BOGOR, Mediakarya – Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Musyawarah Besar Masyarakat Cigombong Kabupaten Bogor mendesak pemerintah untuk mencabut perizinan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) wisata di kawasan Lido.
Pasalnya keberadaan KEK Lido selama ini tidak berdampak positif bagi warga sekitar, bahkan sebaliknya keberadaannya semakin memburuk baik dengan masyarakat setempat maupun lingkungan sekitar.
“KEK dapat dicabut atau ditinjau kembali perizinannya bila tidak eksis dalam pengerjaan pembangunan dan tidak dapat menyerap tenaga kerja warga setempat sebesar 20 hingga 30 persen,” jelas koordinator Forum Musyawarah Besar Masyarakat Cigombong, Aqso Bintang Nusantara kepada wartawan, Minggu (24/11/2024).
Menurut Aqso, KEK harus dicabut atau ditinjau kembali perizinannya karena dalam regulasi KEK harus bisa menarik investor lebih dari Rp 5 triliun tapi faktanya tidak ada, bahkan pembangunannya mangkrak.
“Kami meminta MNC segera merevitalisasi atau normalisasi Danau Lido karena keadaanya sudah mengkhawatirkan.
Dampaknya luas danau semakin menyempit, menjadi dangkal dan airnya mengeruh,” kata Aqso.
Aqso menegaskan, warga Cigombong meminta 5 tuntutan, yakni evaluasi kembali atau cabut izin KEK Lido, segera revitalisasi Danau Lido, serap tenaga kerja warga setempat, buka kembali akses untuk ruang publik warga dan kembalikan fungsi air sebagai daerah serapan agar masyarakat setempat tidak kekeringan.
“Bila aksi perdana ini tidak direspon pihak MNC, maka kami akan mengadakan aksi berikutnya dengan jumlah lebih besar,” ucapnya.
Aqso mengakui, aksi perdana ini terdiri dari 70 pemuda dari 9 desa yang ada di Kecamatan Cigombong. (Dedi K)
