JAKARTA, Mediakarya – Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengungkap kasus korupsi tower Base Transceiver Station (BTS) yang menyeret pokitisi NasDem, Johnny G Plate yang juga menteri Kominfo, agar dibuka dengan terang benderang.
Ketua Umum LAMI Jonly Nahampun menilai kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 8 triliun itu bukan hanya dilakukan oleh Johnny Plate, melainkan beberapa pihak juga diduga ikut terlibat. Padahal, kata dia, anggaran sebesar itu sama halnya dengan 3 APBD Kabupaten/Kota.
“Ini bukan duit kecil, Johnny Plate mustahil bermain sendiri. Sebab, dari usulan anggaran tersebut pastinya sudah banyak pemain yang mengawal agar anggaran tersebut dapat disetujui DPR. Tentunya, pihak-pihak yang selama ini bermain dalam proyek tersebut memiliki kepentingan. Ini yang harus jadi perhatian semua kalangan agar kasus ini tidak berhenti pada satu orang pelaku,” ujar Jonly kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/5/2023).
Jonly juga mendesak Kejaksaan Agung untuk memanggil sejumlah orang yang diduga ikut menikmati uang haram dari hasil kong-kingkong proyek BTS tersebut.
“Sudahlah bermain sandiwaranya, jangan pura-pura sok bersih, rakyat sudah muak dengan permainan para badut pokitik yang kerap penyalahgunaan kekuasaan mengeruk uang negara demi kepentingan pribadi dan kelompoknya,” tegas Jonly.
Dia juga mendesak Kejagung untuk memeriksa sejumlah petinggi partai politik yang tergabung dalam partai koalisi dan diduga terlibat dalam kasus korupsi BTS di Kemenkominfo.
“Sudah viral, beberapa petinggi partai penguasa diduga ikut terlibat. Jakasa Agung jangan sampai gamam. Apalagi tebang pilih dalam menetapkan tersangka. Sangat tidak mungkin dana delapan triliun hanya dinikmati satu orang. Pastinya banyak pihak yang ikut terlibat,” ungkap Jonly.
Kata Jonly, jangan lantaran Kepala Kejaksaan Agung merupakan adik dari salah satu politisi partai penguasa lantas tidak berani memanggil oknum anggota partai yang diduga terlibat korupsi kasus BTS tersebut.
“Jika penegakkan hukum tebang pilih maka kian menguatkan asumsi publik bahwa kasus Johnny G Plate itu sarat dengan muatan politik. Kita tunggu episode selanjutnya. Apakah hukum menjadi panglima atau hanya sebagai alat kekuasaan. Tentunya masyarakat menunggu integritas lembaga Adhiyaksa itu,” katanya.
Jonly menegaskan, jika Kejaksaan Agung tidak transparan dalam membingkar kasus korupsi BTS, LAMI akan melakukan aksi besar-besaran dan mendesak Kejagung segera menyeret sejumlah petinggi partai yang diduga ikut terlibat.
“LAMI akan kawal kasus ini sampai tuntas. Jangan bermain-main dengan hukum. Apalagi tebang pilih dalam menetapkan tersangka. Ingat, saat ini era keterbukaan, jika penegak hukum hanya menjadi kepanjangan tangan penguasa, rakyat akan marah. Kami akan kawal kasus ini sampai tuntas,” pungkas Jonly. ***
