JAKARTA, Mediakarya – Polri dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diminta menelusuri aktor dan pemodal di balik pengungkapan jaringan perjudian daring internasional yang melibatkan 321 warga negara asing (WNA) di jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat.
Pernyataan itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, menanggapi pengungkapan kasus tersebut yang menjadi salah satu operasi besar dalam upaya pemberantasan judi online di Indonesia.
Sahroni menyebut bahwa Komisi III DPR RI sangat mendukung agar kasus tetsebut perlu dilanjutkan hingga membongkar jaringan pendanaan yang mendukung operasional para pelaku.
Menurutnya, Komisi III mengapresiasi kinerja luar biasa Polri. Sebab pengungkapan itu merupakan super besar dalam sejarah pemberantasan judol di dalam negeri.
“Tapi yang paling penting, seluruh pelaku yang ditangkap ini harus diproses hukum di Indonesia. Mereka melakukan kejahatan di sini, jadi tidak boleh ada yang lolos tanpa terlebih dahulu mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku di Indonesia,” kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, seperti dilansir dari Antara, Selasa (12/5/2026).
Ia menilai keberadaan ratusan WNA yang diduga menjalankan aktivitas perjudian daring secara terorganisasi tidak mungkin berlangsung tanpa dukungan jaringan kuat, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lokal.
Oleh karena itu, Sahroni meminta Polri memperkuat koordinasi dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana dan pihak yang memfasilitasi aktivitas ilegal tersebut.
“Selanjutnya Polri harus berkolaborasi dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana sponsor dari bisnis haram ini. Siapa yang menggaji mereka? Siapa yang memfasilitasi? Pasti ada pemodalnya. Tidak mungkin 300 lebih WNA bisa beroperasi tanpa ada aktor kuat di belakangnya, dan patut diduga adanya keterlibatan jaringan lokal. Pokoknya mau itu WNA atau WNI, semuanya harus ditangkap, tidak boleh ada pandang bulu. Polri-PPATK harus bisa berantas sampai ke akar-akarnya,” ujarnya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menangkap 321 WNA yang diduga terlibat praktik perjudian daring di sebuah kompleks perkantoran di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Dalam operasi tersebut, aparat juga menyita uang tunai sekitar Rp1,9 miliar.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Wira Satya Triputra menyebut pengungkapan dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat pemberantasan judi online lintas negara yang memanfaatkan teknologi digital dan jaringan internasional. (Agung)
