JAKARTA, Mediakarya – Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menyampaikan kenangan mendalam atas sosok Panda Nababan, jurnalis senior dan politikus PDIP yang dikenal berani dan blak-blakan melawan kesewenang-wenangan penguasa.
Dalam pernyataannya mengenang Panda vs Jokowi, Didik menyebut satu sisi menarik selain perjalanan hidup Panda sebagai jurnalis senior yang tekun adalah kiprahnya di dunia politik, yang berani dan blak-blakan melihat perilaku penguasa yang sewenang-wenang dan melangkahi prinsip demokrasi.
“Hanya Panda Nababan, yang berani lantang membongkar perilaku Jokowi di dalam partai dan pemerintahan,” ujar Didik dalam keterangan tertulisnya yang diterima Mediakarya, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, hal itu dilakukan secara terbuka dan blak-blakan ketika hampir semua politisi takut terhadap kekuasaan Jokowi, wajah yang lugu tetapi menindas.
“Untung ada Panda sehingga masih ada sedikit cahaya check and balances di ruang demokrasi yang suram,” tegasnya.
Didik mengaku tidak bersahabat dekat dengan Panda Nababan, tetapi sepanjang aktivitas hidupnya banyak bersentuhan dengan kegiatan Panda.
“Saya tidak bersahabat dekat dengan Panda Nababan tetapi sepanjang aktivitas hidupnya banyak bersentuhan dengan kegiatan saya,” kata Didik.
Menurut Didik, Panda Nababan adalah pilar dan wartawan senior dari dua media penting yang menjaga demokrasi dan transisinya di Indonesia, yakni koran atau harian Prioritas yang dibredel pemerintah dan Media Indonesia.
Peranannya sebagai Wakil Pemimpin Umum Prioritas (1987-1988) dan Kepala Litbang Media Indonesia (1988-1989). Ketika itu Didik masih muda usia 28 tahun dan masa itu paling aktif menulis kolom setidaknya seminggu sekali di media ini.
“Tetapi kehidupan media tidak bebas kala itu dan tidak mudah menerbitkannya ketika masih dalam kekangan pemerintah,” ujar Didik.
Panda menjadi Wakil Pemimpin Umum majalah Forum Keadilan (1990-1999) dimana Didik menjadi kolumnis tetapnya setiap minggu. Tidak hanya di dua media ini, di jalur karir awalnya sebagai wartawan muda di koran Sinar Harapan (1980-an awal) Didik juga rajin menulis kolom.
“Saya tidak bersahabat dekat tetapi kiprahnya di dunia jurnalisme beriringan dengan karir akademik dan kegiatan intelektual saya sebagai penulis,” kata Didik.
Tidak hanya itu, Panda Nababan juga berkarir di dunia politik tidak bersama tetapi juga membela dan melindungi Megawati ketika terjadi konflik internal tahun 1998. Ketika reformasi Panda melanjutkan peranannya di dunia politik sebagai anggota DPR (1999-2012).
Didik sendiri berada di DPP/MPR pada tahun 1998 dan 2004-2009 tetapi tidak pernah bertemu karena berbeda minat, beda komisi dan tanggung jawab bidang.
Yang menarik adalah peranan Panda dalam membela Megawati pada tahun 1998 ketika terjadi konflik internal dan PDIP diberangus oleh pemerintah.
Pada tahun 2024 Panda juga berada di pihak Megawati ketika konflik berhadapan dengan Jokowi, yang dianggap menghianati partai dan menghalalkan segala cara.
“Di situ Panda bersama Megawati menghadang Jokowi yang berusaha untuk merancang berkuasa tiga periode,” ujar Didik.
Hadang Jokowi 3 Periode, Gagalkan Amandemen UUD 1945
Didik mengungkap, dengan cara halus dan menindas, upaya Jokowi untuk tiga periode sudah mendapat dukungan hampir semua partai dan di dalam rencana sidang umum MPR akan merencanakan hal tersebut.
Ini adalah agenda bawah tanah dan menjadi penumpang gelap pada rencana amandemen UUD 1945.
“Jika tidak ada langkah penghadangan ini, maka Jokowi sudah menjadi presiden untuk ketiga kalinya. Padahal semua partai sudah takluk di bawah kekuasannya dan siap mengubah UUD 1945. Ini persis sama dengan penghianatan konstitusi untuk kasus Gibran,” ungkap Didik.
Panda juga mengkritik keras dan terbuka upaya Jokowi mendudukkan anaknya Gibran Rakabuming Raka yang dianggap tidak punya kapasitas untuk menjadi wakil presiden.
Bahkan kritiknya terhadap Gibran sangat keras disebut sebagai anak ingusan, yang belum berpengalaman untuk maju sebagai kontestan Pilpres.
“Panda Nababan sebagai politikus senior PDIP berani blak-blakan ketika itu dimana politisi lain takut karena Jokowi sering menyandera lawannya secara represif menggunakan aparat hukum yang berada di bawah pengaruhnya,” kata Didik.
Apa yang dilakukan Panda dalam pandangan Didik sebenarnya adalah melakukan koreksi terhadap perilaku Jokowi yang rakus kekuasaan dan praktek mengabaikan proses internal partai.
Perilaku rakus kekuasaan tersebut juga terjadi di dalam pemerintahan dimana keinginan untuk terus berkuasa dan melakukan praktek nepotisme terus dilakukan.
Peran ini tidak bisa dilakukan oleh partai dan parlemen, yang sudah takluk di bawah pengaruh Jokowi yang menindas melalui aparat hukum (menggunakan hukum untuk menindas lawan).
“Panda tidak bisa ditaklukkan karena merupakan politisi yang berada di partai yang sama dengan Jokowi,” kata Didik.
Di pemerintahan tidak ada sama sekali check and balances karena di periode kedua Jokowi sudah tampil sebagai figur yang otoriter.
“Wajahnya lugu tetapi perilakunya menindas dan demokrasi di bawahnya mengalami regresi dan pelemahan yang semakin rapuh. Demokrasi tidak berjalan, parlemen mati, pilar demokrasi check and balances dimusnahkan,” jelas Didik.
Tetapi di PDIP ada demokrasi internal untuk melawan Jokowi yang terus bertindak semaunya di dalam partai.
“Panda Nababan bersama Megawati menjadi figur, yang menentang kesewenang-wenangan Jokowi, yang sekarang sudah terpojok karena terus ingin berkuasa secara ilegal di bawah tanah,” pungkas Didik.
