Oleh: Agus Wahid
Kian membara. Itulah peta politik di Tanah Air ini. Sudah berlangsung, setidaknya dalam tiga bulan terakhir. Yang perlu kita baca lebih jauh, apakah bara api yang kian membesar itu karena rezim saat ini kian tidak confirm dalam menjalankan roda pemerintahan? Jika memang tidak confirm, apa faktor-faktor determinannya? Sebuah pertanyaan krusial yang layak kita lontarkan. Agar ketika kita bersikap dan bertindak dilandasi logika rasional dan sehat, bukan prinsip pokok`e yang sarat makna a-priori.
Atau, bara besar yang sangat memerah itu sengaja didesain untuk menjatuhkan Prabowo semata, sekaligus menaikkan Gibran sebagai penggantinya? Jika arahnya ke sana, maka kita perlu meneropong lebih jauh siapa para aktor di belakangnya? Sebab, desain itu pasti dari kalangan tertentu yang selama ini merasa terganggu kepentingan sempitnya, secara politik ataupun emperium bisnisnya, bahkan ideologinya.
Tak bisa dipungkiri, hingga kini, rezim saat ini masih dalam kubangan persoalan yang sangat besar. Namun, membaca persoalan besar itu tidaklah bijak jika ditumpukan total pada satu pundak pemimpin saat ini. Memang, sebagai konsekuensi janji politik Prabowo-Gibran (Pragib) saat kampanye lalu, mewajarkan rakyat menuntut perbaikan segera. Tak harus menunggu waktu sekitar satu setengah tahun berjalan pemerintahan ini. Tiadanya hasil konkret memvalidasi komponen rakyat bergerak dan bersifat mendesak.
Namun, fakta bicara, kerusakan negeri ini sudah begitu sistemik, terbangun terencana rapi dan berhasil menggurita sekitar sepuluh tahun terakhir. Tidak hanya dalam wilayah politik dan pemerintahan semata yang diobrak-abrik secara sengaja, tapi juga sistem ekonomi dan penegakan hukum di semua “lini” sudah dihancurkan secara total.
Kehancurannya sudah mencapai titik yang sangat fundamental. Yaitu, menyentuh aspek mendasar (mentalitas) para pengelola negara yang benar-benar telah terdegradasi sampai ke titik nadlir. Sungguh memprihatinkan dan menyayat relung hati setiap individu, apalagi akibatnya sampai menciptakan kemiskinan secara struktural yang demikian mendalam. Dan para penghancur itu pun tak peduli dengan krisis multidimensional ini. Itulah yang membuat korupsi bukan hanya merambah ke para aktor manusia dan lembaga-lembaga negara dengan nilai yang sangat fantastik. Tapi, ikhtiar besar membersihkan gurita korupsi pun harus berhadapan dengan kekuatan raksasa yang penuh heroik.
Kita saksikan benteng pelestari korupsi terlihat pada elemen penegak hukum itu sendiri yang kian keropos integritasnya, setidaknya menerapkan standar ganda atau diskriminatif. Sistem politik-hukum di parlemen pun menolak mentah-mentah RUU perampasan aset dan pemiskinan, apalagi hukuman mati. Dan semua itu membuat para “bandit” berdasi tampak jelas sikapnya: tidak pernah supported terhadap tekad atau komitmen pemberantasan korupsi di Tanah Air ini.
Itulah sebabnya, membenahi kondisi nasional yang sudah menggurita saat ini tidaklah mudah dan tak bisa diharapkan realisasinya dalam kurun waktu singkat sesingkat membalikkan telapak tangan. Karena, memang harus menghadapi gurita raksasa yang masih bercokol dari penguasa sebelumnya. Orang-orang titipan penguasa masa lalu masih mencengkeram tatanan bernegara saat ini. Jika daya cengkeramannya diibaratkan virus, bukan lagi pada studium IV.
Perlu kita catat, membuka warisan rezim lalu selama sepuluh tahun terakhir dan guritanya di berbagai sektor strategis bukan hanya untuk memahami kondionalitas obyektif negara saat ini. Tapi, juga untuk menggugat pertanggungjawaban moral dan hukum rezim yang mewarisinya. Perlu kita catat juga, jika berhasil mengungkap kejahatan aktor utama rezim masa lalu, hal ini bisa menjadi faktor dahsyat untuk memulihkan keadaan, at least, dari sisi ekonomi.
