JAKARTA, Mediakarya – Uji operasional Refuse Derived Fuel (RDF) Plant, Rorotan, Jakarta Utara direncanakan kembali aktif pada dua pekan kedepan atau Desember 2025 sesuai dengan target awal.
Diharapkan pengoperasian mendatang RDF Plant tidak lagi mengalami kendala, sehingga bisa sesuai jadwal.
Hal itu yang disampaikan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike saat rapat kerja dengan Dinas Lingkungan Hidup (LH), Rabu (12/11/2025).
“Semua pasti berharap hal ini tidak terjadi dan RDF Plant bisa berjalan dengan baik. Tapi, dikarenakan hal ini sesuatu yang baru di Jakarta, tentunya perlu penyesuaian-penyesuaian kembali,” ujar Yuke, Rabu (12/11/2025).
Menurut politisi PDI Perjuangan (PDIP) yang akrab disapa Mbak Yuke ini, meski RDF Plant banyak diterapkan di negara-negara eropa tanpa ada persoalan. Khusus di Jakarta, persoalan muncul lantaran sampah yang dihasilkan dari masyarakat Jakarta memiliki karakteristik yang berbeda.
“Indonesia itu kan memang beda. Sampah kita itu kebanyakan sampah basah. Meski sudah dipilah, tapi sampah kita memang karakternya masih sampah-sampah yang basah. Sehingga muncul persoalan dengan bau yang tidak sedap apabila dalam pengangkutannya butuh dan masih terbuka ataupun ada kebocoran lindi, yang berujung polemik di masyarakat ,” bebernya.
Wakil Bendahara DPP PDIP itu menilai keterlambatan pengoperasian RDF Plant, Rorotan merupakan langkah terbaik. Meski, diakuinya dengan keterlambatan pengoperasian RDF Plant berpengaruh pada keuangan Pemprov DKI karena harus membuang sampah ke TPS Bantar Gebang, Bekasi.
“Saya kira lebih baik terlambat, tapi segala persoalan bisa terselesaikan. Dan harus diakui, jika RDF Plant sukses, tentu hal ini akan menjadi percontohan,” jelasnya.
Lebih jauh, anggota DPRD DKI tiga periode itu pun berharap jika pada dua pekan mendatang pengoperasian bisa dimulai lagi dan dapat berjalan lancar. Pada 2026 mendatang, RDF Plant, Rorotan, Jakarta Utara bisa melakukan pengolahan sampah dalam jumlah yang optimal dalam sehari.
“Kita harapkan tahun depan itu harusnya udah bukan 2.500 yang di RDF Rorotan. Harus sudah ada penambahan-penambahan pengelolaan sampah lagi di wilayah lain seperti yang kita lakukan di RDF Plant, Rorotan ataupun skala kecil. Sehingga bisa mengurangi sampah yang kita kirim ke Bantargebang.
Dinas terkait dan juga KSO-nya harus mempercepat semua masalah yang ada, sehingga bisa lebih cepat untuk berjalan dengan optimal,” ungkap anggota DPRD DKI yang terpilih dari dapil Jaksel itu.
Disamping itu, loyalis Megawati Soekarnoputri ini meminta agar dalam hal penanggulangan sampah di Jakarta. Pemprov wajib haru juga memerhatikan sampah rumah tangga. Sebab, banyak masyarakat yang mengeluhkan persoalan penyediaan sarana dan prasarana pengakutan sampah rumah tangga.
“Masalah sampah lainnya harus juga dicarikan solusi, seperti sampah rumah tangga. Karena banyak masyarakat yang mengeluhkan ketersedian grobak sampah atau pun sara dan prasarana lainnya.Hal itu perlu juga dicarikan solusi sehingga tidak menjadi persoalan di tengah masyarakat,” tandasnya.
Sebelumnya, ditengah protes warga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jakarta menghentikan sementara proses commissioning atau uji operasional Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan di Jakarta Utara. Ia menilai fasilitas tersebut belum memiliki kendaraan pengangkut sampah yang layak dan aman bagi lingkungan.
“Saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk sementara commissioning-nya dihentikan terlebih dahulu, dipersiapkan sampai dengan adanya truk yang compact yang bisa membawa sampah ke Rorotan,” ujar Pramono. (dri)
