JAKARTA, Mediakarya — Nama Destry Damayanti kini masuk ke dalam bursa calon Gubernur Bank Indonesia. Hal itu ditegaskan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang menyebutkan bahwa nama Destry, yang saat ini menjabat sebagai Pejabat Gubernur BI, tentu termasuk nama yang sedang dipertimbangkan dan dibahas.
Selain itu, Prasetyo juga menyebutkan bahwa masih ada sejumlah nama lain yang turut dibahas, dan nama calon diperkirakan akan diajukan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu dekat.
Pakar komunikasi politik dan kebijakan publik, Dr. Adi Suparto, menilai bahwa sosok Destry Damayanti bukan nama baru di lingkungan Bank Indonesia. Wanita berparas cantik ini telah menapaki karir panjang di lembaga tersebut, hingga dipercaya menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior, jabatan tertinggi di bawah Gubernur.
Ketika Perry Warjiyo mengundurkan diri, Destry kemudian ditunjuk sebagai pejabat yang menjalankan tugas Gubernur sementara. Destry dinilai memahami seluk-beluk kebijakan moneter, pengelolaan cadangan devisa, stabilitas sistem pembayaran, serta dinamika hubungan antara bank sentral, pemerintah, dan lembaga perwakilan rakyat.
“Kami meilai bahwa Destry Damayanti mengenal setiap aturan, kebiasaan, dan tantangan yang dihadapi dari dalam BI itu sendiri,” ujar Adi dalam keterangan tertulisnya yang diterima Mediakarya, Sabtu (8/8/2026).
Adi mengungkapkan, dari sisi kelanjutan kebijakan, kehadiran sosok yang tumbuh dari dalam sistem membawa keuntungan tersendiri. Kebijakan moneter tidak akan berubah secara mendadak dalam waktu singkat. Pasar cenderung menyukai kepastian dan keberlanjutan.
“Karena (Destry Damayanti) turut ikut menyusun dan menjalankan kebijakan selama ini, arah pengendalian inflasi, pengelolaan nilai tukar rupiah, serta pemeliharaan kestabilan sistem keuangan dapat berjalan tanpa banyak guncangan. Kepastian itu sendiri adalah salah satu fondasi penstabil perekonomian,” katanya.
Namun di sisi lain, muncul pertanyaan yang wajar dan patut dikemukakan, seberapa teguh kemandirian bank sentral dapat dijaga oleh sosok yang tumbuh dan berkembang di dalam sistem yang sama?
Sebab selama ini prinsip utama bank sentral adalah kemandirian dalam menetapkan kebijakan moneter, terbebas dari campur tangan kekuasaan politik jangka pendek.
Menurutnya, jika sosok yang diangkat dinilai terlalu mudah sejalan dengan arahan kekuasaan eksternal, pasar dapat merespons dengan kekhawatiran. Yakni nilai rupiah dapat melemah, kepercayaan investor menurun, dan biaya pendanaan dapat meningkat.
“Inilah ujian sesungguhnya: apakah seseorang berani berkata “tidak” ketika kebijakan yang diminta bertentangan dengan prinsip menjaga kestabilan harga,” ujar dia.
Adi menilai, proses pemilihan Gubernur BI bukan sekadar urusan penunjukan pejabat tinggi. Namun menjadi penanda bagi masyarakat luas maupun pelaku pasar, apakah kemandirian bank sentral masih dihormati dan dijaga sebagai prinsip utama.
“Jika proses berjalan terbuka, transparan, dan calon dinilai berdasarkan kompetensi serta komitmen menjaga kemandirian, maka sinyal yang dikirim kepada publik sangat positif. Sebaliknya, jika proses terasa didikte dari atas, maka kepercayaan dapat terkikis perlahan,” beber Adi.
Lebih lanjut, nama yang diajukan nantinya harus menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Dewan Perwakilan Rakyat. “Di sinilah peran parlemen sangat penting, memeriksa pemahaman calon atas tugas dan wewenang Gubernur BI, komitmen menjaga kemandirian lembaga, serta kesanggupan mempertanggungjawabkan kebijakan secara terbuka kepada rakyat melalui wakil-wakilnya,” katanya.
Oleh kareana itu, dalam kaitan Fit and proper test calon Gubernur Bank Indonesia, Adi meminta agar DPR tidak sekadar meloloskan nama, melainkan memastikan bahwa calon yang terpilih adalah sosok yang menjunjung tinggi undang-undang di atas segala pertimbangan lain.
Adi juga menilai, dukungan dunia usaha pun bekerja dengan cara serupa. Pengusaha tidak memihak nama tertentu. Mereka membutuhkan kepastian aturan, kestabilan nilai uang, dan suku bunga yang wajar.
“Siapa pun yang kelak memimpin Bank Indonesia, jika mampu menjaga ketiga hal tersebut secara konsisten, dukungan dunia usaha akan datang dengan sendirinya. Sebaliknya, jika kebijakan berubah-ubah dan dipengaruhi pertimbangan politik jangka pendek, maka keengganan berinvestasi akan muncul,” terangnya.
Adi menegaskan, bahwa pendapatnya itu tidak bermaksud memengaruhi proses penunjukan. Nama yang sedang dibahas hanyalah salah satu dari sekian banyak nama yang dipertimbangkan.
“Keputusan akhir masih dalam proses, dan seluruh pihak berharap agar nama yang terpilih kelak adalah sosok yang paling mampu menjaga kemandirian bank sentral, menjaga nilai rupiah, dan menempatkan kepentingan rakyat di atas segala kepentingan lain,” pungkas Adi. (Pri)
