Oleh: Dr. Adi Suparto (Analis Komunikasi Politik)
Pengungkapan skandal penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama tiga perwira tinggi lainnya membuka bab baru yang menggetarkan dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada 12 November 2026, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan fakta bahwa operasi gelap yang berlangsung sepanjang tahun 2025 hingga Oktober 2026 ini tidak hanya menargetkan Presiden Prabowo Subianto, lingkar Istana, lembaga penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan, serta elemen masyarakat sipil, tetapi juga menyasar jajaran internal kepolisian sendiri, mulai dari para Kapolda hingga pejabat tinggi di lingkungan Korps Bhayangkara.
Retaknya Soliditas di Balik Operasi Gelap
Fakta bahwa internal kepolisian ikut menjadi sasaran penyadapan membawa implikasi psikologis dan institusional yang jauh lebih dalam daripada sekadar pelanggaran prosedur biasa. Dalam struktur organisasi komando, penyadapan terhadap sesama aparat penegak hukum tanpa dasar tindak pidana menciptakan iklim saling curiga yang merusak soliditas internal. Ketika para pimpinan kewilayahan seperti Kapolda berada di bawah pengawasan rahasia oleh pucuk pimpinannya sendiri, mekanisme pengawasan yang seharusnya berjalan secara profesional dan akuntabel berubah menjadi alat kontrol politik internal yang mengancam independensi penegakan hukum di daerah.
Membaca Motif dan Desakan Pasal Makar dari Parlemen
Pertanyaan besar yang kini mengemuka di ruang publik adalah mengenai motif serta pihak penerima manfaat di balik operasi pengawasan lintas kalangan tersebut. Meskipun penyidik Bareskrim Polri masih mendalami motif utama dan Kapolri Jenderal Suyudi telah membantah adanya kaitan dengan intrik persaingan jabatan, para pengamat politik dan intelijen membaca pola yang mengarah pada upaya konsolidasi kekuasaan dan pemetaan loyalitas di tengah transisi kepemimpinan.
Pandangan jauh lebih keras dan tegas datang dari ruang rapat Komisi III DPR RI. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Safaruddin, secara terbuka mendesak Kapolri untuk mengusut kasus ini hingga ke akar-akarnya serta menelusuri siapa aktor intelektual maupun penerima manfaat dari hasil sadapan tersebut. Safaruddin menilai penyadapan terhadap Presiden yang dibarengi pemantauan situasi ekonomi, politik, dan keamanan untuk mencari celah kelemahan, telah memenuhi unsur persiapan untuk menggulingkan kepala negara sebagaimana diatur dalam ketentuan makar pada KUHP baru. Atas dasar itu, parlemen mendesak penyidik menerapkan pasal makar dengan ancaman pidana maksimal, bahkan hukuman mati, terhadap seluruh tersangka yang terlibat.
Pembajakan Infrastruktur Resmi dan “Jalur Atensi”
Persoalan krusial lainnya terletak pada cara operasi ini dijalankan. Penyadapan tidak dilakukan menggunakan perangkat ilegal dari luar, melainkan dengan membajak infrastruktur resmi negara, yakni Lawful Interception Management System (LIMS) dan PenLink’s X (PLX). Melalui skema yang disebut sebagai “jalur atensi”, perintah penyadapan diturunkan secara informal lewat komunikasi lisan dan grup WhatsApp tanpa adanya surat permohonan penyidik maupun penetapan pengadilan sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Penyamaran nomor target di dalam server resmi membuat praktik melanggar hukum ini tampak seolah-olah sah secara administratif, sehingga melumpuhkan sistem pengawasan internal berlapis yang seharusnya menjadi benteng pencegahan penyalahgunaan wewenang.
Ujian Kejujuran: Membersihkan Mulai dari “Kepalanya”
Terbongkarnya kasus ini dari upaya penghapusan jejak digital dan pembubaran grup komunikasi pada Oktober 2026 menjadi pengingat penting mengenai rapuhnya tata kelola teknologi pengawasan di tangan kekuasaan yang tidak terkontrol. Penetapan empat jenderal sebagai tersangka, penahanan di Rutan Mako Brimob, serta sanksi etik pemecatan merupakan langkah awal yang patut diapresiasi. Sebagaimana ditegaskan oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, kehormatan institusi tidak diukur dari upaya menutupi aib, melainkan dari ketegasan menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Namun, dorongan politik di parlemen menuntut langkah yang lebih radikal dan berkeadilan dalam urutan penindakan. Komisi III DPR RI menekankan prinsip bahwa pembersihan institusi harus dimulai dari pucuk pimpinan atau “kepalanya” terlebih dahulu, yakni segera menyidangkan kode etik mantan Kapolri Listyo Sigit sebelum atau beriringan dengan jajaran di bawahnya, serta melakukan upaya paksa penyidikan untuk membongkar seluruh jejaring yang terlibat.
Simpulan
Skandal penyadapan yang menjangkau Presiden hingga jajaran internal Polri menunjukkan betapa berbahayanya teknologi pengawasan negara ketika dioperasikan di luar koridor hukum dan etika komando. Desakan keras dari Komisi III DPR RI agar kasus ini diusut menggunakan pasal makar hingga mengungkap aktor penerima manfaat mencerminkan tingginya pertaruhan konstitusional dalam perkara ini. Penuntasan kasus tidak boleh berhenti pada penghukuman para pelaksana lapangan, tetapi wajib menyingkap secara terang benderang tujuan akhir operasi gelap tersebut, sekaligus menjadi momentum membangun sistem pengawasan eksternal yang independen agar infrastruktur negara tidak lagi disalahgunakan menjadi alat kontrol kekuasaan. **
