yang kurang maksimal. “Padahal pegawai PD RPH sangat banyak, mereka kemana semuanya kok bisa ada orang ambil video dan beredar bebas,” tanya Muthowif.

Untuk itu, dia berpandangan bahwa sudah waktunya pihak manajemen PDRPH dievaluasi secara menyeluruh, mulai dari pelayanan kedatangan sapi, pelayanan sebelum disembelih dan pelayan sesudah disembelih sebelum dibawa ke pasar tradisional untuk dijual.

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Dapat Perlawanan dari Ratusan Massa, Eksekusi Pengosongan Lahan di Kota Bandung Gagal
Harga Pertamax Naik 32 Persen, Ketua BPKN RI: Konsumen Berhak Mendapat Transparansi Pemerintah
WTP Kota Bekasi Dipertanyakan Publik, Ini Penjelasan Pakar Komunikasi Politik
Sambut HUT DKI Jakarta ke-499, PLN UID Jakarta Raya Luncurkan Promo Tambah Daya Diskon 50 Persen
Polri Geledah Kantor WIKA, Usut Dugaan Korupsi Proyek Modernisasi Pabrik Gula Asembagus 
Penyidik Dalami Kerja Sama Publikasi di Kementan, Beberapa Pegawai Jalani Pemeriksaan
Polri Libatkan Eksternal Dalam Assessment Jenderal
Bea Cukai Ungkap Jutaan Batang Rokok Ilegal, Total Kerugian Negara Rp8,66 Miliar
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 10 Juni 2026 - 16:00 WIB

Dapat Perlawanan dari Ratusan Massa, Eksekusi Pengosongan Lahan di Kota Bandung Gagal

Rabu, 10 Juni 2026 - 14:38 WIB

Harga Pertamax Naik 32 Persen, Ketua BPKN RI: Konsumen Berhak Mendapat Transparansi Pemerintah

Rabu, 10 Juni 2026 - 12:42 WIB

WTP Kota Bekasi Dipertanyakan Publik, Ini Penjelasan Pakar Komunikasi Politik

Rabu, 10 Juni 2026 - 11:34 WIB

Sambut HUT DKI Jakarta ke-499, PLN UID Jakarta Raya Luncurkan Promo Tambah Daya Diskon 50 Persen

Selasa, 9 Juni 2026 - 19:29 WIB

Polri Geledah Kantor WIKA, Usut Dugaan Korupsi Proyek Modernisasi Pabrik Gula Asembagus 

Berita Terbaru