JAKARTA, Mediakarya – Kasus dugaan suap perizinan Hak Guna Bangun (HGB) di Kementerian ATR/BPN Kabupaten Bogor yang menyeret dua politisi Golkar, Fahd Arafiq dan Nusron Wahid, dinilai menjadi bom waktu bagi Partai Golkar.
Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Syakur Ali Mahdi Alhamid menegaskan, jika DPP Golkar terus bungkam, partai beringin terancam terjun bebas pada Pemilu 2029.
“DPP Golkar sepertinya tengah tersandera. Kasus yang menyeret dua kadernya ini seharusnya menjadi momentum untuk bersih-bersih, tapi faktanya petinggi Golkar cenderung bungkam. Jika pun ada pernyataan, hanya normatif,” tegas Syakur kepada Mediakarya, Rabu (21/10/2026).
Menurut Syakur, sikap diam itu bukan tanpa sebab. Ia menduga banyak kader Golkar lain juga terseret kasus korupsi berbeda, sehingga partai tak berani bertindak tegas.
“Jika Golkar mau bangkit dari keterpurukan, kasus ATR/BPN ini harusnya jadi momentum memangkas kader bermental koruptif. Bukan justru dilindungi,” ujarnya.
Syakur secara khusus menyoroti manuver Nusron Wahid yang keberadaannya misterius pasca mencuatnya kasus tersebut. Sikap menghindar itu, kata dia, justru mempertegas kesan Golkar anti-pemberantasan korupsi.
“Jika Nusron merasa tidak bersalah, kenapa harus menghindar?” sindir Syakur.
Ia juga melancarkan kritik keras terhadap pola politisi yang berlindung di balik jubah organisasi keagamaan saat tersandung hukum.
“Lihat saja Mardani Maming, Yaqut Cholil Qoumas, hingga Nusron Wahid. Ketika menghadapi persoalan hukum, seolah dirinya tidak bersalah. Ini pernyataan konyol,” kata Syakur.
“Seharusnya para tokoh ulama yang menaungi organisasi keagamaan itu memberi nasihat agar kooperatif terhadap panggilan penegak hukum, bukan membiarkan kadernya bersembunyi,” pungkasnya. (Edr)
