CBA Desak Polda Metro Jaya Ambil Alih Kasus Zarof Ricar dan Pengadaan Alat Intelijen Kejaksaan

- Editor

Jumat, 6 Desember 2024 - 14:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, Mediakarya – Kasus mafia peradilan yang didalangi bekas pegawai Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar dan dugaan korupsi pengadaan peralatan intelijen di Kejaksaan Agung (Kejagung) harus diusut tuntas secara hukum.

Penuntasan kasus keduanya menjadi bukti reformasi sistem peradilan dan penegakan hukum tidak lagi menjadi pekerjaan rumah.

“Kami akan terus kawal penanganan dua kasus ini. Harus diusut tuntas,” kata Direktur Eksekutif Center of Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, di Jakarta, Kamis malam, 5 Desember 2024.

Terkait kasus Zarof, Uchok meminta agar Kejagung membuka penyidikan baru terkait kasus-kasus lainnya yang juga diurus Zarof. Apalagi Kejagung sudah menyatakan Zarof yang kedapatan menyimpan uang cash hampir Rp1 triliun dan emas 51 kg di rumahnya menjadi makelar kasus dari 2012 sampai 2022.

“Jangan hanya terkait vonis bebas Ronald Tanur, karena ada banyak putusan bebas di tingkat kasasi. Misalnya kasasi bebas Sofyan Basyir atau kasasi bebas Samin Tan, jaksa perlu juga mendalami apakah terkait dengan Zarof?”singgung Uchok.

Baca Juga:  Diduga Pemborosan Anggaran, CBA Nilai Kemensos Membangkang Arahan Presiden

“Zarof tidak mungkin bekerja sendirian. Patut diduga dia bekerja sama dengan oknum jenderal polisi, oknum hakim MA dan pengusaha yang sudah pasti menjadi teman ngopinya. Semua harus diproses hukum,” tambahnya.

Sebaliknya, Uchok mendesak Polda Metro Jaya mengusut dugaan korupsi pengadaan peralatan intelijen di Kejagung senilai Rp5,78 triliun yang dikemas dalam berbagai paket pengadaan.

Di antaranya pengadaan peralatan untuk pengamanan dan investigasi digital senilai Rp 199,8 miliar dan pengadaan sistem transformasi digital manajemen terpadu sebesar Rp 299,8 miliar yang dilakukan melalui tender.

Kemudian beberapa pengadaan lainnya seperti penguatan sistem profiler dan pengadaan perangkat intelijen lainnya dilakukan melalui penunjukan langsung.

“Dengan mengusut tuntas dua kasus ini, Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menyiapkan anggaran dan mengirim pasukan khusus mengejar koruptor ke Antartika. Sebab makelar peradilan dan pelaku korupsi kakap ada di tanah air,” tukasnya. (hab)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Mabes Polri Minta Maaf, Akui Penggerebekan Pesantren Sukoharjo Timbulkan Rasa Takut
Politisi PKS Desak Kapolri Copot Kapolda Jateng
Dua Pekan Penentu: Agus Wahid Sebut Solusi Kenegaraan Ada di Tangan Prabowo
Politisi PDIP Semprot Mendagri dan Kepala BGN: Jangan Main Ancam Pemda Soal Satgas MBG, Ini Pemerasan Administrasi
MA Batalkan Suket Pendidikan Gibran, Denny Indrayana Syarat Wapres Tak Terpenuhi
Kuasa Hukum MRN Polisikan Akun Medsos atas Dugaan Pencemaran Nama Baik
Musda Golkar Nias Selatan Ke-VI: Momentum Satukan Kekuatan Demi Membesarkan Partai
Negara Harus Hadir Lindungi 233 Ribu Anggota KSP Kopdit Swastika Sari NTT

Berita Terkait

Minggu, 1 November 2026 - 20:08 WIB

Mabes Polri Minta Maaf, Akui Penggerebekan Pesantren Sukoharjo Timbulkan Rasa Takut

Minggu, 1 November 2026 - 18:22 WIB

Politisi PKS Desak Kapolri Copot Kapolda Jateng

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 10:52 WIB

Dua Pekan Penentu: Agus Wahid Sebut Solusi Kenegaraan Ada di Tangan Prabowo

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 07:25 WIB

Politisi PDIP Semprot Mendagri dan Kepala BGN: Jangan Main Ancam Pemda Soal Satgas MBG, Ini Pemerasan Administrasi

Jumat, 30 Oktober 2026 - 21:38 WIB

MA Batalkan Suket Pendidikan Gibran, Denny Indrayana Syarat Wapres Tak Terpenuhi

Berita Terbaru

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Tifatul Sembiring (ist)

Hukum

Politisi PKS Desak Kapolri Copot Kapolda Jateng

Minggu, 1 Nov 2026 - 18:22 WIB