PMPRI Kembali Soroti Kasus Korupsi di BGN: Apa Hubungannya Gizi Anak Dengan Kaos Kaki Militer?

- Editor

Minggu, 14 Juni 2026 - 17:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rohimat, Ketua Umum Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI)

Rohimat, Ketua Umum Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI)

BANDUNG, Mediakarya — Menindaklanjuti sorotan tajam yang dilayangkan pada pekan-pekan sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (DPP LSM PMPRI) kembali mempertegas sikap kritisnya terhadap karut-marut tata kelola anggaran di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN).

Ketua Umum DPP LSM PMPRI, Rohimat yang akrab disapa Kang Joker, menilai bahwa riuh klarifikasi dari pihak BGN belakangan ini justru semakin mengonfirmasi adanya ketidakwajaran dalam penyusunan prioritas anggaran negara.

“Sejak awal, PMPRI sudah mengingatkan dan menyoroti secara tajam. Sekarang, ketika publik ribut, mereka sibuk mengklarifikasi bahwa harga kaos kaki bukan Rp100.000 melainkan Rp54.000 per pasang karena menggunakan mekanisme Swakelola Tipe Dua dengan pihak pertahanan. Tapi poin esensinya bukan sekadar angka korupsi atau markup, melainkan asas kepatutan dan logika kebijakan!” tegas Kang Joker dalam keterangannya, Minggu (14/6/2026).

PMPRI menilai, pembenaran anggaran senilai miliaran rupiah untuk pengadaan perlengkapan dinas lapangan termasuk kaos kaki untuk pendidikan komando cadangan sangat tidak masuk akal jika dibebankan pada pagu anggaran lembaga yang tugas utamanya adalah mengurus isi piring dan pemenuhan gizi anak-anak bangsa.

Baca Juga:  Gelo, 10 BUMN Ini Tunggak Utang Rp 3,75 Triliun di BJB

“Masyarakat hari ini menjerit melihat kondisi fasilitas sekolah yang rusak dan nasib guru honorer yang memprihatinkan. Di tengah situasi itu, ada lembaga baru bernama Badan Gizi yang memegang uang rakyat triliunan rupiah, tapi justru sibuk mengurus pengadaan kaos kaki militer berkedok satuan pelayanan. Apa hubungannya gizi anak stunting dengan kaos kaki?” lanjutnya.

Lebih lanjut, PMPRI mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum segera turun tangan melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap seluruh rencana kerja dan anggaran (RKA) BGN, bukan hanya pada sektor operasional seragam.

“Klarifikasi defensif dari pejabat tidak akan bisa membendung skeptisisme publik jika harga satuan yang diklaim Rp54.000 itu pun masih jauh di atas harga pasar wajar. PMPRI akan terus mengawal kasus ini. Jangan sampai program mulia pemenuhan gizi nasional justru dijadikan ‘bancakan’ birokrasi dan ladang bisnis pengadaan barang yang tidak ada urgensinya dengan perut rakyat,” pungkas Kang Joker. (red)

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Yusril: Jika Presiden Dibuat Lumpuh Tak Bisa Mengambil Keputusan, Itu Sudah Makar
Lanjutkan Langkah Usai Aduan ke KY, Tim Yuli Yanti Hutagaol Ajukan Perlindungan Hukum ke PT DKI Jakarta Terkait Putusan Nomor 31/PDT.BTH/2026
Tinjau Bakti Kesehatan, Kapolda Ingin Mantapkan Polisi Bersama Masyarakat
Bambang Sibagariang: Opsi BPN Bogor Timur Sangat Aneh, Pidana Tidak Ada Hubungan dengan Pembatalan Sertifikat PTSL
Bukti Permulaan Sudah Cukup, Bareskrim Resmi Terbitkan Laporan Polisi Terkait Tindakan Makar
Fahd A. Rafiq Bongkar Kebobrokan Oknum Penyidik di Lobi KPK: Kalau Saya Sebut Semua, Setengah Gedung Ini Runtuh
Bank Jakarta Dorong Lima Agenda Percepatan Obligasi Daerah
Sebut Sejumlah Penyidik Diduga Terima Duit dari Arief, Fahd A Rafiq Minta Dewas KPK Segera Bertindak

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 19:10 WIB

Yusril: Jika Presiden Dibuat Lumpuh Tak Bisa Mengambil Keputusan, Itu Sudah Makar

Jumat, 20 November 2026 - 23:18 WIB

Lanjutkan Langkah Usai Aduan ke KY, Tim Yuli Yanti Hutagaol Ajukan Perlindungan Hukum ke PT DKI Jakarta Terkait Putusan Nomor 31/PDT.BTH/2026

Jumat, 20 November 2026 - 15:01 WIB

Tinjau Bakti Kesehatan, Kapolda Ingin Mantapkan Polisi Bersama Masyarakat

Jumat, 20 November 2026 - 14:04 WIB

Bambang Sibagariang: Opsi BPN Bogor Timur Sangat Aneh, Pidana Tidak Ada Hubungan dengan Pembatalan Sertifikat PTSL

Jumat, 20 November 2026 - 13:20 WIB

Bukti Permulaan Sudah Cukup, Bareskrim Resmi Terbitkan Laporan Polisi Terkait Tindakan Makar

Berita Terbaru