Kejagung Diminta Tidak Tebang Pilih dalam Pengungkapan Kasus Korupsi BTS

- Editor

Jumat, 26 Mei 2023 - 13:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI), Jonly Nahampun.

Ketua Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI), Jonly Nahampun.

JAKARTA, Mediakarya – Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengungkap kasus korupsi tower Base Transceiver Station (BTS) yang menyeret pokitisi NasDem, Johnny G Plate yang juga menteri Kominfo, agar dibuka dengan terang benderang.

Ketua Umum LAMI Jonly Nahampun menilai kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 8 triliun itu bukan hanya dilakukan oleh Johnny Plate, melainkan beberapa pihak juga diduga ikut terlibat. Padahal, kata dia, anggaran sebesar itu sama halnya dengan 3 APBD Kabupaten/Kota.

“Ini bukan duit kecil, Johnny Plate mustahil bermain sendiri. Sebab, dari usulan anggaran tersebut pastinya sudah banyak pemain yang mengawal agar anggaran tersebut dapat disetujui DPR. Tentunya, pihak-pihak yang selama ini bermain dalam proyek tersebut memiliki kepentingan. Ini yang harus jadi perhatian semua kalangan agar kasus ini tidak berhenti pada satu orang pelaku,” ujar Jonly kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/5/2023).

Jonly juga mendesak Kejaksaan Agung untuk memanggil sejumlah orang yang diduga ikut menikmati uang haram dari hasil kong-kingkong proyek BTS tersebut.

“Sudahlah bermain sandiwaranya, jangan pura-pura sok bersih, rakyat sudah muak dengan permainan para badut pokitik yang kerap penyalahgunaan kekuasaan mengeruk uang negara demi kepentingan pribadi dan kelompoknya,” tegas Jonly.

Dia juga mendesak Kejagung untuk memeriksa sejumlah petinggi partai politik yang tergabung dalam partai koalisi dan diduga terlibat dalam kasus korupsi BTS di Kemenkominfo.

Baca Juga:  Dalam Sepekan Dua Anggota DPR dari Golkar jadi Tersangka

“Sudah viral, beberapa petinggi partai penguasa diduga ikut terlibat. Jakasa Agung jangan sampai gamam. Apalagi tebang pilih dalam menetapkan tersangka. Sangat tidak mungkin dana delapan triliun hanya dinikmati satu orang. Pastinya banyak pihak yang ikut terlibat,” ungkap Jonly.

Kata Jonly, jangan lantaran Kepala Kejaksaan Agung merupakan adik dari salah satu politisi partai penguasa lantas tidak berani memanggil oknum anggota partai yang diduga terlibat korupsi kasus BTS tersebut.

“Jika penegakkan hukum tebang pilih maka kian menguatkan asumsi publik bahwa kasus Johnny G Plate itu sarat dengan muatan politik. Kita tunggu episode selanjutnya. Apakah hukum menjadi panglima atau hanya sebagai alat kekuasaan. Tentunya masyarakat menunggu integritas lembaga Adhiyaksa itu,” katanya.

Jonly menegaskan, jika Kejaksaan Agung tidak transparan dalam membingkar kasus korupsi BTS, LAMI akan melakukan aksi besar-besaran dan mendesak Kejagung segera menyeret sejumlah petinggi partai yang diduga ikut terlibat.

“LAMI akan kawal kasus ini sampai tuntas. Jangan bermain-main dengan hukum. Apalagi tebang pilih dalam menetapkan tersangka. Ingat, saat ini era keterbukaan, jika penegak hukum hanya menjadi kepanjangan tangan penguasa, rakyat akan marah. Kami akan kawal kasus ini sampai tuntas,” pungkas Jonly. ***

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Vonis 1,5 Tahun Sudah Inkrah Tapi Terpidana Masih Bebas, Kejagung Dibuat Tak Berdaya oleh Matutina
Silvester Matutina Bebas Berkeliaran, Kejagung Dituding Masih di Bawah Bayang-bayang Geng Solo
Silvester Matutina Nongol di Peresmian Resto Anaknya, Politisi PDIP: Negara Hukum Diinjak-injak, Kejaksaan Tak Mampu atau Tak Mau?
Cawapres Pengganti Gibran Harus Bersih, Pengamat: Jangan Punya Celah Hukum yang Berpotensi Kembali Didugat
Cawapres Harus Sesuai Keinginan Prabowo, KMP Serahkan ke Gerindra Agar Presiden Nyaman 
Milad Pertama, IMII Luncurkan Buku Profil dan Potong Tumpeng: Satu Tahun Hadir di Lima Wilayah, 2-3 Kegiatan Setiap Bulan
Zulkifli Hasan: PAN Tidak Ajukan Kader, Sepakat Dukung Calon Wapres dari Gerindra
Pengamat Politik Ini Sebut Doli Kurnia Pewaris Akbar Tandjung, Pendobrak Tradisi ABS di Golkar

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 14:50 WIB

Vonis 1,5 Tahun Sudah Inkrah Tapi Terpidana Masih Bebas, Kejagung Dibuat Tak Berdaya oleh Matutina

Senin, 16 November 2026 - 14:01 WIB

Silvester Matutina Bebas Berkeliaran, Kejagung Dituding Masih di Bawah Bayang-bayang Geng Solo

Senin, 16 November 2026 - 13:00 WIB

Silvester Matutina Nongol di Peresmian Resto Anaknya, Politisi PDIP: Negara Hukum Diinjak-injak, Kejaksaan Tak Mampu atau Tak Mau?

Senin, 16 November 2026 - 12:06 WIB

Cawapres Pengganti Gibran Harus Bersih, Pengamat: Jangan Punya Celah Hukum yang Berpotensi Kembali Didugat

Senin, 16 November 2026 - 05:01 WIB

Milad Pertama, IMII Luncurkan Buku Profil dan Potong Tumpeng: Satu Tahun Hadir di Lima Wilayah, 2-3 Kegiatan Setiap Bulan

Berita Terbaru

CEO Nusantara Centre, Prof. Yudhie Haryono (Foto: Ist)

Opini

Dekonstruksi Ekonomi Indonesia

Senin, 16 Nov 2026 - 14:21 WIB