JAKARTA, Mediakarya – Presiden Prabowo Subianto akhirnya menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan elpiji 3 kg seperti biasa, setelah sebelumnya muncul reaksi protes dari masyarakat atas kebijakan Kementerian ESDM yang melarang pengecer untuk menjual gas melon.
Menanggapi hal itu, direktur eksekutif Etos Indonesia Institute, Iskandarsyah menilai Menteri ESDM telah offside. Padahal menteri merupakan pembantu presiden yang seyogyanya segala kebijakannya harus meminta persetujuan dari presiden.
“Terkait dengan polemik kelangkaan presiden sepertinya tak dianggap. Apa mungkin Bahlil sudah lupa jika sekarang ini presidennya pak Prabowo?, kacau benar menteri tak berkoordinasi dengan pimpinannya begini,” ujar Iskandar kepada Harnasnews, Rabu (5/2/2025).
Iskandar mengatakan, presiden tak pernah mengeluarkan pernyataan atas pendistribusian gas 3 kg karena ada yang mengurus yaitu menteri ESDM, tapi bukan berarti serta merta mengeluarkan regulasi tanpa sepengetahuan presiden.
“Ini seperti pembantu menghina majikannya, untuk itu kami meminta kepada Presiden Prabowo untuk segera copot menteri offside ini,” tegasnya.
Selanjutnya, kata Iskandar, begitu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memberikan statement atas nama Presiden Prabowo dengan mudahnya, Bahlil memutar balik pernyataannya.
Iskandar justru mempertanyakan kepada Bahlil kepada siapa dirinya melakukan koordinasi terkait dengan kebijakan gas elpiji.
“Seharusnya Bahlil tahu bahwa presidennya saat ini bukan Joko Widodo lagi. Karena terkait dengan kebijakannya itu membuat blunder Pak Prabowo. Publik sempat menyalahkan pak Prabowo terkait dengan kelangkaan gas elpiji kemarin,” pungkasnya.
Sebelumnya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan elpiji 3 kg seperti biasa. Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi subpangkalan.
“Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam. Dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian ESDM untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
“Namun, setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan,” sambungnya.
Sementara itu, ESDM Bahlil Lahadalia akhirnya menyesuaikan kembali kebijakan tata ulang distribusi gas LPG 3 kg. Bahlil memastikan pengecer yang sebelumnya tidak bisa menjual gas subsidi, kini dapat menjual kembali dengan status sebagai Sub Pangkalan LPG 3 KG.
Keputusan tersebut diambil Bahlil atas perintah Presiden Prabowo guna memaksimalkan peran pengecer sebagai garda terdepan penjualan LPG 3 kg kepada masyarakat yang membutuhkan.
Bahlil memastikan penyesuaian ketentuan dalam kebijakan tersebut sudah disepakati dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan diinstruksikan Pertamina Patra Niaga kepada seluruh pangkalan.
“Nah sekarang kita ubah aturannya. Atas perintah Bapak Presiden, saya baru ditelepon tadi pagi dan tadi malam kami diarahkan,” jelasnya (4/2/2025). **
