NIAS SELATAN, Mediakarya– Dinas Kominfo | Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai di Ruang Meeting Bupati Nias Selatan, Senin (15/06/2026).
Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi antar-daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penguatan pengawasan keuangan daerah.
Rakor tersebut memberikan perhatian khusus pada strategi pengelolaan potensi di sektor pariwisata dan perikanan, yang dinilai menjadi pilar utama pendapatan kedua wilayah kepulauan ini. Bupati Nias Selatan, Sokhiatulo Laia, secara langsung menyambut hangat kehadiran rombongan dari Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan langkah positif untuk membangun kerja sama yang lebih luas demi kesejahteraan masyarakat di kedua daerah.
“Semoga pertemuan hari ini berjalan lancar dan membuka peluang kerja sama yang lebih luas guna mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati Sokhiatulo.
Senada dengan itu, Wakil Bupati Nias Selatan, Ir. Yusuf Nache, ST., MM., dalam paparannya membedah berbagai potensi unggulan pariwisata dan perikanan yang dimiliki Nias Selatan. Ia juga menekankan pentingnya regulasi yang mengatur aksesibilitas dan konektivitas antar-daerah sebagai kunci percepatan ekonomi, meski hal tersebut tetap memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Provinsi.
Di sisi lain, Wakil Bupati Kepulauan Mentawai, Jacop Saguruk, SE., menyampaikan bahwa agenda ini merupakan wadah bertukar pengalaman dalam mengelola sumber daya daerah. Menurutnya, kesamaan karakteristik wilayah membuat komunikasi ini sangat penting untuk saling memperkuat strategi pengelolaan sektor pariwisata dan perikanan.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana akrab dan interaktif tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dari kedua daerah, di antaranya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Bruno Gumek Sagalak, Sekda Nias Selatan Amsarno S. Sarumaha, SH., MH., CGCAE, serta para Asisten, Staf Ahli, dan Kepala OPD terkait dari lingkup Pemkab Nias Selatan maupun Kepulauan Mentawai.
Diskusi ini diharapkan menjadi titik awal lahirnya kebijakan-kebijakan inovatif yang mampu mendongkrak PAD secara signifikan melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel.(Nan)