Dalam kaitan keuangan negara, Prabowo menghadapi realitas warisan ULN. Sampai akhir kekuasaannya, Jokowi meninggalkan ULN sebesar Rp 8.502 triliun. Besaran ULN ini memaksa rezim saat ini harus menghadapi pembayaran utang yang jatuh tempo dan bunganya sebesar Rp 1.353 triliun per tahun.
Berarti, besaran APBN 2026 Rp 3. 842,73 triliun tereduksi secara signifikan: tinggal Rp 2.489,73 triliun. Sebuah postur APBN yang tentu menjadi tantangan besar untuk menumbuhkan ekonomi secara positif dan progresif, sehingga bisa berefek signifikan bagi ikhtiar besar pemberdayaan sosial-ekonomi, perkembangan angkatan kerja dan lainnya.
Dengan keterbatasaan anggaran itu, bagaimana mungkin rezim saat ini mampu menciptakan stimulus bagi peningkatan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan?
Di sisi lain, sebagai hal kedua, sistem pengembangan ekonomi nasional masih didominasi oleh kekuatan oligarki (naga sembilan). Dalam kaitan ini Lembaga Survei Keuangan Credit Suisse mencatat 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3% kekayaan nasional.
Sementara, Jeffrey A. Winter dalam makalahnya yang berujud Reflections on Oligarchy, Democracy and The Role of Law in Indonesia yang dirilis pada 2017 mencatat, rata-rata oligarki teratas di Indonesia memiliki kekayaan sekitar 570.988 kali lipat kekuatan kekayaan warga negara biasa. Pertumbuhan kekayaan oligarki mencapai 30% jauh lebih cepat dibanding keseluruhan perekonomian nasional. Tingkat prosentase itu pada 2017, atau sekitar 3 tahun Jokowi berkuasa. Lalu, berapa besar peningkatan prosentasenya setelah 10 tahun Jokowi berkuasa? Tak terbayangkan.
Yang menarik untuk digarisbawahi, percepatan itu terjadi karena fasilitas yang diberikan Jokowi selama sepuluh tahun terhadap kepentingan oligarki (naga sembilan dan keluarga besarnya). Pertanyaannya, apakah fasilitas yang demikian besar karena balas budi terhadap para naga sebagai imbalan batuan totalnya saat maju pilpres pada 2014?
Perspekatif psikologis dan ekonomi menjadi penting untuk kita cermati. Karena, privilege yang diberikan Jokowi mendorong mereka bersikap picik dan tak tahu diri dalam menghegemoni perekonomian negara. Sikap picik dan angkuhnya tergambar jelas pada pengabaiannya atas ULN swasta yang dibangunnya. Catatan menunjukkan, mereka ber-ULN sebesar Rp 3.030 triliun (AS$ 192,8 miliar). Pengabaian mereka terhadap ULN-nya dapat dibaca dengan jelas pada pemerintah saat ini yang harus menanggung Rp 1.353 triliun cicilan pokok dan bunganya.
Satu hal yang perlu dicatat, ketika Pemerintah mengambil sikap tegas based on the law dan misi keadilan ekonomi, justru reaksi oligarki lebih galak. Mereka tergerak melakukan sejumlah manuver dalam bentuk pengacauan kondisi nasional. Dalam hal ini tak bisa dipungkiri, kekuatan oligarki ikut bermain dalam drama politik nasional yang kini lagi gonjang-ganjing belakangan ini. Memang ada logika yang rasional. Ketiadaan progres perbaikan ekonomi menjadi argumen yang cukup tepat untuk bergerak.
Tapi, daya tahan gelombang unjuk rasa hingga kini, apalagi sudah menggema tuntutan mundur seorang Prabowo cukup memberikan sinyal kuat adanya bohir. Arahnya bisa ke penjahat ekonomi (koruptor). Bisa, juga aktor lain, terutama kaum oligarki. Tudingan ini sejalan dengan kepentingan gurita bisnisnya merasa terganggu sejak Prabowo naik tahta, padahal rezim saat ini sedang merekonstruksi sistem perekonomian yang berkeadilan.
