JAKARTA, Mediakarya – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Pertanian (Kementan) menandatangani memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman mengenai program cetak sawah rakyat untuk mewujudkan swasembada pangan.
Kegiatan yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) Perluasan Areal Tanam ini berlangsung di Auditorium Gedung F Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Jumat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara beriklim tropis sangat berpeluang mewujudkan swasembada pangan ketimbang negara lain yang memiliki empat musim.
Tito menilai visi dan misi Kementan dalam mewujudkan swasembada pangan merupakan langkah yang luar biasa dan patut mendapatkan apresiasi.
“Kita bisa sepanjang tahun, kita cukup air, kita memiliki tanah yang subur, lebih dari 100 volcano, dan banyak sekali sebetulnya peluang tenaga kerja lagi cukup banyak untuk mewujudkan harapan dari visi Pak Mentan itu,” kata Tito dalam keterangannya.
Mendagri menegaskan bahwa swasembada pangan bukan persoalan mudah karena harus melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah daerah (pemda).
Menurut dia, ada beberapa langkah strategis yang perlu diperhatikan pemda untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
Pertama, pengembangan infrastruktur pertanian. Kedua, pelatihan dan pengembangan kapasitas petani. Ketiga, diversifikasi pertanian dan nilai tambah. Keempat, kolaborasi dan kemitraan. Kelima, pemantauan dan evaluasi.
“Kami harus mengajak semua daerah ini semua paralel bekerja, mendongkrak pertanian wilayahnya masing-masing, kemudian dari pemerintah pusat memberikan dukungan dorongan memetakan mana yang perlu mendapat dukungan dan mana yang tidak,” tegasnya, dilansir dari antara.
Terkait dengan anggaran pertanian, Tito menerangkan bahwa pemda dapat memanfaatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan dana transfer dari pemerintah pusat.
Ia lantas mencontohkan pemda dengan PAD yang kuat seperti Banten dapat mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk membuat beragam program pertanian.
Sementara itu, daerah dengan PAD rendah, kata dia, perlu intervensi dari pemerintah pusat agar dapat meningkatkan sistem pertanian di wilayah masing-masing.
“Nah, daerah-daerah (dengan PAD rendah) ini memang harus dibantu karena uangnya sudah habis buat belanja pegawai, operasional pegawai, yang wajib tadi pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar sehingga pertanian, ya mereka tidak punya uang,” pungkas Tito. (sm)
