BANDUNG, Mediakarya – Ratusan kader muda dan sejumlah tokoh senior Partai Golkar Jawa Barat dikabarkan berpindah ke Partai Solideritas Indonesia (PSI). Berdasarkan informasi yang dihimpun Mediakarya.id, bahwa rencana “bedol desa” kader partai berlambang pohon beringin ke PSI itu dipicu adanya kekecewaan karena adanya konflik internal.
Mereka memprotes atas kebijakan Ketua DPD Golkar Jawa Barat Daniel Mutaqien Syafiuddin lantaran mengangkat sejumlah pengurus DPD Golkar Jawa Barat tidak berdasarkan rekam jejak pengabdian, kontribusi nyata terhadap partai, serta elektabilitas dan penerimaan di masyarakat.·
“Seharunya, pengangkatan pengurus kader Partai Golkar didasarkan pada pedoman yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Selain loyalitas dan senioritas, prinsip meritokrasi (prestasi, dedikasi, disiplin, dan kapasitas/kinerja). Hal ini seharusnya menjadi penilaian utama dalam sistem rekrutmen dan kaderisasi,” ungkap .pakar komunikasi politik Dr Adi Suparto saat dihubungi Mediakarya, Sabtu (4/7/2026).
Adi menilaai kebijakan Ketua DPD Jabar hanya mengakomodasi satu kelompok, mengabaikan yang lain hingga memicu perpindahan anggota, justru menjadi tanda utama ketidakmatangan kepemimpinan.
Dia menyebut, bahwa seorang pemimpin yang bijak itu memandang organisasi sebagai kesatuan utuh, bukan milik kelompok atau lingkaran dekat saja. Ketua DPD Golkar tingkat provisni itu seharunya juga mempu mengelola keragaman aliran/gerbong sebagai kekuatan, bukan ancaman.
“Mengapa perilaku Ketua DPD Gollkar jabar dalam kasus ini menunjukkan ketidakmatangan? Sebab dirinya menganggap hanya kelompok sendiri yang sah atau berhak berperan. Sehingga mengubah struktur organisasi jadi lingkaran tertutup. Mengubah keanggotaan jadi pembagian “kita vs mereka”. Jika demikian maka Golkar Jawa Barat terancam ditinggalkan oleh pendukungnya,” ujar katanya.
Padahal kata Adi, setiap pemimpin, utamqnya bagi ketua partai dituntut memiliki kemampuan mengakomodasi kepentingan lintas faksi demi menjaga soliditas internal dan efektivitas mesin partai. Mengingat Golkar memiliki sejarah panjang dengan dinamika faksionalisme yang kuat, kepemimpinan yang inklusif sangat krusial dalam meredam potensi konflik.
“Seharusnya Ketua DPD mampu merangkul berbagai kelompok atau pendukung dari kandidat yang sebelumnya bersaing. Selain itu, memastikan seluruh elemen partai bekerja secara harmonis untuk memenangi agenda politik daerah maupun nasional,” tegasnya.
Jika kepengurusan DPD Golkar diisi oleh orang yang tidak memiliki kompetensi, kapasitas dan kapabilitas sesuai tuntutan syarat kepemimpinan kekinian, maka jangan heran jika di Pemilu 2029 mendatang akan mengalami penurunan suara.
Adi menambahkan, kepengurusan DPD Golkar harus memberikan ruang representasi yang proporsional bagi berbagai faksi dalam struktur kepengurusan.
“Jika pola rekruitmen kepengurusannya saja sudah ada konflik, jangan harap Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat dapat mewujudkan komitmennya untuk mempertahankan dan menambah perolehan kursi Golkar di Jabar pada Pemilu 2029,” tutupnya. (Spr)
