Seri 1
Penggeledahan Bukan Vonis: Mengapa 12 Titik Menjadi Pintu Masuk Pembuktian?
Oleh:Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)
Rangkaian penggeledahan yang dilakukan Kortastipidkor Polri bersama Polda Metro Jaya pada 8 Juli 2026 tidak boleh dibaca secara sempit sebagai peristiwa penggeledahan kafe, restoran, money changer, atau rumah pribadi semata. Peristiwa itu lebih tepat dibaca sebagai fase lanjutan dari penyidikan besar atas tiga klaster dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang bersinggungan dengan BUMN strategis, yakni pasokan batu bara PLTU/PLN, penanganan perkara ASABRI–Jiwasraya, dan penyelesaian utang dalam ekosistem Krakatau Steel.
Namun sejak awal harus ditegaskan, bahwa penggeledahan bukan vonis. Penggeledahan adalah tindakan penyidikan untuk mencari, menemukan, dan mengamankan alat bukti. Karena itu, nama orang, tempat usaha, ataupun badan hukum yang muncul dalam pemberitaan belum dapat diperlakukan sebagai pihak yang bersalah sebelum ada proses pembuktian menurut hukum acara pidana dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Klaster pertama adalah dugaan korupsi pasokan batu bara PLTU. Inilah klaster yang paling terang status hukumnya dalam sumber terbuka. Polri menyebut perkara ini telah naik dari penyelidikan ke penyidikan pada 4 Juli 2026 berdasarkan LP dan Sprindik Kortastipidkor.
Objek perkara disebut berkaitan dengan pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara PLTU periode 2018–2026. Modus yang disampaikan penyidik meliputi dugaan manipulasi dokumen kualitas batu bara, manipulasi kuantitas pasokan, dan penyimpangan pembayaran atau harga kontrak yang tidak sesuai kondisi sebenarnya. Dalam perkara batu bara ini, angka Rp5 triliun yang beredar harus ditempatkan secara presisi sebagai indikasi atau potensi kerugian negara/perekonomian negara, bukan angka final. Polri disebut masih berkoordinasi dengan BPK untuk penghitungan kerugian negara dan dengan PPATK untuk penelusuran aliran dana. Maka secara metodologis, angka tersebut belum boleh dipakai sebagai kepastian kerugian sampai ada hasil audit resmi yang dapat dipertanggungjawabkan!
Klaster kedua adalah dugaan korupsi dan/atau TPPU yang berkaitan dengan proses penanganan perkara ASABRI dan Jiwasraya periode 2020–2025. Ini harus dibaca hati-hati. Yang sedang disorot bukan sekadar perkara investasi ASABRI dan Jiwasraya yang sudah lama menjadi perhatian publik, melainkan dugaan penyimpangan dalam proses penanganan atau pengurusan perkara oleh oknum pegawai negeri atau penyelenggara negara. Karena itu, konstruksi hukumnya lebih dekat ke dugaan suap, gratifikasi, pemerasan, atau pengurusan perkara, bukan semata delik kerugian negara klasik!
Klaster ketiga adalah dugaan korupsi dan/atau TPPU terkait proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI, anak perusahaan dalam ekosistem Krakatau Steel. Di sini garis pembuktiannya lebih tipis, karena penyidik harus dapat membedakan mana sengketa atau restrukturisasi utang korporasi biasa dan mana perbuatan melawan hukum yang melibatkan penyalahgunaan kewenangan, suap, gratifikasi, atau pencucian uang. Tanpa pembuktian mengenai intervensi jabatan, aliran dana, atau keuntungan tidak sah, perkara korporasi seperti ini bisa mudah diperdebatkan!
Pada 8 Juli 2026, penyidik melakukan penggeledahan serempak. Pemberitaan menyebut penggeledahan dilakukan di sejumlah titik, termasuk Cafe De’Klan dan Koin/Point Money Changer di Cipete. Media juga melaporkan lokasi penggeledahan berkembang dari delapan titik menjadi dua belas titik. Dalam keterangan yang dikutip media, penggeledahan ini dikaitkan dengan dugaan korupsi, suap, gratifikasi, dan TPPU dalam tiga klaster tersebut!
Makna hukumnya jelas bahwa penyidik sedang menjalankan strategi “follow the evidence, follow the money, dan asset tracing”. Artinya, penyidik tidak hanya mengejar perbuatan awal dalam pengadaan, pengurusan perkara, atau penyelesaian utang, tetapi juga mengejar ke mana uang bergerak, siapa penerima manfaatnya, melalui entitas apa dana diputar, dan apakah ada aset yang dibeli, disembunyikan, atau disamarkan.
Karena itu, penggeledahan terhadap kafe, restoran, money changer, rumah, maupun kantor badan usaha tidak boleh dibaca sebagai penghakiman terhadap tempat tersebut.
Lokasi-lokasi itu lebih tepat dibaca sebagai simpul pembuktian sebagai tempat yang diduga menyimpan dokumen, uang, catatan transaksi, perangkat elektronik, rekaman CCTV, catatan pembukuan, atau bukti hubungan antar-aktor.
