Pegiat Antikorupsi: Satu dari Tiga Cakada Kota Bekasi Berpotensi Terjerat Hukum

- Editor

Kamis, 24 Oktober 2024 - 07:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Ilustrasi

Foto: Ilustrasi

KOTA BEKASI, Mediakarya – Regenerasi koruptor di Indonesia semakin masif, menandakan pentingnya peran generasi muda dalam memerangi korupsi.

Oleh karena itu, ajang kontestasi pemilihan kepala daerah harus menjadi momentum generasi muda untuk memilih pemimpin yang bersih dan tidak memiliki rekam jejak dalam persoalan hukum.

Hal tersebut diungkapkan aktivis Jaringan Mahasiswa Kota Bekasi Anti Korupsi, Amelia Rizqi menanggapi adanya salah satu calon kepala daerah Kota Bekasi yang diduga terlibat dalam sejumlah kasus korupsi.

Perempuan pegiat antikorupsi ini juga mengimbau masyarakat khususnya generasi muda di Kota Bekasi agar lebih cerdas dalam menentukan pilihannya pada Pilkada mendatang.

“Anak muda jangan lagi abai terhadap dinamika yang berkembang khususnya terkait dengan kasus korupsi yang terjadi di daerahnya. Sebab berdasarkan hasil penelitian kami, hanya 30 persen anak muda yang peduli terhadap kasus korupsi,” ujar Rizqi kepada Mediakarya di di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Jakarta, Rabu (23/10).

Sebagai warga Bekasi, Rizqi juga mengaku prihatin terhadap kondisi masyarakat daerah penyangga daerah khusus Jakarta itu yang mengalami krisis kepemimpinan.

Kota Bekasi pernah dipimpin oleh dua kepala daerah yang korup. Dia pun mengimbau agar masyarakat Kota Bekasi jangan lagi memilih calon pemimpin yang berpotensi bakal berakhir dengan masalah hukum.

Sebab dari tiga pasangan calon kepala daerah di Kota Bekasi, berdasarkan diskusi dirinya di KPK, satu di antaranya memiliki celah hukum dan berpotensi bakal menyusul kepala daerah sebelumnya.

Untuk itu, Rizqi mengajak generasi muda untuk memilih calon kepala daerah di Kota Bekasi yang bersih dan terbebas dari resistensi hukum.

Baca Juga:  Jubir: Perhitungan Keuntungan PT Merial Esa Versi KPK jadi Terobosan

“Karena dari tiga pasangan cakada Kota Bekasi, satu di antaranya laporannya telah masuk di KPK,” katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wawan Wardiana, menyebut bahwa banyak usia koruptor yang pernah ditangani oleh lembaga antikorupsi itu memiliki usia muda.

“Faktanya, saat ini banyak usia koruptor yang masih muda. Artinya, regenerasi koruptor sangat cepat bertumbuh di Indonesia. Untuk memerangi 1 koruptor itu, kita butuh 1.000 anti koruptor, termasuk teman-teman dari UNPAD yang hadir ke KPK hari ini,” ungkap Wawandi dalam audiensi bersama dosen dan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran (UNPAD) di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Jakarta, Rabu (23/10).

Di hadapan 75 mahasiswa yang hadir, dia menegaskan, meski KPK terus melakukan penindakan, regenerasi pelaku korupsi terus terjadi, sehingga diperlukan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat. Ia menekankan pentingnya pendidikan antikorupsi yang harus diimplementasikan oleh generasi muda melalui nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari.

“Kesempatan anak-anak muda untuk mengisi jabatan strategis pemerintah di masa depan sangat terbuka. Saya berharap apa yang disampaikan di acara ini bisa menjadi trigger dan bekal persiapan teman-teman untuk menghindari perilaku korupsi nantinya,” harap Wawan.

Seperti diketahui Pilkada Kota Bekasi bakal diikuti oleh tiga pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Paslon nomor urut 1 Heri Koswara-Solihin, paslon nomor urut 2 Uu Saeful Miqdar-Nurul Sumarheni dan paslon nomor urut 3 Tri Adhianto-Harris Bobihoe. (Dri)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Jangan Hanya Tangkap Operator, Kapolri Didesak Seret Dalang di Balik Kasus Penyadapan Ilegal
Miss Chinese Indonesia 2026 Usung The Power of Harmony, Ajak Anak Muda Perkuat Persatuan
KPK Dituding Ciut di Depan Gubsu Bobby, Takut pada Jabatan atau Nama Besar di Belakangnya?
Putusan Sengketa Dinilai Cacat Substansi, Tim Hukum Yuli Yanti Hutagaol Adukan Hakim PN Jakarta Utara ke KY
Didik Rachbini: Pidato Gibran Itu Palsu, Drama Playing the Victim untuk Bersihkan Pelanggaran Konstitusi
Pertanyaan soal Penempatan 4.351 Personel Polri di Luar Struktur Kini Terjawab, Mantan Kabais: Ada Kaitannya dengan Dugaan Penyadapan?
Bukti Permulaan Cukup, Bareskrim Terbitkan Laporan Polisi Dugaan Makar terhadap 4 Jenderal Polisi Terduga Pelaku Penyadapan Ilegal
Bareskrim Naikkan Kasus Dugaan Makar ke Penyidikan, Dirtipidum: Sudah Periksa 38 Saksi dan Ahli

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 21:25 WIB

Jangan Hanya Tangkap Operator, Kapolri Didesak Seret Dalang di Balik Kasus Penyadapan Ilegal

Sabtu, 14 November 2026 - 18:48 WIB

Miss Chinese Indonesia 2026 Usung The Power of Harmony, Ajak Anak Muda Perkuat Persatuan

Jumat, 13 November 2026 - 15:40 WIB

KPK Dituding Ciut di Depan Gubsu Bobby, Takut pada Jabatan atau Nama Besar di Belakangnya?

Jumat, 13 November 2026 - 15:26 WIB

Putusan Sengketa Dinilai Cacat Substansi, Tim Hukum Yuli Yanti Hutagaol Adukan Hakim PN Jakarta Utara ke KY

Jumat, 13 November 2026 - 15:00 WIB

Didik Rachbini: Pidato Gibran Itu Palsu, Drama Playing the Victim untuk Bersihkan Pelanggaran Konstitusi

Berita Terbaru

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Tamsil Linrung.

Opini

Timang-Timang Pengganti Gibran

Minggu, 15 Nov 2026 - 18:30 WIB