Tak Ada Cakada Bahas Program Deradikalisasi, Prabu Foundation Bakal Gercos dan Golput

- Editor

Senin, 18 November 2024 - 12:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Ilustrasi

Foto: Ilustrasi

BANDUNG, Mediakarya –  Dalam rangka menyikapi perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024, Parasanda Bumi Pertiwi (Prabu) Foundation yang merupakan organisasi yang menaungi para mantan aktivis Negara Islam Indonesia (NII) menggelar konsolidasi online via zoom meeting dengan jejaring Prabu Foundation se-Pulau Jawa.

Hadir dalam kesempatan tersebut para koordinator dari wilayah Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur beserta beberapa koordinator Kabupaten Kota di wilayah Jawa Barat.

Seperti diketahui, Prabu Foundation saat ini menaungi hampir 235 ribu mantan aktivis NII, memiliki peranan penting dalam pencegahan radikalisme dan ekstrimisme yang mengatasnamakan agama terutama di wilayah Jawa Barat, yang dimana hampir 80 persen telah telah kembali kepada NKRI dan bergabung dengan Prabu Foundation.

Ketua Umum Prabu Foundation  H. Asep Muhargono mengatakan, tujuan diadakannya konsolidasi pengurus dan koordinator Prabu Foundation se-Pulau Jawa ini adalah untuk menyamakan persepsi para mantan aktivis NII, dalam menghadapi Pilkada serentak.

“Prabu Foundation harus mengambil sikap dalam Pilkada 2024 ini, kami punya hak untuk memilih dan menentukan siapa yang layak untuk dipilih dan menjadi pemimpin di masing masing wilayah. Meski demikian,  tentunya kami telah memiliki kriteria sebagaimana kaidah dan tuntunan agama yang kami anut,” ujar Asep kepada Mediakarya, Senin (18/11/2024).

Namun, dari sejumlah calon kepala daerah (cakada) yang saat ini ikut dalam berkontestasi, Asep menyayangkan tidak ada satupun pasangan calon kepala daerah memiliki program peduli terhadap radikalisme dan ekstrimisme. Padahal dua kasus tersebut merupakan cikal bakal terciptanya distabilitas negara.

“Padahal, berdasarkan fakta sejarah bahwa gerakan radikalisme dan ekstrimisme di indonesia berpotensi besar mengancam kedaulatan NKRI. Namun sayangnya hampir seluruh pasangan calon kepala daerah tidak ada satupun yang membahas isu tersebut sebagai salah satu program dalam visi misi dalam debatnya,” tegas Asep.

Baca Juga:  IPO: Tingkat Keterpilihan Prabowo Capai 37,5 Persen

Menanggapi persoalan tersebut, Asep mengaku telah menampung semua aspirasi dari seluruh anggota Prabu Foundation, yang intinya bahwa seluruh anggota menyerukan adanya gerakan coblos semua calon (Gercos) ataupun Golput pada Pilkada serentak 2024 ini.

“Beberapa koordinator Prabu Foundation dalam konsolidasi yang digelar secara online kemarin terutama para koordinator dan pengurus wilayah Jawa Barat mendesak agar Prabu Foundation untuk Gercos atau Golput” katanya.

“Kenapa demikian karena dari semua calon yang ada saat ini tidak ada satu calon yang keberpihakannya terhadap program yang sedang digencarkan oleh Prabu Foundation yaitu Deradikalisasi dan upaya pencegahan aksi-aksi terorisme dan ekstrimisme yang mengancam kedaulatan NKRI,” sambungnya.

Asep menegaskan, bahwa Prabu Foundation merupakan mitra deradikalisasi pemerintah. Oleh karena itu, dirinya harus mengakomodasi aspirasi anggota dari lembaga yang dipimpinnya.

Menurutnya, jika para calon kepala daerah acuh dan tidak memberi ruang aspirasi terhadap kelompok yang selama ini menyuarakan gerakan deradikalisasi, maka kata Asep, calon tersebut tak perlu didukung.

“Ngapain kami harus memilih dan mendukung mereka, lebih baik kami Gercos dan Golput dari pada kami memberikan amanah kepada orang yang tidak mau menerima amanah di pundaknya. Sebab dalam pemahaman kami memilih pemimpin itu ada empat kriteria, salah satunya adalah amanah. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al Maidah ayat 81,” pungkas Asep. (Aep)

 

 

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Akankah Peristiwa Agustus Kelam 2025 Bakal Terulang di 2026
Komjen Pol (Purn) Oegroseno Telah Beri Teladan: Datang, Jelaskan Fakta, dan Percaya pada Kebenaran
Miliki Basis Massa Akar Rumput, Partai Gerakan Rakyat Kini tak Lagi Dipandang Sebelah Mata
IAW Sebut Konflik Pulau Rempang Bukti Kegagalan Rezim Jokowi dalam Tata Kelola Agraria
Menanti Status Hukum Djan Faridz dalam Kasus Harun Masuku
Membongkar Kebohongan Jokowi dalam Kasus Rempang-Galang
Paska Kongres Jakarta, Pengurus Baru Garda Pemuda NasDem Nias Selatan Siap Rangkul Generasi Muda
Analis Politik Irwan Suhanto: Kasus Febrie Adriansyah Jangan Dijadikan Alasan Melemahkan Supremasi Sipil

Berita Terkait

Minggu, 2 Agustus 2026 - 10:12 WIB

Akankah Peristiwa Agustus Kelam 2025 Bakal Terulang di 2026

Kamis, 30 Juli 2026 - 15:13 WIB

Miliki Basis Massa Akar Rumput, Partai Gerakan Rakyat Kini tak Lagi Dipandang Sebelah Mata

Kamis, 30 Juli 2026 - 14:21 WIB

IAW Sebut Konflik Pulau Rempang Bukti Kegagalan Rezim Jokowi dalam Tata Kelola Agraria

Rabu, 29 Juli 2026 - 17:05 WIB

Menanti Status Hukum Djan Faridz dalam Kasus Harun Masuku

Selasa, 28 Juli 2026 - 21:37 WIB

Membongkar Kebohongan Jokowi dalam Kasus Rempang-Galang

Berita Terbaru

Kantor Kejaksaan Agung (Ist)

Opini

Di Balik Jatuhnya Sang Jaksa dan Berkas yang Membeku

Minggu, 2 Agu 2026 - 12:43 WIB

Ratusan massa saat membakar sebuah gedung saat aksi kerusuhan di Agustus 2025 (Foto: Ist)

Headline

Akankah Peristiwa Agustus Kelam 2025 Bakal Terulang di 2026

Minggu, 2 Agu 2026 - 10:12 WIB