Tingkat Kepuasan Masyarakat Meningkat, Tahun 2026 Fokus Sukseskan Program Prioritas Presiden

- Penulis

Selasa, 8 Juli 2025 - 07:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Pol (purn.) Budi Gunawan

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Pol (purn.) Budi Gunawan

JAKARTA, Mediakarya – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Pol (purn.) Budi Gunawan menyampaikan akan fokus untuk mensukseskan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto di tahun 2026 yang terbukti dari tingginya tingkat kepuasan masyarakat saat ini.

“Dari survei terakhir sampai dengan awal Juli itu tingkat kepuasan publik kepada bapak Presiden 81.2 persen,” jelas Menko Polkam Budi Gunawan saat mengikuti rapat kerja di Badan Anggaran DPR RI di Gedung DPR RI pada Senin (7/7/2025).

Menko Polkam menjelaskan bahwa hasil survei tersebut terbagi kedalam beberapa aspek seperti sosial budaya, keamanan nasional, penegakan hukum dan lain sebagainya.

“Sosial dan budaya sebesar 95,1 persen, keamanan nasional 83,1 persen, stabilitas politik 70,8 persen, penegakan hukum 67,8 persen, kinerja ekonomi makro 67,4 persen, dan lain sebagainya,” jelas Menko Polkam di hapadan awak media selesai rapat.

Untuk itu, pada rapat di badan anggaran ini Menko Polkam mengajukan anggaran untuk program dan rencana kerja pada tahun 2026 untuk mensukseskan seluruh program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:  Pemain Yang Diincar Dalam Tim Prabowo Subianto

“Kami dari Kemenko Polkam membawahi sembilan desk termasuk ada dua satgas khusus dan satuan tugas yang memang sesuai dengan dinamika. Kami juga mengajukan usulan untuk tahun 2026, ini semua masih dalam tahap pembahasan nanti akan diadakan rapat lagi memutuskan pagu anggaran yang disepakati,” ungkapnya.

Menurut Menko Polkam ujung tombak penegakan hukum dan eksekusi program itu banyak berada di bawah Kemenko Polkam seperti desk penyelundupan, judi online, narkoba, kebakaran hutan dan sebagainya. Kemudian setelah dikembangkan mencakup hampir semua kementerian dan lembaga, dan ini perlu pos-pos khusus untuk mendukung hal tersebut.

“Usulan anggaran di Kemenko Polkam merupakan kebutuhan yang minimal riil untuk memastikan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan monitoring evaluasi dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tantangan zaman yang kita hadapi,” jelasnya. (Adr)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Program MBG Cacat dari Lahir, Etos Desak Kejagung Periksa Seluruh Yayasan dan Pemilik Dapur Kolektif
Harga Pertamax Naik 32 Persen, Ketua BPKN RI: Konsumen Berhak Mendapat Transparansi Pemerintah
WTP Kota Bekasi Dipertanyakan Publik, Ini Penjelasan Pakar Komunikasi Politik
Sambut HUT DKI Jakarta ke-499, PLN UID Jakarta Raya Luncurkan Promo Tambah Daya Diskon 50 Persen
Polri Geledah Kantor WIKA, Usut Dugaan Korupsi Proyek Modernisasi Pabrik Gula Asembagus 
Penyidik Dalami Kerja Sama Publikasi di Kementan, Beberapa Pegawai Jalani Pemeriksaan
Polri Libatkan Eksternal Dalam Assessment Jenderal
Bea Cukai Ungkap Jutaan Batang Rokok Ilegal, Total Kerugian Negara Rp8,66 Miliar
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 10 Juni 2026 - 18:39 WIB

Program MBG Cacat dari Lahir, Etos Desak Kejagung Periksa Seluruh Yayasan dan Pemilik Dapur Kolektif

Rabu, 10 Juni 2026 - 14:38 WIB

Harga Pertamax Naik 32 Persen, Ketua BPKN RI: Konsumen Berhak Mendapat Transparansi Pemerintah

Rabu, 10 Juni 2026 - 12:42 WIB

WTP Kota Bekasi Dipertanyakan Publik, Ini Penjelasan Pakar Komunikasi Politik

Rabu, 10 Juni 2026 - 11:34 WIB

Sambut HUT DKI Jakarta ke-499, PLN UID Jakarta Raya Luncurkan Promo Tambah Daya Diskon 50 Persen

Selasa, 9 Juni 2026 - 19:29 WIB

Polri Geledah Kantor WIKA, Usut Dugaan Korupsi Proyek Modernisasi Pabrik Gula Asembagus 

Berita Terbaru