JAKARTA, Mediakarya – Peta politik menjelang Pemilu 2029 mengalami pergeseran signifikan. Pakar Komunikasi Politik Dr. Adi Suparto menyoroti kian mesranya dua kekuatan politik terbesar, Gerindra dan PDI Perjuangan, yang dinilai akan membentuk poros dominan baru.
Sinyal kemesraan itu terlihat dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri beberapa waktu lalu. Menurut Adi, pertemuan tersebut bukan sekadar silaturahmi, melainkan sinyal konsolidasi besar yang akan menentukan arah politik nasional.
“Pertemuan Prabowo-Megawati menjadi sinyal awal. Dua raksasa yang semakin saling melengkapi,” ujar Adi.
Adi merujuk pada survei terbaru yang menunjukkan Gerindra dan PDIP masih di puncak elektabilitas. Poltracking periode 30 September-7 Oktober 2026 mencatat Gerindra 22,9 persen dan PDIP 13,4 persen. Sementara Voxpol Center 3-12 Oktober 2026 mencatat Gerindra 21,1 persen dan PDIP 16,1 persen.
“Secara gabungan angkanya 36 hingga 37 persen. Ini bukan sekadar angka statistik, ini adalah basis pemilih yang besar yang kini sedang menyatu dalam satu poros. Ketika dua arus besar ini mengalir ke satu arah, ruang bagi pihak di luar konsolidasi akan semakin sempit,” jelas Adi.
Pijakan Jokowi-Gibran Dinilai Limbung
Di tengah kemesraan Gerindra-PDIP, posisi mantan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka justru dinilai semakin terpisah dan belum memiliki pijakan kokoh.
Adi pun membeberkan tiga faktor penyebabnya ambruknya citra Jokowi-Gibran di mata publik. Pertama, kendaraan politik yang diandalkan belum kuat.
Menurutnya, Jokowi-Gibran sangat bergantung pada PSI, namun elektabilitas PSI masih di bawah ambang batas parlemen, yakni 2,9 persen versi Poltracking dan 2,4 persen versi Voxpol.
Kedua, pengaruh personal berbeda dengan kekuatan institusional. Sebagaimana diulas Kompas.com (26 Oktober 2026), kedekatan personal tidak otomatis menjadi kekuatan politik berkelanjutan tanpa mesin partai.
“Pengaruh personal memang bisa membuka pintu, tetapi hanya dukungan institusional yang kuat yang dapat menjaga pintu itu tetap terbuka,” kata Adi mengutip analisis pengamat Andi Widjajanto.
Ketiga, prioritas partai besar kini berubah. Gerindra butuh stabilitas untuk menjalankan program pemerintah, sementara PDIP butuh ruang lebih besar dalam kebijakan nasional. Kebutuhan strategis keduanya kini beririsan.
Polemik Gibran Jadi Beban
Adi juga menyoroti polemik terkait figur Gibran Rakabuming Raka yang belum tuntas di mata publik. Meski tidak berdampak langsung pada posisi sebagai Wapres, kontroversi yang berlarut-larut menjadi beban politik.
“Bagi partai besar yang menyusun kalkulasi 2029, elektabilitas, penerimaan publik, dan risiko politik adalah pertimbangan yang tidak bisa diabaikan. Semakin lama keraguan publik dibiarkan tanpa jawaban memuaskan, semakin kecil kemungkinan partai besar memprioritaskan figur yang membawa ketidakpastian,” tegasnya.
Menurut Adi, dinamika ini menjadi pelajaran bahwa kekuasaan bersifat dinamis dan tidak bisa diwariskan begitu saja.
“Pijakan yang terasa limbung bukan karena ada pihak yang menjauh, melainkan karena fondasi yang dibangun ternyata tidak selebar dan tidak sekuat yang diperkirakan,” tutupnya. (Adt)
