Ekonomi Bersentosa

- Penulis

Senin, 15 September 2025 - 08:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Prof. Dr. Yudhie Haryono

Prof. Dr. Yudhie Haryono

Oleh: Yudhie Haryono 

Kabar bahagia itu datang lebih cepat dari dugaanku. Sabtu, saat daun-daun pohon jambu jatuh memenuhi halaman rumahku, surat kerinduan itu tiba. “Besok kita mulai menapaki satu demi satu pasal-pasal dalam gelak tawa pikiran jenius perlawananmu,” begitu isinya.

Surat itu ditulis oleh Adiaksa Wibowo, mahasiswa doktoral di Universitas Semesta. Riset disertasinya adalah soal “kudeta konstitusi” yang menurutnya membuat kita semua berkubang dosa. Asyik masyuk dalam teater paria dan hina.

Di kafe Premium Cikini akhirnya kami berjumpa. Ia ditemani oleh 10 ahli-ahli ekonomi-politik mumpuni. Kaum muda yang melawan. Patriot pancasila yang siap membakar kedunguan pikiran. Yaya Sunaryo, salah satu peserta berucap keren sekali saat memulai, “seringkali, kita berpikir bahwa kemenangan adalah sesuatu yang harus dicari dan dicapai.

Namun, kami percaya bahwa kemenangan sesungguhnya adalah keadaan pikiran yang dapat kita gali, kembangkan dan tradisikan. Ingat John Maynard Keynes (1883-1946) pernah berkata, “tidak ada yang penting kecuali keadaan pikiran, terutama keadaan pikiran kita sendiri.”

Karenanya, kemenangan tidak tergantung pada keadaan eksternal. Kita dapat menang bahkan dalam situasi yang sulit. Kuncinya adalah mengubah cara kita berpikir dan memandang dunia.

Ini frasa gigantik. Semua yang dengar merinding. Kulihat peserta lain menyimak dengan seksama. Mungkin karena mereka lapar dan tak boleh merokok. Ya, di negeri kami merokok itulah kini satu-satunya hiburan tersisa. Semua telah diterkam oligark, konglomerat hitam dan birokrat borjuis. Mereka yang bermazhab neoliberal dan menjilati pentil pasar bebas.

Ya. Bagi kita yang hidup di Indonesia, tradisi neoliberalisme itu dunia gemerlap tanpa kebenaran, keadilan, kesentosaan, keadaban, kemanusiaan, kebahagiaan, ketuhanan, kemoralan, dan kesemestaan.

Isinya hanya keserakahan, kesetanan dan kebejatan. Tak lebih tak kurang. Maka, miskin, nista, paria, sakit dan terpinggirkan itu kenyataan banyak orang. Mereka remang masa kini; gelap masa depan.

Baca Juga:  KPU RI Gelar Simulasi Pemilu di Kutai Kartanegara

Dus, kita harus menajiskannya. Bahkan menikam mati tepat di jantungnya. Mereka semua yang telah membuat kita tak sentosa. Agar kita tak lagi paria: hina dina.

Lalu, kita bangun kembali negeri pancasila. Negeri yang melindungi, menyejahterakan, mencerdaskan dan menertibkan berdasar pancasila. Lima yang satu, sebagai bintang penuntun.

Di sini undang-undang perekonomian nasional akan memastikannya. Sebab, menghadirkannya adalah jihad iptek dan kemanusiaan serta amanat konstitusi yang harus dipenuhi.

Terlebih kemiskinan kita nomor dua di dunia setelah Zimbabwe (WB, 2025). Padahal, pemilik tambang terbesar di dunia adalah Indonesia (CNBC, 2024). Aneh bukan? Jahilyah kolosalkah kita kini? Mari akhiri.

Di sini, kesadaran profetik menjadi penting. Usaha menyentosakan semua juga vital. Kita harus kerja keras dan cerdas. Dedikasi Agus, Dodi, Hatta, Sogi, Ryo, Herbert, Amin Mujito, Asyhari, Dedi, Firdaus, Rian, Fadil, Ben Barman, Dariyanto dalam menyusun undang-undang itu ditunggu dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya.

Magrib datang tanpa diundang. Kegelisahan sedikit berkurang. Kesentosaan (bebas dari segala dosa, salah dan aniaya/kolonial) makin terlihat di masa depan. Ekonomi kita memang harus sentosa, yaitu sejahtera lahir batin, dunia akherat. Satu frasa yang sudah lama dihilangkan oleh amok neoliberalisme bertahun lalu.

So, mari pastikan hadirnya pikiran baru. State of mind yang kokoh sebagai modal, pondasi dan kejuangan. Tentu tak mudah.

Sebab, kita telah lama menikmati sistem perekonomian yang seperti kasino—di mana aturan mainnya dirancang untuk menguntungkan bandar, konglomerat, oligarki, peng-peng dan orang serakah, bukan menguntungkan rakyat banyak.

Begitu lamanya tradisi sistem itu bekerja, sampai kita lupa dan tidak percaya bahwa “sistem” itulah pangkal kedunguan dan penderitaan warga negara.

Penulis: CEO Nusantara Centre

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Lima Tuntutan, Satu Pertanyaan: Negara Masih Mendengar atau Tetap Abai?
Pemprov Disarankan Gandeng Polda Metro Hapus Denda ETLE
Bantah Halangi Penyidikan, Pendiri IAW Beberkan Sejumlah Fakta Dukungan Penegakan Hukum di KPK
PMPRI Kembali Soroti Kasus Korupsi di BGN: Apa Hubungannya Gizi Anak Dengan Kaos Kaki Militer?
Antara Daftar Nama dan Fakta Hukum: Cara Publik Menyaring Informasi di Tengah Kasus Dugaan Korupsi di BGN
Iskandar Sitorus Bantah Tudingan Jubir KPK, Praktisi Hukum Minta Kedepankan Fakta
Dukung Penegakan Hukum di KPK, Iskandar Bantah Lakukan Obstruction of Justice
IAW Sebut Ada Dugaan Aliran Dana Rp91 Miliar dalam Kasus Suap DJBC
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 15 Juni 2026 - 12:40 WIB

Lima Tuntutan, Satu Pertanyaan: Negara Masih Mendengar atau Tetap Abai?

Senin, 15 Juni 2026 - 08:45 WIB

Pemprov Disarankan Gandeng Polda Metro Hapus Denda ETLE

Minggu, 14 Juni 2026 - 23:47 WIB

Bantah Halangi Penyidikan, Pendiri IAW Beberkan Sejumlah Fakta Dukungan Penegakan Hukum di KPK

Minggu, 14 Juni 2026 - 17:04 WIB

PMPRI Kembali Soroti Kasus Korupsi di BGN: Apa Hubungannya Gizi Anak Dengan Kaos Kaki Militer?

Minggu, 14 Juni 2026 - 15:28 WIB

Antara Daftar Nama dan Fakta Hukum: Cara Publik Menyaring Informasi di Tengah Kasus Dugaan Korupsi di BGN

Berita Terbaru