Haidar Alwi Apresiasi Ketegasan dan Ketenangan Kapolri Jawab Kritik Mahfud MD

- Editor

Rabu, 17 Desember 2025 - 09:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi (Ist)

Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi (Ist)

JAKARTA, Mediakarya – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB R. Haidar Alwi mengapresiasi sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam menanggapi kritik Mahfud MD terkait Perpol Nomor 10 Tahun 2025 yang menunjukkan kedewasaan bernegara dan keteguhan institusional yang seharusnya dimiliki oleh pimpinan lembaga negara.

Menurutnya, pernyataan singkat “ah, biar saja bicara begitu” bukanlah ekspresi pengabaian terhadap hukum, melainkan penegasan bahwa Polri tidak bekerja berdasarkan kegaduhan opini, tetapi pada kerangka hukum, prosedur, dan kewenangan konstitusional yang sah.

“Di sinilah letak rasionalitas sikap Kapolri. Alih-alih larut dalam polemik verbal, Kapolri memilih fokus pada substansi. Bahwa Perpol tersebut telah dikonsultasikan lintas kementerian, tidak surut, serta dipersiapkan untuk meningkatkan statusnya menjadi Peraturan Pemerintah agar memiliki legitimasi yang lebih kuat,” ujar Haudar Alwi dalam keterangan tertulisnya yang diterima Mediakarya, Rabu (17/12/2025).

Baca Juga:  Meski Jadi Tersangka Cassandra Angelie Tidak Ditahan  

Pernyataan Kapolri itu, kata Haidar,  kian menegaskan bahwa Polri tidak defensif, tidak anti kritik, namun juga tidak tunduk pada tekanan opini yang tidak disertai argumentasi hukum yang presisi.

“Sikap Kapolri yang tenang dan tidak reaktif justru menjadi contoh bagaimana seharusnya negara hadir. Tegas pada hukum, tidak gaduh dalam polemik. Kapolri memilih bekerja daripada berdebat. Sikap negarawan, bukan penghindaran tanggung jawab,” ungkap Haidar.

Dalam konteks ini, kata Haidar, Polri justru menunjukkan komitmen menjaga keseimbangan antara supremasi konstitusi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Dan masyarakat patut melihat bahwa ketegasan yang tenang sering kali jauh lebih bermakna daripada kritik yang lantang namun miskin pijakan hukum,” tutup Haidar. (Me)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

IPPS: Jangan Harap Kondisi Ekonomi dan Hukum Membaik Jika Menteri Warisan Joko Masih Bercokol di KMP
Kasus OTT Rektor Unsoed: Pemerintah Diminta Segera Lakukan Transformasi dan Audit Investigasi Jalur Mandiri PMB-PTN
BPKN RI Siap Dampingi Konsumen Terdampak Karhutla, Termasuk Penumpang Penerbangan yang Dirugikan 
Kiprah Jenderal Listyo Sigit tak Diragukan, GNK Ajak Masyarakat Objektif dalam Menilai Kinerja Kapolri
BPKN RI: Meski ada Satgas Keamanan Pangan, Negara Perlu Hadir atasi Keracunan MBG dan Cemaran Lainnya
Karhutla Kian Meluas, Legislator Ini Sebut Kalimantan Seperti setengah ‘Neraka’
4 Tips Presentasi Menarik untuk Gaet Banyak Klien di Era 360 Marketing
RUU Penyiaran Diharapkan Tidak Batasi Kreativitas Para Kreator Digital

Berita Terkait

Minggu, 23 Agustus 2026 - 17:08 WIB

IPPS: Jangan Harap Kondisi Ekonomi dan Hukum Membaik Jika Menteri Warisan Joko Masih Bercokol di KMP

Minggu, 23 Agustus 2026 - 07:24 WIB

Kasus OTT Rektor Unsoed: Pemerintah Diminta Segera Lakukan Transformasi dan Audit Investigasi Jalur Mandiri PMB-PTN

Minggu, 23 Agustus 2026 - 04:31 WIB

BPKN RI Siap Dampingi Konsumen Terdampak Karhutla, Termasuk Penumpang Penerbangan yang Dirugikan 

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 22:56 WIB

Kiprah Jenderal Listyo Sigit tak Diragukan, GNK Ajak Masyarakat Objektif dalam Menilai Kinerja Kapolri

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 06:46 WIB

BPKN RI: Meski ada Satgas Keamanan Pangan, Negara Perlu Hadir atasi Keracunan MBG dan Cemaran Lainnya

Berita Terbaru