Sinyal campur tangan oligarki juga kian menampak dengan munculnya geliat persekongkolan oligarki geng Solo yang memang memiliki kepentingan sempit percepatan kelengseran Prabowo. Targetnya jelas: Gibran segera menggantikannya. Mengutip hasil pembicaraan Conny Bakrie dengan Rosan yang cukup viral di media sosial, Prabowo hanya diberi jatah waktu kisaran 2 tahun. Maka, gerakan massif dalam beberapa bulan terkahir ini menjadi “gatuk” atau makes sense dengan obrolan Conny – Rosan.
Anatomi kekuatan oligarki dan Geng Solo perlu dicatat serius. Karena persekongkolannya berpotensi besar untuk menjatuhkan Prabowo. Irama yang dimainkan adalah mempertahankan gerakan massa dalam durasi berbulan-bulan. Di sisi lain, oligarki juga siap-siap memainkan krisis ketersediaan pangan, meski dengan cara menimbun. Krisis ketersediaan pangan jelaslah berdampak pada kenaikan harga yang hiperbolik. Ketika hal ini terjadi, komponen masyarakat manapun akan menuding Prabowo bukan hanya gagal dalam menjaga ketersediaan pangan, tapi juga gagal menjaga stabilitas harga normal. Dan dua kegagalan itu akan meresonansi dengan mudah bagi rakyat untuk melawan dan menjatuhkan Prabowo.
Anatonomi kekuatan perskokongkolan oligarki-geng Solo akan semakin powerful manakala kekuatan asing dilibatkan. Pertanyaannya, apakah Tiongkok dan AS khususnya sudah merasa terganggu kepentingannya? Mengutup pertanyaan dari siminar “Konflik Geopolitik dan Ancaman Krisis Politik Pemerntahan Prabowo” di Menara UNAS – Jakarta kemarin, AS merupakan anatomi kekuatan asing yang pernah menjatuhkan Soekarno, bahkan Soeharto. Lalu, apakah rezim Prabowo juga akan jatuh oleh kekuatan asing itu?
Fakta bicara, Prabowo melalui Board of Peace (BoP) bisa dilihat sebagai diplomasi untuk menundukkan AS di bawah Trump. Sementara, usai perhelatan pilpres 2024 lalu, meski belum diumumkan hasilnya kala itu, Prabowo langsung terbang ke Beijing: untuk menemui Xie Jinping.
Langkah Prabowo itu bisa dinilai sebagai upaya menjaga hubungan baik terhadap kedua negara sebagai faktor kekuatan asing yang berpotensi mengganggu roda pemerintahan Indonesia saat ini. Tergolong menjaga kepentingan bisnis AS dan Tiongkok dan AS. Namun, gesekan kuat dari oligarki dan geng Solo sangat memungkinkan terjadi merubahan respons. Tiongkok dan AS pun sebagai anatomi kekuatan asing akan menyatu dalam gugus besar bersama oligarki domestik Indoesia dan geng Solo. Inilah topografi politik yang boleh jadi tak dibaca dengan jernih oleh gerakan massa yang notabene mengatasnamakan moral.
Yang patut dibaca lebih jauh sebagai variabel ketiga penegakan hukum sudah diloyokan sedemikian rupa sebagai warisan Jokowi. Tak bisa dipungkiri, penggarongan besar-besaran di sektor sumber daya alam dan lingkungan tak bisa dihadapi dengan pendekatan hukum yang berintegritas. Dan hal ini sudah nyata terlihat pada lembaga anti risywah KPK. Meski kini Jaksa Agung gencar mencecar para bandit lokal yang berunsur “Londo ireng” atau oligarki sahabat mesra Geng Solo, namun semua itu belum bisa diharapkan hasil akhirnya.
Jangankan bicara perampasan aset, pemiskinan dan hukuman mati, hasil akhir dalam bentuk penjara pun masih dipertanyakan. Memang ada contoh penggarong seperti Harve Mois yang kini harus menjalani hukuman penjara 16 tahun. Bagaimana dengan penggarong lain seperti “the king of king” di sektor kehutanan dan tambang, padahal telah mengakibatkan banjir bandang yang luar biasa di Aceh, Sumatera Utara, Sumatara Barat dan lainnya di Kalimatan? Belum lagi bicara sektor bea-cukai dan imgrasi yang sejauh ini dikuasai “partai coklat” dan Geng Solo, padahal secara total telah menguapkan triliunan rupiah dan menjadikan kedaulatan negara terancam akibat imigrasi tutup mata atas barang-barang impor ilegal, termasuk people smugling dari Tiongkok?
