BANDUNG, Mediakarya – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI), Rohimat yang akrab disapa Kang Joker, menolak keras terhadap rencana privatisasi atau penjualan saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di lantai bursa.
Menurut Kang Joker, BUMN seharusnya tetap menjadi benteng ekonomi negara dan tidak boleh diperdagangkan seperti barang biasa di pasar saham. Pelepasan BUMN ke mekanisme pasar bebas dinilai sebagai upaya memasukkan ideologi neoliberalisme yang akan menggeser fungsi utama BUMN dari pelayan publik menjadi sekadar pengejar keuntungan.
“Dalam konstitusi kita, BUMN itu dibentuk untuk menguasai sektor-sektor penting, seperti listrik, air, energi, dan pangan. Tujuannya bukan untuk mencetak laba besar seperti perusahaan swasta, melainkan untuk menjamin rakyat mendapatkan harga yang stabil, layanan yang merata, dan kebutuhan pokok yang aman,” ujarnya kepada Mediakarya, Ahad (3/10/2025).
Ia menambahkan bahwa pasar saham adalah tempat yang sangat rentan terhadap spekulasi dan pergerakan modal besar. Ketika BUMN masuk ke sana, keputusan strategis perusahaan tidak lagi didasarkan pada kepentingan nasional atau amanat konstitusi, melainkan pada tuntutan para investor besar untuk mendapatkan untung cepat.
“Kami melihat pasar saham, terutama untuk BUMN, seperti kasino besar. Harga ditentukan oleh pemain modal raksasa, bukan oleh kinerja riil perusahaan atau kebutuhan rakyat. Jika BUMN kita masuk ke sana, kendali negara akan luntur, dan negara kehilangan alat pentingnya untuk menjaga keadilan ekonomi,” tegas Kang Joker.
PMPRI menyerukan kepada Pemerintah untuk menghentikan seluruh upaya yang mengarah pada finansialisasi BUMN dan meminta agar fungsi BUMN dikembalikan murni sebagai pilar kedaulatan ekonomi bangsa sesuai dengan semangat Pancasila dan UUD 1945. (Asp)
