Anies Sebut Banyak Warga Belum Vaksin Tercatat Sudah Pindah Tetapi KTP Tidak Dimutasi

- Penulis

Rabu, 22 September 2021 - 21:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur DKI Anies Baswedan (Ist)

Gubernur DKI Anies Baswedan (Ist)

JAKARTA, Mediakarya – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan masih berupaya melakukan tracing bagi warga ber-KTP Jakarta yang masih belum menerima vaksin Covid-19.

Berdasarkan data di corona.jakarta.go.id pada Rabu (22/9) hingga pukul 19.40 WIB, dari sasaran target vaksinasi Jakarta sebanyak 8.941.211 orang, sebanyak 2.398.693 warga masih belum menerima vaksin.

“Ini kita terus tracing karena banyak orang ber-KTP Jakarta ketika meninggalkan kota, pindah KTP-nya, tidak dimutasi sehingga masih tercatat,” kata Anies di Lapangan Monas, Rabu (22/9).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menuturkan, upaya tracing ini untuk mendapatkan jumlah jelas mengenai warga ber-KTP Jakarta namun berdomisili di daerah lain dan belum memutasi identitas kependudukannya.

Oleh sebab itu pula, Anies belum secara tegas menerapkan Perda tentang sanksi berupa denda bagi warga menolak vaksinasi Covid-19.

“Kita sekarang aktif melakukan tracing pastikan penduduk yang senyatanya tinggal di Jakarta itu tervaksinasi sehingga kita bisa mengeluarkan nanti dari catatan yang belum disuntik vaksin orang-orang yang masih tercatat sebagai penduduk tapi senyatanya sudah tidak lagi tinggal di Jakarta. Karena jumlah itu secara kumulatif cukup banyak,” terangnya, dikutip dari merdeka.

Aturan tentang sanksi denda bagi warga menolak vaksin diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.

Baca Juga:  Ungkap 277 Kg Sabu, Polda Metro dan Polres Jakbar Terima Penghargaan dari MURI

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, penerapan Perda belum dilakukan dikarenakan belum ada kasus penolakan tegas dari warga untuk menerima vaksin.

“Sekalipun Perdanya sudah ada, dimungkinkan sejauh ini belum ada yang menolak secara terang benderang secara terbuka,” ucap Riza di Balai Kota, Jumat (17/9).

Politikus Gerindra itu mengatakan, selama ini warga menyatakan siap untuk divaksin saat jajaran Pemprov DKI di tingkat kelurahan hingga RT RW mengajak warga mengikuti program vaksinasi.(qq)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

PMPRI Kembali Soroti Kasus Korupsi di BGN: Apa Hubungannya Gizi Anak Dengan Kaos Kaki Militer?
Antara Daftar Nama dan Fakta Hukum: Cara Publik Menyaring Informasi di Tengah Kasus Dugaan Korupsi di BGN
Iskandar Sitorus Bantah Tudingan Jubir KPK, Praktisi Hukum Minta Kedepankan Fakta
Dukung Penegakan Hukum di KPK, Iskandar Bantah Lakukan Obstruction of Justice
IAW Sebut Ada Dugaan Aliran Dana Rp91 Miliar dalam Kasus Suap DJBC
Keren, Kolaborasi Bank Jakarta dan Bapenda DKI di Jakarta Fair Bisa Bayar Pajak
Polda Metro Jaya Siapkan 6.088 Personel Jelang Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa
Wacana Ubah DSI Jadi BLU, Mantan Jenderal Ini Usulkan Lahirnya Otoritas Analisis Perdagangan Komoditas Nasional
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 14 Juni 2026 - 17:04 WIB

PMPRI Kembali Soroti Kasus Korupsi di BGN: Apa Hubungannya Gizi Anak Dengan Kaos Kaki Militer?

Minggu, 14 Juni 2026 - 15:28 WIB

Antara Daftar Nama dan Fakta Hukum: Cara Publik Menyaring Informasi di Tengah Kasus Dugaan Korupsi di BGN

Sabtu, 13 Juni 2026 - 07:48 WIB

Dukung Penegakan Hukum di KPK, Iskandar Bantah Lakukan Obstruction of Justice

Jumat, 12 Juni 2026 - 20:42 WIB

IAW Sebut Ada Dugaan Aliran Dana Rp91 Miliar dalam Kasus Suap DJBC

Jumat, 12 Juni 2026 - 18:00 WIB

Keren, Kolaborasi Bank Jakarta dan Bapenda DKI di Jakarta Fair Bisa Bayar Pajak

Berita Terbaru