Dari perspektif KUHAP dan KUHAP baru, penggeledahan dan penyitaan adalah upaya paksa. Upaya paksa harus dilakukan berdasarkan kewenangan penyidikan, surat perintah, kebutuhan pembuktian, berita acara, serta prosedur yang dapat diuji. KUHAP mengatur bab khusus mengenai penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan, dan pemeriksaan surat; sementara pembaruan KUHAP menekankan kontrol hukum yang lebih kuat terhadap upaya paksa!
Dari perspektif UU Tipikor, klaster batu bara PLTU paling dekat dengan konstruksi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal yang lazim dibaca adalah pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor, dengan kemungkinan perluasan ke suap, gratifikasi, atau TPPU jika ditemukan pemberian, penerimaan, atau penyamaran hasil kejahatan. UU Tipikor 1999 jo. UU 20 tahun 2001 masih menjadi rujukan utama, meski sebagian ketentuannya telah dicabut atau dikodifikasi ulang dalam KUHP baru.
Dari perspektif KUHP baru, Pasal 603 dan Pasal 604 mengatur tindak pidana korupsi dalam kerangka kodifikasi baru. Namun, penerapannya tetap harus dibaca bersama asas legalitas, waktu berlakunya undang-undang, serta hubungan transisional antara KUHP baru dan UU Tipikor. Dengan kata lain, penyidik dan penuntut umum tidak cukup hanya menyebut pasal; mereka harus membuktikan waktu perbuatan, unsur melawan hukum, unsur memperkaya diri atau orang lain, unsur penyalahgunaan kewenangan, dan akibat terhadap keuangan atau perekonomian negara.
Untuk klaster ASABRI–Jiwasraya, titik krusialnya bukan pertama-tama pada audit kerugian negara, melainkan pada pembuktian perbuatan formil, apakah ada hadiah, janji, pemerasan, gratifikasi, atau pengurusan perkara yang bertentangan dengan kewajiban jabatan. Jika benar ada aliran dana yang berasal dari perbuatan demikian lalu disamarkan, dipindahkan, ditukar dalam valuta asing, atau dibelikan aset, maka UU TPPU menjadi pintu masuk penting!
Untuk klaster Krakatau Steel, penyidik harus membuktikan bahwa penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI bukan sekadar keputusan bisnis, melainkan mengandung penyalahgunaan kewenangan atau transaksi tidak sah yang merugikan negara atau menguntungkan pihak tertentu. Di sinilah audit investigatif, dokumen restrukturisasi, notulensi rapat, korespondensi, aliran dana, serta keterangan pihak korporasi menjadi sangat menentukan.
Sampai tahap ini, sejumlah hal penting masih belum terbuka kepada publik. Belum jelas dari sumber terbuka apakah seluruh perkara berawal dari laporan masyarakat, laporan intelijen, laporan petugas, audit internal, atau pengembangan perkara lain. Belum terbuka pula daftar lengkap saksi, surat perintah penggeledahan, surat penyitaan, ataupun apakah sudah ada penetapan tersangka pada seluruh klaster. Karena itu, setiap analisis yang ingin valid harus menahan diri dari kesimpulan personal.
Justru di titik inilah ukuran profesionalitas penyidikan diuji. Bila benar perkara ini besar, maka penyidik harus mampu menyusun rantai pembuktian yang rapi, dimulai dari laporan awal, penyelidikan, gelar perkara, sprindik, pemeriksaan saksi, penggeledahan, penyitaan, audit kerugian negara, analisis PPATK, sampai konstruksi tersangka. Tanpa rantai itu, penggeledahan sebesar apa pun hanya akan menjadi tontonan, bukan pembuktian!
Sebaliknya, jika rantai pembuktian itu tersusun utuh, maka penggeledahan 8–12 titik tersebut bisa menjadi pintu masuk pembongkaran jaringan korupsi BUMN yang lebih serius, terkait jaringan yang bekerja bukan hanya di ruang kontrak, tetapi juga di ruang pengurusan perkara, restrukturisasi utang, valuta asing, aset, dan penerima manfaat akhir.
Kesimpulan sementara IAW sangat sederhana, bahwa peristiwa ini harus dibaca sebagai fase pembuktian keras dalam tiga klaster tipikor/TPPU yang menyentuh sektor strategis negara. Klaster batu bara PLTU adalah yang paling terang status penyidikannya. Klaster ASABRI–Jiwasraya dan Krakatau Steel masih membutuhkan pembukaan data resmi yang lebih lengkap. Sedangkan penggeledahan restoran, kafe, money changer, rumah, dan kantor harus ditempatkan sebagai tindakan mencari alat bukti, bukan sebagai vonis bersalah.
Negara tidak boleh kalah oleh korupsi yang bersembunyi di balik kontrak, perkara, utang, brankas, valuta asing, atau badan usaha. Tetapi negara juga tidak boleh sembrono!
Dalam negara hukum, keberanian membongkar korupsi harus berjalan bersama ketelitian pembuktian. Itulah satu-satunya cara agar pemberantasan korupsi tidak berubah menjadi gaduh sesaat, melainkan menjadi proses hukum yang kuat, adil, dan tidak mudah dipatahkan.***
