SUKABUMI, Mediakarya – Di tengah gencarnya kebijakan efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah pusat maupun daerah, rencana renovasi rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi beserta pengadaan gorden menuai sorotan publik.
Sejumlah kalangan menilai kebijakan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat, terutama terkait prioritas penggunaan anggaran daerah.
Koordinator Gerakan Prima Sukabumi, Danial Fadhilah, menyampaikan bahwa DPRD Kabupaten Sukabumi selama ini juga kerap menekankan pentingnya efisiensi dan pengelolaan anggaran yang efektif dalam berbagai pembahasan APBD maupun perubahan anggaran.
Namun, menurutnya, di saat sejumlah perangkat daerah melakukan penyesuaian program dan penghematan anggaran, muncul informasi mengenai renovasi rumah dinas Ketua DPRD yang disebut menggunakan dana publik dengan nilai yang signifikan.
“Namun demikian, di saat berbagai perangkat daerah melakukan penyesuaian program dan penghematan anggaran, muncul informasi mengenai renovasi rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi serta pengadaan gorden yang menggunakan anggaran publik. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai urgensi, skala kebutuhan, serta prioritas penggunaan anggaran tersebut,” ujar Danial, Jumat (19/6/2026).
Ia menegaskan, masyarakat berhak mengetahui apakah renovasi tersebut benar-benar mendesak dan berkaitan langsung dengan fungsi kedinasan, atau masih dapat ditunda hingga kondisi fiskal daerah lebih longgar.
Menurutnya, transparansi menjadi hal penting agar tidak muncul kesan adanya standar ganda dalam penerapan kebijakan efisiensi anggaran.
Danial juga menyoroti masih banyaknya kebutuhan publik yang dinilai lebih mendesak, seperti perbaikan infrastruktur dasar, peningkatan pelayanan publik, hingga penanganan rumah tidak layak huni yang masih terkendala keterbatasan anggaran.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi dan instansi terkait untuk membuka informasi secara rinci terkait nilai anggaran, dasar perencanaan, urgensi pekerjaan, serta mekanisme pengadaan.
“Keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari akuntabilitas penggunaan uang rakyat,” tegasnya.
Ia menambahkan, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik hanya dapat terjaga apabila setiap kebijakan anggaran dijalankan secara transparan, proporsional, dan sesuai dengan semangat efisiensi yang selama ini disampaikan kepada publik.
“Efisiensi anggaran tidak boleh hanya menjadi slogan. Ketika masyarakat diminta memahami keterbatasan fiskal daerah, maka setiap penggunaan anggaran publik oleh penyelenggara negara juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan rasional,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Koordinator Fraksi Mahasiswa Sukabumi (FMS), Candra, yang menyoroti anggaran rehabilitasi rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi yang disebut mencapai lebih dari Rp1 miliar.
Menurutnya, di tengah berbagai kebutuhan publik yang masih mendesak, alokasi anggaran tersebut menimbulkan pertanyaan dari sisi prioritas pembangunan daerah.
“Kami memahami bahwa rumah dinas merupakan aset dan fasilitas pemerintah daerah, bukan milik pribadi. Namun demikian, publik juga perlu memahami bahwa pengalokasian dan pengesahan anggaran tersebut tidak terlepas dari peran DPRD sebagai lembaga yang memiliki fungsi penganggaran,” ujarnya.
Candra menilai, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan etis terkait prioritas penggunaan APBD di tengah tuntutan efisiensi dan kebutuhan masyarakat yang masih tinggi.
FMS juga mendesak agar pemerintah daerah dan DPRD membuka secara transparan dasar perencanaan, urgensi rehabilitasi, serta rincian penggunaan anggaran tersebut untuk menghindari persepsi negatif di masyarakat.
“Di saat rakyat masih menghadapi persoalan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, penggunaan anggaran lebih dari Rp1 miliar untuk rehabilitasi rumah dinas harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral, politik, dan administratif kepada publik,” pungkasnya. (eka)
