CBA: Perda Larangan Merokok Tempat Hiburan Demi Cuan Anggota Dewan?

- Editor

Rabu, 28 Mei 2025 - 09:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi

Ilustrasi

JAKARTA, Mediakarya – Center Budget of Analisis (CBA), mengkritisi kebijakan larangan merokok ditempat hiburan malam di karaoke, club malam, cafe live music masuk ke dalam kawasan tanpa rokok.

Hal itu disampaikan CBA saat menanggapi pandangan dan pernyataan dari salah satu Anggota DPRD DKI Jakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

“Perda tersebut akan membuat dunia usaha terpuruk dan terjadi PHK pekerja serta tergerusnya pendapatan APBD dari cukai rokok yang sebelumnya pada tahun 2024 memperoleh pendapatan sebesar Rp 1,3 Triliun,” tegas Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi kepada wartawan, Selasa (27/5/2025)..

Dia pun meminta Anggota Legislatif dan Gubernur DKI, Pramono Anung harus memperhatikan dampak sosial dari larangan merokok di tempat hiburan di dalam Raperda Kawasan Tanpa Rokok.

“Jangan Sampai, Wacana larangan merokok di tempat hiburan seperti semacam ancaman kepada pengusaha Rokok dan pengusaha tempat hiburan agar segera memberikan setoran cuan, agar larangan merokok ini tidak dimasukan Raperda tersebut,” lanjut Uchok Sky

Baca Juga:  Bakamla RI Pimpin Latihan Penegakan Hukum Laut Bersama 19 Negara

Sebelumnya, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta menyampaikan pandangan umum terhadap tiga Raperda, termasuk Raperda KTR Senin, (26/5/2025).

Dalam pandangannya, Anggota DPRD itu mendorong adanya larangan merokok pada tempat hiburan malam. Misalnya seperti tempat karaoke, club malam, cafe live music dan sebagainya.

“Karena salah satu penyebab kebakaran di tempat hiburan malam adalah puntung rokok. Sebagaimana telah diterapkan di beberapa negara. Seperti Australia, Amerika, dan negara-negara Eropa,” jelasnya.

CBA juga meminta Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung berhati-hati, dan jangan asal menerima wacana Perda Larangan merokok tersebut.

“Sebaiknya sebelum berbicara ke publik, harus ada kajian lebih dulu dari Tim ahli Gubernur sendiri agar tidak berdampak terhadap tutupnya dunia usaha yang hampir 70 % bila perda tersebut ditetapkan,” tutup Uchok. (Dr)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Reses di RT 07/RW 0 Ciganjur, Mbak Yuke Segera Carikan Solusi Permasalahan Warga 
Miss Chinese Indonesia 2026 Usung The Power of Harmony, Ajak Anak Muda Perkuat Persatuan
Putusan Sengketa Dinilai Cacat Substansi, Tim Hukum Yuli Yanti Hutagaol Adukan Hakim PN Jakarta Utara ke KY
Didik Rachbini: Pidato Gibran Itu Palsu, Drama Playing the Victim untuk Bersihkan Pelanggaran Konstitusi
Pertanyaan soal Penempatan 4.351 Personel Polri di Luar Struktur Kini Terjawab, Mantan Kabais: Ada Kaitannya dengan Dugaan Penyadapan?
Kapolri Suyudi Ungkap Awal Mula Terbongkarnya Kasus Penyadapan Ilegal
Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Sesalkan Tak Ada Konsultan Pengawas di Proyek Perbaikan Jalan MT Haryono
Antisipasi Musim Hujan, Mbak Yuke Harapkan Dinas LH DKI Kreatif dan Inovatif Tangani Sampah

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 14:09 WIB

Reses di RT 07/RW 0 Ciganjur, Mbak Yuke Segera Carikan Solusi Permasalahan Warga 

Sabtu, 14 November 2026 - 18:48 WIB

Miss Chinese Indonesia 2026 Usung The Power of Harmony, Ajak Anak Muda Perkuat Persatuan

Jumat, 13 November 2026 - 15:26 WIB

Putusan Sengketa Dinilai Cacat Substansi, Tim Hukum Yuli Yanti Hutagaol Adukan Hakim PN Jakarta Utara ke KY

Jumat, 13 November 2026 - 15:00 WIB

Didik Rachbini: Pidato Gibran Itu Palsu, Drama Playing the Victim untuk Bersihkan Pelanggaran Konstitusi

Jumat, 13 November 2026 - 10:18 WIB

Pertanyaan soal Penempatan 4.351 Personel Polri di Luar Struktur Kini Terjawab, Mantan Kabais: Ada Kaitannya dengan Dugaan Penyadapan?

Berita Terbaru

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Tamsil Linrung.

Opini

Timang-Timang Pengganti Gibran

Minggu, 15 Nov 2026 - 18:30 WIB