Etos Indonesia: Usut Oknum Penegak Hukum Yang Diduga Terlibat Penambangan Ilegal di Papua Barat

- Editor

Jumat, 20 Mei 2022 - 15:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute Iskandarsyah

Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute Iskandarsyah

JAKARTA, Mediakarya – Direktur eksekutif Etos Indonesia Institute, Iskandarsyah mendesak Kapolri dan Divisi Propam Polri segera mengusut maraknya penambangan ilegal di Papua Barat yang diduga melibatkan oknum penegak hukum.

Hal itu dikatakan Iskandar menanggapi beredarnya pemberitaan media lokal yang menyoroti penangkapan 46 orang yang dituding sebagai penambang liar, meski demikian, kemudian mengerucut menjadi 31 orang.

Pihaknya juga mengapresiasi kinerja Kapolda Papua Barat yang sigap menangani kasus tersebut. Ia mengaku bahwa dirinya sempat menemui Wakapolda dan menceritakan kronologis adanya dugaan penambangan liar di Papua Barat tersebut.

“Kesimpulannya, itu adalah persaingan bisnis internal di lokasi itu. Jadi ini harusnya bisa diselesaikan secara baik-baik. Karena apa?, karena paska penahanan tersangka-tersangka, kegiatan menambang di lokasi masih tetap berjalan dan ini diduga ada pengelolanya,” jelas Iskandar dalam keterangan tertulisnya yang diterima Harnasnews, Kamis (19/5/2022).

Iskandar juga menduga adanya keterlibatan anggota penegak hukum di lokasi penambangan tersebut. kalau itu benar terjadi, lanjut Iskandar, hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakkan hukum di Indonesia.

“Harusnya memang kasus ini sudah bisa rekonsiliasi, karena penambang-penambang dan alat berat di sana pun masih banyak,” jelas Iskandar.

Baca Juga:  PPP Jajaki Kandidat Presiden yang Didukung pada Pilpres 2024

Oleh karena itu kasus tersebut harus menjadi atensi. Apabila hukum mau ditegakkan selurus-lurusnya tanpa pandang bulu.

Iskandar menambahkan, dengan adanya kasus anggota Polri di Kalimantan Utara berpangkat Brigadir yang memiliki harta sangat fantastis lantaran keterlibatannya dalam penambangan, seharusnya menjadi perhatian serius bagi Kapolri untuk bersih-bersih anggotanya dari praktik kotor.

“Terkait dengan reformasi dan program Presisi Polri yang saat ini tengah digalakkan Kapolri tidak akan terwujud bila tidak ada dukungan dari bawah,” tegas Iskandar.

Terkait dengan penambangan liar di Papua Barat, Iskandar juga mendesak agar Polri dapat mengamankan para pemodal di lokasi tambang tersebut.

“Jadi bukan yang receh-recehan begini yang mereka tangkapi tetapi di lokasi tetap berjalan penambangan, close semua. Stop kegiatan di sana dan periksa satu persatu siapa pemodal-pemodal di belakangnya. Kalau cuma tangkap nyamuk itu tak kunjung usai. Tapi mematikan satu harimau akan menjadi prestasi yang besar,” kata Iskandar. ***

 

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Sekjen NCW Harap Kapolri Baru Perkuat Penegakan Hukum dan Berantas Korupsi di Daerah
Inisiator GNK Habib Syakur: Kapolri Suyudi Ario Seto Harus Bawa Perubahan di Tengah Isu Geopolitik
Etos Indonesia Desak DPP Golkar Cabut Surat Diskresi Ranny Fahd Arafiq: Istri Koruptor Hattrick Ancam Elektoral Partai
Selamat dan Sukses, Kepada Sahabat yang Kini Memegang Tali Pimpinan Bhayangkara
Diduga Buka Lowongan Kerja Palsu, Ruko Di Bekasi Timur Disidak Disnaker
Rugikan Negara Rp2 Triliun, Kejagung Ungkap Korupsi Migas Bekasi Langgar Izin DPRD dan Kementerian ESDM
Tri Nusa Bekasi Raya Kawal Kasus Migas, Sebut Wali Kota Bekasi Bakal Dipanggil Kejagung Pekan Depan
Salurkan Hal Positif, Polsek Bekasi Selatan Buka Pelatihan Ju-Jitsu Bagi Pelajar

Berita Terkait

Kamis, 1 Oktober 2026 - 17:56 WIB

Sekjen NCW Harap Kapolri Baru Perkuat Penegakan Hukum dan Berantas Korupsi di Daerah

Kamis, 1 Oktober 2026 - 17:07 WIB

Inisiator GNK Habib Syakur: Kapolri Suyudi Ario Seto Harus Bawa Perubahan di Tengah Isu Geopolitik

Kamis, 1 Oktober 2026 - 12:51 WIB

Selamat dan Sukses, Kepada Sahabat yang Kini Memegang Tali Pimpinan Bhayangkara

Kamis, 1 Oktober 2026 - 12:50 WIB

Diduga Buka Lowongan Kerja Palsu, Ruko Di Bekasi Timur Disidak Disnaker

Kamis, 1 Oktober 2026 - 06:02 WIB

Rugikan Negara Rp2 Triliun, Kejagung Ungkap Korupsi Migas Bekasi Langgar Izin DPRD dan Kementerian ESDM

Berita Terbaru