No-To-Ne-Go-Ro: Sandi Kosmik Jayabaya yang Selalu Tepat Menunjuk Presiden 10 Tahun

- Editor

Jumat, 30 Oktober 2026 - 06:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Prabowo Subianto dan Pramono Anung Wibowo (PAW) Foto: Ist

Prabowo Subianto dan Pramono Anung Wibowo (PAW) Foto: Ist

Oleh: Soenyoto (Redaktur Mediakarya.id)

Ada satu ramalan yang tak pernah mati di republik ini. Bahkan ketika lembaga survei saling bertarung dengan angka elektabilitas, ketika konsultan politik sibuk membuat branding, ramalan itu tetap hidup di warung kopi, di obrolan tukang becak, hingga di ruang rapat elit. Namanya: Ramalan Jayabaya tentang Notonegoro.

No-To-Ne-Go-Ro. Empat suku kata yang diyakini sebagai sandi kosmik untuk menata negara. Dalam mitologi politik Jawa, setiap penguasa besar Nusantara akan datang dengan akhiran huruf itu.

Mari kita bedah sejarah. Kita tidak sedang bicara klenik kosong, tapi fakta politik yang kebetulan begitu presisi dengan ramalan.

NO – Sukarno. Presiden pertama. Menjabat 22 tahun. Berakhiran O.

TO – Suharto. Presiden kedua. Berkuasa 32 tahun. Berakhiran O.

Lalu jeda. Ada tiga presiden yang tidak genap 5 tahun dan tidak masuk dalam siklus utama Notonegoro: B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan Megawati Soekarnoputri. Mereka datang di masa transisi, di masa reformasi yang gaduh.

Kemudian siklus itu kembali.

NE/O – Susilo Bambang Yudhoyono. Dua periode, 10 tahun. Berakhiran O.

RO/O – Joko Widodo. Dua periode, 10 tahun. Berakhiran O.

Mengapa selalu berakhiran O? Jawabannya sederhana sekaligus kultural. Dalam budaya Jawa, nama laki-laki memang identik dengan vokal maskulin yang berakhiran O. Sukarno, Suharto, SBY, Jokowi. Ini bukan soal mistik, ini soal sosiologi Jawa yang begitu dominan dalam politik nasional.

Lantas, jika ramalan itu benar, siapa selanjutnya?

Jika merujuk pakem Notonegoro, presiden selanjutnya yang akan memimpin lama, setidaknya 10 tahun atau dua periode, pasti berasal dari suku Jawa dan berakhiran huruf O. Ini rumus yang dipercaya.

Di sinilah letak menariknya peta 2029.

Hari ini, sejumlah survei menempatkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) dengan elektabilitas tinggi. Kontennya viral, blusukannya masif. Tapi dalam kacamata Notonegoro, peluangnya tipis. Selain persoalan rekam jejak dan gaya ngonten yang mulai dibaca publik sebagai pencitraan ala Jokowi, namanya tidak masuk dalam pakem O. Dedi Mulyadi tidak berakhiran O. Dan ia bukan figur yang dalam tradisi Jawa dianggap sebagai “penata” yang senyap.

Baca Juga:  Sikap Tegak Lurus Adalah Pilihan Keyakinan Organisasi

Sebaliknya, lihatlah Presiden Prabowo Subianto. Meski rilis sejumlah lembaga survei menyebut elektabilitasnya merosot di dua tahun pemerintahannya, peluangnya untuk maju kembali masih terbuka sangat lebar. Mengapa? Karena Prabowo adalah jembatan. Ia sedang menata ulang panggung agar sang O itu muncul di sampingnya.

Dan di sinilah nama yang sedang harum itu muncul. Pramono Anung Wibowo (PAW). Gubernur DKI Jakarta ini tidak berisik. Ia bekerja dalam senyap. Tidak sibuk live TikTok setiap hari. Tapi prestasinya di Jakarta melejit. Dalam kacamata Jawa, inilah tipikal pemimpin yang memenuhi unsur Notonegoro: tenang, matang, menata, dan berakhiran O. Pramono Anung.

Banyak yang memprediksi, PAW memiliki peluang sangat tinggi untuk maju sebagai Capres, atau yang paling realistis, mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres mendatang. Pasangan Prabowo-Pramono bukan hanya pasangan nasionalis, tapi juga pasangan yang memenuhi ramalan dan harapan psikologis rakyat Jawa.

Rakyat kita, jujur saja, masih Jawa sentris. Mereka merindukan pemimpin yang tidak banyak bicara, tapi bekerja. Tidak banyak ngonten, tapi prestasinya gemilang. Seperti tipikal Pramono.

Ramalan Jayabaya boleh dianggap mitos. Tapi dalam politik Indonesia, mitos yang dipercaya 270 juta orang akan menjadi kekuatan elektoral yang nyata. Dan Notonegoro kali ini, tampaknya sedang menunjuk ke satu nama: Pramono Anung. Akankah ramalan itu kembali terbukti? Kita lihat 2029. ***

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Analisis Hukum: Sengketa Administrasi Ijazah Gibran dan Standar Pembuktian di PTUN
Reposisi Kebijakan Fiskal, Menjadikan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Episentrum Pembangunan SDM Indonesia.
Bantargebang: Dari Tempat Sampah Menjadi Bom Waktu Ekologi
Anatomi Pembangunan Jakarta, Menyoroti Kesenjangan Kebijakan Makro dan Isu Perlindungan Struktural Warga.
Bendera Bulan Bintang di Aceh: 21 Tahun Damai, Legalitas Masih Menjadi Tanda Tanya
Rontoknya Kewibawaan Hukum: KPK dan Panggilan yang Diabaikan
MBG, KDKMP dan Kedaulatan Ekonomi: Bukan Sekadar Soal Piring Makan
Dosa Besar Rezim Penguasa dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam Indonesia

Berita Terkait

Jumat, 30 Oktober 2026 - 08:09 WIB

Analisis Hukum: Sengketa Administrasi Ijazah Gibran dan Standar Pembuktian di PTUN

Jumat, 30 Oktober 2026 - 06:31 WIB

No-To-Ne-Go-Ro: Sandi Kosmik Jayabaya yang Selalu Tepat Menunjuk Presiden 10 Tahun

Kamis, 29 Oktober 2026 - 18:22 WIB

Reposisi Kebijakan Fiskal, Menjadikan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Episentrum Pembangunan SDM Indonesia.

Kamis, 29 Oktober 2026 - 07:00 WIB

Bantargebang: Dari Tempat Sampah Menjadi Bom Waktu Ekologi

Selasa, 27 Oktober 2026 - 21:36 WIB

Anatomi Pembangunan Jakarta, Menyoroti Kesenjangan Kebijakan Makro dan Isu Perlindungan Struktural Warga.

Berita Terbaru