Beranda / Hukum / Etos Indonesia: Usut Oknum Penegak Hukum Yang Diduga Terlibat Penambangan Ilegal di Papua Barat

Etos Indonesia: Usut Oknum Penegak Hukum Yang Diduga Terlibat Penambangan Ilegal di Papua Barat

JAKARTA, Mediakarya – Direktur eksekutif Etos Indonesia Institute, Iskandarsyah mendesak Kapolri dan Divisi Propam Polri segera mengusut maraknya penambangan ilegal di Papua Barat yang diduga melibatkan oknum penegak hukum.

Hal itu dikatakan Iskandar menanggapi beredarnya pemberitaan media lokal yang menyoroti penangkapan 46 orang yang dituding sebagai penambang liar, meski demikian, kemudian mengerucut menjadi 31 orang.

Pihaknya juga mengapresiasi kinerja Kapolda Papua Barat yang sigap menangani kasus tersebut. Ia mengaku bahwa dirinya sempat menemui Wakapolda dan menceritakan kronologis adanya dugaan penambangan liar di Papua Barat tersebut.

“Kesimpulannya, itu adalah persaingan bisnis internal di lokasi itu. Jadi ini harusnya bisa diselesaikan secara baik-baik. Karena apa?, karena paska penahanan tersangka-tersangka, kegiatan menambang di lokasi masih tetap berjalan dan ini diduga ada pengelolanya,” jelas Iskandar dalam keterangan tertulisnya yang diterima Harnasnews, Kamis (19/5/2022).

Iskandar juga menduga adanya keterlibatan anggota penegak hukum di lokasi penambangan tersebut. kalau itu benar terjadi, lanjut Iskandar, hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakkan hukum di Indonesia.

“Harusnya memang kasus ini sudah bisa rekonsiliasi, karena penambang-penambang dan alat berat di sana pun masih banyak,” jelas Iskandar.

Oleh karena itu kasus tersebut harus menjadi atensi. Apabila hukum mau ditegakkan selurus-lurusnya tanpa pandang bulu.

Iskandar menambahkan, dengan adanya kasus anggota Polri di Kalimantan Utara berpangkat Brigadir yang memiliki harta sangat fantastis lantaran keterlibatannya dalam penambangan, seharusnya menjadi perhatian serius bagi Kapolri untuk bersih-bersih anggotanya dari praktik kotor.

“Terkait dengan reformasi dan program Presisi Polri yang saat ini tengah digalakkan Kapolri tidak akan terwujud bila tidak ada dukungan dari bawah,” tegas Iskandar.

Terkait dengan penambangan liar di Papua Barat, Iskandar juga mendesak agar Polri dapat mengamankan para pemodal di lokasi tambang tersebut.

“Jadi bukan yang receh-recehan begini yang mereka tangkapi tetapi di lokasi tetap berjalan penambangan, close semua. Stop kegiatan di sana dan periksa satu persatu siapa pemodal-pemodal di belakangnya. Kalau cuma tangkap nyamuk itu tak kunjung usai. Tapi mematikan satu harimau akan menjadi prestasi yang besar,” kata Iskandar. ***

 

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *