JAKARTA, Mediakarya – Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia dengan tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” harus dimaknai secara luas, tidak hanya sebagai perayaan seremonial, tetapi sebagai wujud pemerataan pembangunan, kemandirian dari tingkat desa, serta tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari
Memaknai kemerdekaan dalam kedaulatan ekonomi berarti bangsa Indonesia tidak hanya bebas secara politik, tetapi juga memiliki kekuatan mandiri untuk mengelola sumber daya, membiayai pembangunan, menguasai rantai pasok dan teknologi, serta mewujudkan kesejahteraan untuk rakyat.
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Prof. DIdik J Rachbini, PhD, mengungkapkan, bahwa tujuan bangsa ini berdiri, seperti dinyatakan dalam konstitusi oleh pendiri bangsa, adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Tujuan ini sama dan sebagngun dengan tema Kemerdekaan RI ke-81 tahun ini , yaitu “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, dengan filosofi utama mencakup kolektivitas, sinergi, dan pertumbuhan,” ujar Prof Didik dalam keterangan tertulisnya yang diterima Mediakarya di Jakarta, Senin (17/8/2026).
Kendati sudah ada kemajuan yang berarti dalam mencapai tujuan kesejahteraan umum, namun demikian kata Prof Didik, masih jauh dari adil dan setara dengan negara-negara lain. Di mana pada awal era reformasi perekonomian Indonesia pernah terpuruk dan jatuh dengan pendapatan sekitar 455 dollar per kapita.
Tetapi dengan transisi yang dilakukan oleh Habibie secara perlahan terwujud stabilitas ekonomi dan politik. Nilai tukar distabilkan dari 16400 rupiah per dollar menjadi 6500 rupiah per dollar. Undang-undang BI independen dan undang-undang anti monopoli dibuat, demokrasi dibuka, pers bebas dikembangkan, tahanan politik dibebaskan.
“Kepemimpinan Gus Dur dan Megawati juga memberi arti terhadap perkembangan ekonomi dan kemudian masuk menjadi negara besar dalam ekonomi, yakni G-20 dengan pendapatan 5 ribu dollar per kapita,” ungkap rektor universitas Paramadina ini.
Di balik kemajuan tersebut, lanjut dia, Indonesia ternyata masih belum setera dengan negara lain yang berkembang bersama dalam4-5 dekade terakhir ini. Pada tahun 1960-an pendapatan Indonesia dan Korea Selatan tidak jauh berbeda. Namun setelah 50 tahun pendapatan Korea Selatan (36 ribu USD per kapita) 7 kali dari pendapatan Indonesia (5 ribu USD per kapita).
Selain itu, perkembangan lambat dan belum setaranya dengan negara lain, kini selama 5 tahun terakhir ini terjadi penurunan kelas menengah, yang merupakan tulang punggung ekonomi. Sebagaimana dalam studi LPEM FEB UI, sebanyak 8,5 juta orang keluar dari kelas menengah.
“Ini artinya turun kelas dan semakin miskin. Kondisi tersebut diperparah dengan kepemimpinan Jokowi yang kami nilai banyak akarobat politik daripada membangun strategi dan kebijakan ekonomi,” katanya.
Berasarkan catatan LPEM UI, bahwa pada tahun 2018 jumlah kelas menengah sekitar 60 juta orang (sekitar 23% populasi), namun pada tahun 2023 tinggal sekitar 52 juta orang (18,8% populasi). “Ini merupakan pertanda bahwa kesejahteraan golongan menengah dan bawah masih menjadi masalah besar di negeri ini,” beber dia.
Sementara itu, di era kepemimpinan Prabowo mewarisi penurunan kesejahteraan golongan masyarakat yang sudah naik kelas lalu turun kembali karena pertumbuhan ekonomi hanya bergerak moderat 5 persen saja. Itu pun didukung oleh perkembangan golongan atas.
Golongan menengah tersebut kini tergerus tabungannya seperti terlihat kelompok penabung paling bawah dengan nilai 100 juga ke bawah semakin banyak jumlahnya dari 292 juta tabungan pada tahun 2019 dengan rata-rata nilai tabungan 2,9 juta per tabungan menjadi 666 juta tabungan dengan nilai rata-rata hanya 2,7 juta per tabungan.
“Sementara itu golongan atas, pemilik akun di atas 5 miliar meningkat jumlahnya dari 8500 orang menjadi 129 ribu orang dengan rata-rata tabungan meningkat dari 24 milyar per tabungan menjadi 35 milyar per tabungan,” ujar dia.
Dia juga menyebut meski selama kemerdekaan cukup banyak kemajuan, namun Presiden Prabowo berdiri sebagai pemimpin dalam kondisi tidak ideal. Seperti, ketika kelas menengah turun dan namun tabungan masyarakat tergerus. Dengan demikian maka daya tahan terhadap guncangan ekonomi menurun. Di sisi lain konsumsi barang tahan lama ditunda, di lain pihak investasi pendidikan dan kesehatan keluarga dikurangi.
Prof Didik menilai, masalah ekonomi yang tengah dihadapi oleh masyarakat seperti ini memunculkan kecemasan mengenai masa depan pekerjaan dan pendapatan. Dalam ekonomi perilaku, kehilangan rasa aman sering kali memengaruhi persepsi terhadap pemerintah dan kebijakan.
“Kondisi ini mesti menjadi perhatian karena akan merupakan sumber destabilisasi ekonomi dan sosial politik,’ kata dia.
Dengan dasar tersebut, Prof Didik menilai bahwa Presiden Prabowo berusaha mengubah haluan kebijakannya lebih dominan peran negara ketimbang mengembangkan swasta dan pasar.
“Presiden Prabowo sepanjang saya dengar pidatonya berkali-kali Indonesia dikuasai konglomerasi dan kredit bank menjadi kasir pengusaha besar. Karena itu, struktur ekonomi ini harus ditransformasikan dari struktur ekonomi segitiga yang berpucuk ke atas menjadi struktur ekonomi belah ketupat dimana porsi tengah dan kelas menengahnya kuat,” tuturnya.
Prof Didik menambahkan, bahwa transformasi kebijakan inward looking dan hanya fokus pada sumberdaya alam belum nisa dilakukan, hal itu lantaran perlu adanya upaya lagi bebijakan politik dan ekonomi yang berorientasi keluar.
“Ekonomi nasional justru akan kuat jika jaringan ke luar atau ekonomi sektor luar negeri kuat sehingga bersaing di pasar internasional dengan perolehan devisa yang besar. Indonesia dalam hal ini yaitu perdagangan luar negeri – sudah kalah jauh dengan Vietnam. Ini yang harus dikejar untuk mengajar pertumbuhan 6-7 persen,” tutupnya. (Mame)
