JAKARTA, Mediakarya – Direktur Eksekutif Institute for Public Policy Strategic (IPPS) Yusuf Blegur menanggapi keras pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan yang menyebut Wapres Gibran tidak bisa di-impeachment dan menyayangkan aksi penurunan foto Gibran.
Menurut Yusuf, pernyataan Syahganda justru menunjukkan kegagapan seorang aktivis yang baru masuk dalam lingkaran kekuasaan.
“Kasihan yang jadi pembantunya Prabowo. Klarifikasi terus, kelewat offside,” ujar Yusuf dalam keterangannya kepada Mediakarya, Selasa (13/10/2026).
Yusuf mengingatkan, Syahganda sendiri sudah mengakui bahwa ia gagap ketika masuk dalam pemerintahan.
“Apakah masih seperti pengamat yang kritis atau sudah menjadi birokrat yang harusnya normatif. Dia belum bisa menentukan sikapnya,” tegasnya.
Yusuf menilai kasus Syahganda bukan peristiwa tunggal. Ini adalah pola klasik aktivis pergerakan yang kehilangan karakter dan independensi ketika masuk ke dalam sistem.
“Sejatinya banyak aktivis pergerakan yang kritis terhadap rezim, pada akhirnya kehilangan karakter dan independensinya ketika masuk dalam sistem. Terlebih dalam pemerintahan yang notabene diisi oleh baik pucuk pimpinan maupun para pembantunya yang tidak kompeten, jauh dari integritas, dan terlibat banyak skandal korupsi,” kata Yusuf.
Ia menyebut fenomena Rocky Gerung, Syahganda Nainggolan dan sejumlah aktivis lainnya menjadi cermin nyata.
“Fenomena Rocky Gerung, Syahganda dll. dari kebanyakan aktivis, menjadi cermin yang menjadi representasi bahwa tidak semua orang bisa mempertahankan idealismenya di tengah gempuran keterbatasan ekonomi seiring tawaran menggoda menjadi bagian dari rezim sembari menikmati fasilitas negara,” ungkapnya.
Menurut Direktur IPPS itu, idealisme kini tidak lagi menjadi kemewahan bagi para pemuda dan aktivis pergerakan.
“Dalam iklim panjang materialisme dan gaya hidup pragmatis dan hedonis. Kerap perjuangan lumpuh karena takut keterbatasan, kekurangan, dan kemiskinan,” ungkap Yusuf.
Yusuf menegaskan, jika pemerintah terus diisi oleh orang-orang yang gagap secara komunikasi dan miskin integritas, maka yang terjadi bukan stabilitas, melainkan krisis kepercayaan publik yang semakin dalam.
Lebih lanjuut, Yusuf menilai masuknya gerbong Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ke dalam pemerintahan Prabowo justru menjadi blunder politik yang memalukan.
Menurutnya, aktivis-aktivis KAMI seperti Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan, hingga Rocky Gerung kini terjebak dalam kultur politik pragmatis hasil kesepakatan Jokowi-Prabowo.
“Gerbong KAMI seperti Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan, dan Rocky Gerung, terjebak juga pada kultur politik dan kesepakatan pragmatis Jokowi-Prabowo dalam kekuasaan,” katanya.
Padahal, kata Yusuf, masuknya mereka ke lingkaran istana awalnya digadang-gadang sebagai strategi jitu. Mereka diharapkan menjadi tukang gedor dari dalam untuk menggerus kekuasaan dan pengaruh Jokowi yang masih kuat.
Namun faktanya, misi tersebut tumpul. Tidak ada gebrakan, yang ada justru klarifikasi demi klarifikasi yang offside.
“Masuknya aktivis KAMI yang digadang-gadang menjadi tukang gedor dari dalam pemerintahan untuk menggerus kekuasaan dan pengaruh Jokowi, malah tumpul juga dan blunder, bagi kewibawaan Prabowo dalam etika, moral, dan hukum pemerintahan Prabowo,” tegas Yusuf.
Yusuf menilai, alih-alih memperkuat wibawa Prabowo sebagai presiden yang beretika dan taat hukum, keberadaan eks aktivis KAMI di dalam justru merusak citra pemerintah.
“Pernyataan seperti Wapres tidak bisa di-impeachment itu secara hukum ngawur. Secara etika politik, mereka yang dulu teriak anti-dinasti dan anti-Jokowi, kini justru menjadi bemper paling depan untuk melindungi Gibran. Ini ironi,” pungkasnya.
Menurutnya, KAMI yang dulu lantang menyuarakan penyelamatan Indonesia dari oligarki, kini justru tersandera oleh fasilitas dan kompromi kekuasaan itu sendiri. (Dra)
