Aktivis dan Gubernur Gorontalo Kecam Sikap Arogansi Mensos

- Penulis

Senin, 4 Oktober 2021 - 00:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Analisis dan Monitoring Produk Hukum (AMPUH) Provinsi Gorontalo, Fanly Katili

Ketua Analisis dan Monitoring Produk Hukum (AMPUH) Provinsi Gorontalo, Fanly Katili

JAKARTA, Mediakarya – Sikap Menteri Sosial Tri Rismaharini yang sering mengumbar kemarahannya, baik di media maupun ruang publik lainnya, menuai kritik dari sejumlah kalangan.

Seperti beberapa hari lalu, sikap emosional Tri Rismaharini yang menuding-nuding warga Gorontalo saat menggelar pertemuan terbuka menyinggung perasaan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie.

Bahkan rekaman emosi Menteri Sosial yang berlebihan ini beredar di banyak group media sosial. Rusli Habibie merasa tersinggung oleh emosi berlebihan Tri Rismaharini yang menunjuk-nunjuk warganya saat berkunjung, Kamis (30/9/2021).

Rusli menilai sikap Menteri Sosial ini tidak patut dilakukan. Selain seorang ibu, Risma berpangkat menteri telah memberi contoh buruk bagaimana seorang pejabat negara bersikap.

“Saya saat melihat video itu sangat prihatin. Saya tidak memprediksi seorang menteri, sosial lagi, memperlakukan seperti itu. Itu contoh yang tidak baik,” kata Rusli Habibie kepada sejumlah wartawan, Jumat (1/10/2021). Rusli Habibie mengingatkan Tri Rismaharini untuk menjaga sikap di depan rakyat, terlebih saat berkunjung ke kampung orang.

Sementara itu, Ketua Analisis dan Monitoring Produk Hukum (AMPUH) Provinsi Gorontalo, Fanly Katili mengecam sikap arogansi Tri Risma saat berkunjung ke Gorontalo. Padahal, kata dia, bila mengutip dari kata mutiara bahwa “Ibu adalah sosok yang hingga detik akhirpun selalu menjadi orang yang pertama meredam emosiku” seharusnya menjadi rujukan Mensos dari politisi PDIP itu dalam menghadapi persoalan di tengah masyarakat.

Menurut dia, penunjukan Mensos dari perempuan sudah tepat. Sebab perempuan itu sangat peka dengan persoalan yang terjadi di lapangan. Namun sayang insiden yang terjadi di salah satu restoran yang ada di Gorontalo seolah melunturkan kata-kata mutiara di atas untuk sosok seorang Risma.

Seperti diketahui, rapat yang dihadiri langsung oleh mantan Wali Kota Surabaya itu dengan para pejabat eksekutif maupun legislatif serta para pendamping PKH untuk membahas tentang akurasi data penerima manfaat PKH, tiba-tiba  menjadi tidak kondusif dan terkesan gaduh lantaran sikap Risma yang terlalu over dalam merespon kekeliruan salah satu pendamping PKH terkait dengan penyebutan data.

“Harusnya Risma dalam merespon atas kekeliruan salah satu pendamping PKH tidak mesti ditanggapi dengan cara yang tidak terpuji. Meski niat Risma baik, dalam rangka  menseriusi perbaikan data yang kini banyak bermasalah di lapangan tapi bila direspon dengan sikap amarah, tentunya bukan mengundang simpati publik, justru sebaliknya, maksyarakat jadi apatis. Karena kesan pencitraannya sangat kental,” kata Fanly dalam ketererangannya, Minggu (03/10/2020).

Pihaknya juga menyayangkan sikap Risma seolah bangga dengan ciri khasnya yang sering mempermalukan pejabat di hadapan khalayak ramai. Terlebih pernayatan itu dilakukan di Gorontalo, sebagai daerah yang terkenal dengan falsafah adat bersendikan sara, sara bersendikan kitabullah.

Mantan Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPNU) Periode 2009-2012 dan 2012-2015 ini mengatakan, sedianya kehadiran Risma di Gorontalo dianggap seperti dewanya orang-orang miskin, karena bantuan yang dialurkan Kemensos diharap dapat membatu perekonomian masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Namun sayang dalam menyikapi persoalan yang ada di daerah seperti yang terjadi di Gorontalo kemaren, Risma terkesan kurang mengedepankan etika sebagai pejabat negara sekelas Mentri. Bahkan sikap yang dipertintonkan oleh Mensos tidak mencerminkan jargon Kemensos yang mengedepankan sisi humanis, adaptif, dedikatif, inklusif, dan responsif.

Baca Juga:  Ketua LSM Tri Nusa Kota Bekasi Bantah Cabut Laporan di KPK Terkait Kasus Korupsi PT Migas 

Sebagai bawahan Presiden, gaya Risma bertolak belakang dengan pola kepemimpinan Joko Widodo yang santun dan humanis. Sikap dari Mensos yang terjadi di Gorontalo, seolah meninggalkan kesan “Menyelesaikan masalah dengan meninggalkan masalah baru”.

