DPR Gelar Raker Bahas Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja 6 Desember 2021

- Editor

Jumat, 26 November 2021 - 21:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, Mediakarya – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan menggelar rapat kerja (Raker) dengan pemerintah untuk membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Nomor 22 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Rencananya rapat kerja akan digelar pada 6 Desember 2021.

“Kita akan raker nanti bersama pemerintah tanggal 6 Desember untuk membahas beberapa pokok-pokok, dan mencermati putusan MK,” ujar Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/11).

Dikabarkan dari merdeka, raker pemerintah dan DPR akan membentuk tim kerja bersama. DPR dan Pemerintah akan memastikan aturan turunan UU Cipta Kerja tidak dibuat untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. MK memberikan tenggat waktu dua tahun untuk perbaikan.

“Kita akan rapat bersama dengan pemerintah di raker itu akan mungkin akan difollow up dengan bentuk tim kerja bersama dan kemudian tidak akan mengambil kebijakan-kebijakan turunan berupa PP (peraturan pemerintah) yang strategis seperti amanat MK, itu yang menjadi konsen kita,” jelas poltikus NasDem ini.

Baca Juga:  DPR Cari Formula Terbaik Terkait Program Pupuk Bersubsidi

Willy menilai putusan uji formil terhadap omnibus law merupakan hal yang wajar. Putusan ini menjadi catatan penting bagi DPR dalam menyusun undang-undang. Penyusunan undang-undang dengan omnibus baru kali ini dilakukan DPR dan pemerintah.

“Tentu akan menjadikan ini catatan. Jadi ini suatu hal yang wajar saja karena ini pengalaman peratama kita dalam membuat UU berupa omnibus law,” kata Willy.

“Sebelumnya kan kita satu subjek satu policy, sekarang kan diomnibuslawkan. Inilah tantangan untuk kemudian bisa melakukan lompatan hukum. Jadi memang bukan suatu hal yang gampang,” pungkasnya.(qq)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Zulhas: Setelah Ada Penyadapan, Kok Agak Enak Rasanya, Sudah 3 Minggu Tak Ada Lagi Keracunan MBG
Habib Syakur: Dakwah Harusnya Sejukkan Umat, Bukan Hina Perempuan dan Ulama
Target Pertumbuhan Ekonomi 8% Menjelang 2045 Bukan Mimpi Kosong, Yusril: Indonesia Negara Tercepat di Dunia
GNK Sayangkan Ucapan Alwi Asegaf ke KH. Chalil Nafis: Ulama Harus Mendinginkan, Bukan Memanaskan Suasana
Om Ceper Brebes: Mesin Partai Mulai Dipanaskan, PDIP Akan Kembali Kuasai Kandang Banteng
Adi Suparto Sebut UU Perampasan Aset Babak Baru, Potong Motif Ekonomi Kejahatan dan Pulihkan Hak Korban
Operasi Senyap Penyadapan Ilegal Terbongkar, Dari Print Out Hingga Kurir Jakarta ke Kota X
Guntur Romli Ungkap Operasi Senyap Penyadapan Ilegal: Hasil Sadap Dicetak, Dikirim Kurir Boyolali ke Solo

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 13:34 WIB

Zulhas: Setelah Ada Penyadapan, Kok Agak Enak Rasanya, Sudah 3 Minggu Tak Ada Lagi Keracunan MBG

Minggu, 22 November 2026 - 06:31 WIB

Habib Syakur: Dakwah Harusnya Sejukkan Umat, Bukan Hina Perempuan dan Ulama

Jumat, 20 November 2026 - 14:51 WIB

GNK Sayangkan Ucapan Alwi Asegaf ke KH. Chalil Nafis: Ulama Harus Mendinginkan, Bukan Memanaskan Suasana

Jumat, 20 November 2026 - 10:21 WIB

Om Ceper Brebes: Mesin Partai Mulai Dipanaskan, PDIP Akan Kembali Kuasai Kandang Banteng

Jumat, 20 November 2026 - 09:13 WIB

Adi Suparto Sebut UU Perampasan Aset Babak Baru, Potong Motif Ekonomi Kejahatan dan Pulihkan Hak Korban

Berita Terbaru