.
Semua itu merupakan gurita problem besar yang tidak mudah bagi Prabowo untuk membersihkan kejahatan kerah putih para elitis titipan Jokowi sampai ke akar-akarnya. Semakin sulit gerakan pembersihan itu, karena geng Solo dan komplotannya dari elemen oligarki terus melakukan serangan agresif secara digital dan pembelaan total tanpa reserve. Orang-orang bayaran ini tunduk total terhadap siapa pemberi order meski berantai. Yang terpenting cuan mengalir secara tak berseri.
Yang menyedihkan, sistem kerja pembusukan itu sama sekali tak menghiraukan nilai-nilai moral. Baginya, menjilat dan memenuhi permintaan pengorder adalah job yang sangat menjanjikan dan membuatnya kaya-raya. Inilah tantangan Prabowo dalam membangun sistem budaya yang beradab. Warna budaya saat ini kian mengkristal tapi dalam warna penuh hipokrasi dan penjilatan.
Kini, kita perlu merenung dalam-dalam, apakah akumulasi persoalan besar pada akhirnya akan memuncak dan akan teruang peristiwa 1998? Kata kuncinya adalah seberapa Prabowo mengambil langkah super berani. Secara tegas, Prabowo harus melihat, anatomi kekuatan oligarki dan geng Solo merupakan faktor determinan kehancuran negeri ini. Karenanya, sikap tegasnya adalah tak boleh berkompromi terhadap gerakan konspiratif mereka.
Opsi tersebut memang berat. Sebagai ahli strategi, Prabowo harus menghitung dengan cermat. Yang perlu dikalkulasi, apakah kelambananan tindakan atau masih memberi toleransi akan memperbaiki kondisi nasional dalam konteks ekonomi, politik dan hukum? Atau, justru akan memperkeruh kondisi nasional dan mengancam kepentingan rakyat?
Pada akhirnya, batu meteor besar pun tampaknya sedang mengintai, apakah segera jatuh ke bumi Nusantara atau masih mau bertahan di rotasi planetnya? Pada akhirnya, sunnatullah yang akan bicara: berpotensi jatuh ke bumi dan meledak dahsyat. Sebagian daratan Tanah Air pun tenggelam. Tak terlihat lagi. Inilah gambaran prahara nasional tak bisa dihindari. Namun, sunnatullah itu masih bisa dihindari. Sangat tergantung pada kemauan politik yang kuat dari Prabowo untuk menyingkirkan komplotan super besar itu. This is the time, not later.
Yang harus diingat dan hal ini menjadi pertanggungjawaban Prabowo di hadapan rakyat, jika Gibran naik sesuai desain oligarki dan geng Solo, maka Indonesia ini akan berubah nama. Bisa Indochina, atau Indonesia hanyalah sebuah nama (just a name), tanpa kemerdekaan substantif bagi rakyatnya. Dengan cara pandang dan kesadaran seperti ini, maka gerakan demo is yes dan itu hak konstitusional.
Tapi, jika terperangkap oleh desain kaum oligarki dan geng Solo, kalian semua yang bergerak di lapangan, termasuk yang mendukungnya dan mendiamkan gerakan oligarki dan geng Solo (pro Gibran) harus bertanggung jawab dunia-akherat. Kedudukan persoalannya bukan hanya domain duniawi, tapi bagaimana menjawab ketika Allah mempertanyakannya.
Korelasinya pada ekses pergolakan dan sikap politiknya yang mengakibatkan jutaan umat manusia Indonesia kehilangan hak hidup dan kemerdekaannya. Berbagai sektor pasca dicaplok oleh gerombolan besar itu hakikatnya anti kedaulatan negeri ini, kecuali sebatas kekayaan alam dan geostrategis wilayahnya. Siapkah menghadapi “godam” Allah kelak? Hanya manusia komunis yang memandang sebelah mata, padahal godam itu nyata dan maha pedih.
Penulis: Direktur Program Pusat kajian Strategic Daksinapati UI