“Mungkin niat Mensos sangat mulia karena tidak tega mendengar ada rakyat yang seharusnya penerima bansos PKH namun eror dalam sistem. Akan tetapi dengan menyerang seorang rakyat kecil yang telah ikut mendedikasikan bhaktinya untuk membantu Mensos dengan menjadi pendamping PKH harusnya dihargai dengan cara yang lebih manusiawi,” tegas dia.

Lebih lanjut kata Fanly, jikapun terjadi kesalahan karena kelalaiannya dalam bertugas, harusnya ditegur dengan cara yang lebih bijak, bukan justru menyerang secara pribadi hingga terlihat seperti terjadi kontak fisik kecil.

“Ketegasan tidak selalu harus dibarengi dengan sikap yang menjatuhkan martabat orang lain. Untuk membuat efek jera harusnya tidak dengan memunculkan sikap yang terkesan kasar apalagi di depan umum.  Mungkin secara pribadi pendamping PKH tersebut bisa menerima dan memaklumi karakteristik Risma, tapi yang bersangkutan juga punya keluarga yang ikut merasakan secara psikologi atas tindakan yang dilakukan oleh Risma,” tandas Fanly.

Menurut Fanly, lain halnya jika tindakan Mensos tersebut dilakukan di ruang tertutup yang lebih privasi, jika hal itu terjadi bukan di tempat umum mungkin akan meninggalkan kesan edukasi dan terlihat lebih elegan.

Namun yang sangat disesalkan sikap Risma tersebut dilakukan di tempat umum dengan agenda yang resmi dan ditonton khalayak banyak, sehingga kesan yang ditinggalkan adalah seolah olah ingin mempermalukan pribadi petugas PKH tersebut karena kelalaiannya.

Lanjut Fanly, seharusnya informasi yang diterima oleh Mensos di Gorontalo, menjadi daftar referensi untuk melahirkan ide dan inovasi baru dalam perbaikan sistem baik yang ada di daerah maupun di kementrian yng ia pimpin.

“Oleh karena itu, kami menyarankan agar Mensos Risma ke depannya lebih bijak dan humanis dalam menyikapi persoalan-persoalan di lapangan. Tinggalkan cara cara yang tidak sepatutnya dilakoni oleh seorang ibu, termasuk menyikapi keterbatasan kemampuan para petugas pendamping PKH dalam menjalankan tugas di lapangan,” tegas Fanly.

Selain itu, pihaknya juga berharap agar kualitas SDM para pendamping PKH ke depan jauh lebih baik dan profesional dalam menjalankan tugasnya sesuai harapan Mensos dan para penerima manfaat.

“Kami meminta dengan hormat agar kiranya ibu Mensos  bersikap negarawan dengan meminta maaf kepada oknum petugas PKH dan keluarganya. Toh dengan menyadari kehilafan sikap yang dilakukan oleh Mensos saya kira tidak sedikitpun mengurangi kebesaran dan martabat beliau (Risma) baik secara pribadi maupun sebagai pejabat negara. Dan kami berharap semoga ibu Risma mau merubah sikapnya agar lebih humanis dan mengedukasi masyarakat dengan baik,” pungkasnya. **

 

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Funday Morning Meriahkan Semangat Warga Sambut Porprov Jabar 2026 di Kota Bekasi
Pers Indonesia Hadapi Tantangan Era Algoritma, FPRMI Dorong Independensi Jurnalistik
Bendung Katulampa Kering, Debit Air Kali Bekasi Ikut Menyusut
Kapolres Bekasi Kota Kunjungi Putra Sayuti Melik
Biaya Politik Tinggi jadi Pemicu Maraknya Kepala Daerah Terjaring OTT KPK
KAMAKSI Apresiasi Komitmen Bank Jakarta Hormati Proses Hukum
Wagub DKI Rano Karno Apresiasi Bank Jakarta Dukung Anugerah Jurnalistik MHT 2026, Dorong Karya Berkualitas Sambut 5 Abad Jakarta
KOSMAK Minta Prabowo Copot Jaksa Agung ST Burhanuddin dan KPK Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 18 Juli 2026 - 20:57 WIB

Funday Morning Meriahkan Semangat Warga Sambut Porprov Jabar 2026 di Kota Bekasi

Sabtu, 18 Juli 2026 - 18:36 WIB

Pers Indonesia Hadapi Tantangan Era Algoritma, FPRMI Dorong Independensi Jurnalistik

Jumat, 17 Juli 2026 - 20:52 WIB

Bendung Katulampa Kering, Debit Air Kali Bekasi Ikut Menyusut

Jumat, 17 Juli 2026 - 20:37 WIB

Kapolres Bekasi Kota Kunjungi Putra Sayuti Melik

Jumat, 17 Juli 2026 - 09:04 WIB

Biaya Politik Tinggi jadi Pemicu Maraknya Kepala Daerah Terjaring OTT KPK

Berita Terbaru

Pulau Rempang (Ist)

Ekonomi & Bisnis

IAW Bongkar Kebohongan Jokowi dalam Kasus Rempang-Galang

Minggu, 19 Jul 2026 - 16:06 WIB

Tembakau hasil panen petani saat dilakukan proses pengeringan (Ist)

Ekonomi & Bisnis

LPKAN Sampaikan 7 Tuntutan Terkait Wacana Kebijakan Industri Hasil Tembakau

Minggu, 19 Jul 2026 - 09:44 WIB