Klaster PTM Bermunculan, Legislator: Percepat Vaksinasi Guru

- Editor

Rabu, 22 September 2021 - 21:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, Mediakarya – Sebanyak 2,78 persen satuan pendidikan atau sebanyak 1.296 sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) menjadi klaster Covid-19. Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih, mengingatkan, agar vaksinasi terhadap guru tetap diprioritaskan dan dipercepat.

“Kalau yang lain saja diprioritaskan, menurut saya secara pribadi guru menjadi prioritas utama kalau pembelajaran tatap muka mau diadakan,” kata Fikri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/9).

Menurutnya, guru rentan terpapar Covid-19 mengingat usia dan komorbid. Sehingga kalau ada pelonggaran syarat melakukan PTM, vaksinasi guru tetap harus diutamakan. “Guru dan tenaga pendidikan menurut saya diutamakan, disegerakan, didahulukan, diprioritaskan,” ujarnya.

Dikabarkan dari republika, selain itu, dirinya juga mengingatkan agar pihak sekolah berkoordinasi dengan tim Covid-19 di daerah masing-masing. Jangan sampai pembukaan berjalan berjalan sendiri-sendiri. “Jangan kendur koordinasi dengan tim Covid,” tuturnya.

Baca Juga:  Satgas COVID-19: Uji Klinis Vaksinasi Penguat Tidak Ada Indikasi KIPI

Politikus PKS itu juga mengimbau agar pemerintah tidak instruktif terkait kebijakan penyelenggaraan PTM, melainkan fasilitatif. Dengan demikian kehadiran negara dapat lebih dirasakan.

“Kekurangannya apa, apakah infrastruktur sarana dan prasarana masih kurang dan seterusnya, maka bisa nggak diakseskan, masih ada nggak anggarannya. Kalau bisa digelontorkan dari pusat kenapa tidak, misalnya,” jelasnya.

Kemendikbudristek mengungkapkan hingga 20 September 2021 ada 2,78 persen satuan pendidikan penyelenggara PTM terbatas yang menjadi klaster Covid-19. Jika dilihat dari total jumlah sekolah yang sudah melakukan PTM terbatas, klaster Covid-19 ada di 1.296 sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Kasus penularan itu kira-kira 2,8 persen yang melaporkan,” ungkap Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dasmen) Kemendikbudristek, Jumeri, dalam diskusi daring yang dikutip dari Youtube, Rabu, (22/9).(qq)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

IPPS: Jangan Harap Kondisi Ekonomi dan Hukum Membaik Jika Menteri Warisan Joko Masih Bercokol di KMP
Kasus OTT Rektor Unsoed: Pemerintah Diminta Segera Lakukan Transformasi dan Audit Investigasi Jalur Mandiri PMB-PTN
BPKN RI Siap Dampingi Konsumen Terdampak Karhutla, Termasuk Penumpang Penerbangan yang Dirugikan 
Kiprah Jenderal Listyo Sigit tak Diragukan, GNK Ajak Masyarakat Objektif dalam Menilai Kinerja Kapolri
BPKN RI: Meski ada Satgas Keamanan Pangan, Negara Perlu Hadir atasi Keracunan MBG dan Cemaran Lainnya
Karhutla Kian Meluas, Legislator Ini Sebut Kalimantan Seperti setengah ‘Neraka’
4 Tips Presentasi Menarik untuk Gaet Banyak Klien di Era 360 Marketing
RUU Penyiaran Diharapkan Tidak Batasi Kreativitas Para Kreator Digital

Berita Terkait

Minggu, 23 Agustus 2026 - 17:08 WIB

IPPS: Jangan Harap Kondisi Ekonomi dan Hukum Membaik Jika Menteri Warisan Joko Masih Bercokol di KMP

Minggu, 23 Agustus 2026 - 07:24 WIB

Kasus OTT Rektor Unsoed: Pemerintah Diminta Segera Lakukan Transformasi dan Audit Investigasi Jalur Mandiri PMB-PTN

Minggu, 23 Agustus 2026 - 04:31 WIB

BPKN RI Siap Dampingi Konsumen Terdampak Karhutla, Termasuk Penumpang Penerbangan yang Dirugikan 

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 06:46 WIB

BPKN RI: Meski ada Satgas Keamanan Pangan, Negara Perlu Hadir atasi Keracunan MBG dan Cemaran Lainnya

Jumat, 21 Agustus 2026 - 17:14 WIB

Karhutla Kian Meluas, Legislator Ini Sebut Kalimantan Seperti setengah ‘Neraka’

Berita Terbaru

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Foto: dok.Mediakarya

Hukum

GEMAKU Bogor: KPK Jangan Berhenti di Tengah Jalan

Minggu, 23 Agu 2026 - 12:55 WIB