JAKARTA, Mediakarya – Direktur Eksekutif Institute for Public Policy Strategic (IPPS), Yusuf Blegur, menilai skandal dugaan penyadapan terhadap presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, dan LSM/ormas bukan sekadar kasus hukum, melainkan cermin rapuhnya kongsi kekuasaan Prabowo Subianto dan Joko Widodo.
Mantan aktivis 98 ini menyebutkan bahwa kasus dugaan penyadapan yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah jenderal polisi itu telah mengubur persoalan fundamental rakyat.
“Karhutla, melambungnya harga BBM dan sembako, anjloknya rupiah dan saham, kenaikan pajak dan utang, serta beragam krisis kenegaraan lainnya yang menimbulkan penderitaan rakyat, kini tertutup oleh skandal penyadapan,” ujar Yusuf dalam keterangan tertulisnya kepada Mediakarya, Sabtu (7/11/2026).
Dua Asumsi: Makar atau Dramaturgi?
Menurut Yusuf, publik kini terbelah dalam membaca kasus tersebut. Satu sisi melihatnya sebagai upaya penghianatan dan makar dalam pertarungan pengaruh Jokowi dan Prabowo. Di sisi lain melihatnya sebagai dramaturgi atau pengalihan isu yang sedang dimainkan.
Ketegangan itu, kata Yusuf, mulai terlihat dari penangkapan Jampidsus Febrie Adriansyah yang dimotori Tim Kortas Tipikor Polri hingga pemecatan Kapolri Listyo Sigit Prabowo oleh Presiden.
“Analisa itu menguatkan betapa hubungan Prabowo-Jokowi yang direpresentasikan dengan kehadiran putranya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, dari waktu ke waktu semakin rapuh, memiliki resistensi kuat, dan berpotensi konflik,” kata Yusuf.
Namun Yusuf juga tidak menutup kemungkinan keduanya tetap solid karena kontrak politik tertentu hingga Pilpres 2029. Bagi dia, yang paling miris adalah pasang surut hubungan Prabowo-Jokowi sejatinya tidak memiliki korelasi relevan dengan nasib rakyat.
“Sinergi atau konfrontasi yang terjadi dalam balutan interaksi kedua orang sarat kontroversi itu, sayangnya tidak berdampak signifikan terhadap tujuan kemakmuran dan keadilan rakyat,” tegasnya.
Ia menilai apapun latar, motif, dan tendensi dari fragmentasi dan polarisasi Prabowo dan Jokowi, tidak lebih dari permainan semu yang hanya memuaskan syahwat politik dan kepentingan kekuasaan semata.
“Persoalan korupsi yang sudah pada titik nadir dan banyaknya state organized crime yang telanjang di republik ini, terbiasa abai dan terpinggirkan,” ujar Yusuf.
Yusuf bahkan menyebut Prabowo dan Jokowi sebagai produk dari konspirasi, manipulasi, dan distorsi pelaksanaan konstitusi dan demokrasi. “Baik dalam relasi yang masih langgeng ataupun pecah kongsi, kedua sosok tersebut tidak memiliki gen atau DNA pemimpin yang cerdas dan berintegritas,” kata Yusuf.
Menurutnya, sulit membayangkan rakyat bisa menikmati kehidupan yang layak, bermartabat, dan manusiawi dari eksistensi dan otoritas keduanya, baik secara formal struktural maupun kultural.
“Lahir dari hubungan gelap dan rahim yang menyimpan virus mematikan konstitusi dan demokrasi. Baik Prabowo dan Jokowi, dalam sinergi maupun konfrontasi, tetap sama menjadi toksik bagi kehidupan rakyat dan negara bangsa Indonesia,” ujar Yusuf.
Dua Gajah Bertarung
Yusuf meminta publik lebih bijak memaknai peristiwa dan menarik akar sejarahnya untuk menilai secara lebih objektif dan proporsional.
“Saat penguasa seiring sejalan begitu solid atau bahkan diselimuti konflik sesamanya sekalipun, realitas itu faktanya tak ada hubungannya dengan kebaikan rakyat,” katanya.
“Justru rakyat terus menjadi permainan dan eksploitasi dari ambisi duniawi rezim itu. Solid atau konflik antara mereka tetap berujung menguntungkan penguasa,” tambahnya.
Ia menutup pernyataannya dengan analogi tajam. Bahwa Prabowo dan Jokowi, tidak ada bedanya di antara keduanya. Sama-sama ambisius dan dipenuhi libido kekuasaan yang tak terkira. “Kalaupun bukan dramaturgi dan keduanya konflik strategis, Prabowo dan Jokowi itu ibarat dua gajah bertarung, derita rakyat yang mengapung,” pungkas Yusuf. (Edr)
