Oleh: Adi Suparto
Meski memicu perdebatan publik, pemerintah akhirnya menunjuk Luke Thomas Mahony, warga negara Australia, sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), anak usaha Badan Pengelola Investasi Danantara.
Keputusan ini menimbulkan tiga pertanyaan besar di benak masyarakat: Apakah secara hukum diperbolehkan? Apakah tidak ada anak bangsa yang layak dan mampu? Dan apakah ini tanda pemerintah tidak lagi percaya pada kemampuan rakyatnya? Berikut pembahasan lengkap berdasarkan hukum, fakta, dan pandangan berbagai pihak.
Dasar Hukum: Boleh dengan Pengecualian Khusus
Selama puluhan tahun, aturan baku menyatakan bahwa pimpinan BUMN wajib berstatus Warga Negara Indonesia (WNI). Namun, aturan ini telah mengalami perubahan signifikan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
Dalam regulasi baru tersebut, ketentuan syarat kewarganegaraan diatur secara rinci:
- Pasal 15A Ayat (1) Huruf a: Menegaskan aturan umum bahwa calon anggota Direksi BUMN (berbentuk Persero) haruslah Warga Negara Indonesia.
- Pasal 15A Ayat (3): Menjadi dasar hukum utama penunjukan Luke Thomas. Bunyinya: “Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat ditentukan lain oleh Badan Pengatur BUMN.”
- Ketentuan serupa juga berlaku untuk BUMN bentuk Perum pada Pasal 43C Ayat (1) dan (3), serta untuk Holding Investasi pada Pasal 3AE Ayat (1) dan (3).
Artinya, Syarat WNI adalah ketentuan standar, namun hukum memberikan kewenangan penuh kepada Badan Pengatur BUMN untuk mengecualikan ketentuan tersebut demi kepentingan strategis negara. Posisi Luke Thomas sah secara hukum, namun merupakan pengecualian, bukan aturan umum.
Penting Diperhatikan
Pengecualian ini hanya berlaku untuk manajemen perusahaan/BUMN. Jabatan pejabat negara, menteri, kepala lembaga, atau posisi yang memegang kekuasaan pemerintahan tetap WAJIB WNI dan tidak boleh diisi warga asing. WNA yang diangkat tetap tunduk sepenuhnya pada hukum Indonesia, wajib lapor harta kekayaan, dan dapat dituntut hukum jika melakukan pelanggaran, sama persis dengan pejabat Indonesia.
Fakta: Banyak Anak Bangsa Layak, Tapi Terkendala Sistem
Pertanyaan besar masyarakat: “hampir tiga ratusan juta rakyat kita, tidak adakah yang layak?” Jawabannya tegas: Sangat banyak, dan bahkan jauh lebih paham kondisi dalam negeri. Tidak ada keraguan sedikit pun atas kompetensi, kecerdasan, dan kemampuan teknis anak bangsa. Di sektor sumber daya alam, pertambangan, dan perdagangan internasional, banyak tenaga ahli Indonesia yang berprestasi di tingkat dunia.
Namun, alasan penunjukan warga asing bukan karena ketiadaan kemampuan, melainkan karena masalah INTEGRITAS dan KONFLIK KEPENTINGAN, sebagaimana diungkapkan Sarmuji.
Berikut pembahasan logik di balik keputusan ini:
- Masalah Sejarah & Praktik: Pengelolaan ekspor SDA (batu bara, nikel, emas, kelapa sawit, dll) selama puluhan tahun dikenal sebagai sektor yang paling rawan korupsi, penuh jaringan bisnis, pertemanan, hubungan kekeluargaan, dan kepentingan politik. Praktik ini menyebabkan kerugian negara triliunan rupiah setiap tahunnya, di mana keuntungan besar mengalir ke pihak tertentu, bukan masuk ke kas negara.
- Posisi Netral: Pemerintah menilai banyak tokoh atau ahli Indonesia yang berkompeten, namun sulit dipisahkan dari jaringan atau kepentingan yang sudah terbentuk puluhan tahun. Luke Thomas dipilih karena rekam jejaknya yang bersih, berpengalaman global, dan tidak memiliki kepentingan bisnis, hubungan politik, atau ikatan utang budi dengan kelompok manapun di Indonesia.
- Sifat Sementara: Pihak Danantara dan pemerintah menegaskan langkah ini bersifat sementara. Tujuannya: membenahi sistem, memutus rantai persekongkolan, dan membangun tata kelola yang bersih. Nanti setelah sistem rapi dan transparan, kepemimpinan akan dikembalikan sepenuhnya kepada anak bangsa yang berintegritas.
Jadi, ini bukan soal “tidak ada yang mampu”, melainkan upaya memutus ikatan yang membuat orang yang mampu pun sulit bekerja bersih.
Keraguan Kepercayaa: Kepada Rakyat atau Kepada Sistem
Muncul kekhawatiran: “Sudah begitu parahkah krisis kepercayaan pemerintah pada rakyatnya?”
Hal ini perlu diluruskan dengan jelas: Bukan krisis percaya pada rakyat Indonesia, melainkan krisis perbaikan terhadap sistem dan budaya yang ada.
- Kepercayaan Penuh: Pemerintah menaruh kepercayaan penuh pada potensi, kecerdasan, dan loyalitas rakyat. Buktinya: ribuan BUMN, kementerian, lembaga negara, hingga jabatan strategis pertahanan dan keamanan, semuanya dipimpin anak bangsa. Kebijakan ini hanya pengecualian di satu sektor spesifik yang dianggap paling rusak.
- Penyakit Sistemik: Masalahnya bukan pada “orang Indonesia”, tapi pada “kebiasaan dan sistem”. Budaya kongkalikong dianggap sudah sedemikian dalam akarnya, sehingga sangat sulit dibersihkan dari dalam saja. Menggunakan tenaga luar dianggap sebagai langkah “obat keras” untuk menyembuhkan penyakit yang sudah lama ada.
- Tujuan Akhir: Sebagaimana diungkapkan Sarmuji, Presiden Prabowo ingin memutus rantai tersebut agar kekayaan alam Indonesia dinikmati sepenuhnya oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan dikuasai segelintir pihak.
Berbagai Pandangan: Antara yang Setuju dan Menolak
Kebijakan ini tetap menuai pro dan kontra yang wajar dalam demokrasi:
Pandangan yang Mendukung:
- Dianggap langkah berani untuk memutus praktik korupsi yang sulit diberantas cara biasa.
- Membawa standar tata kelola internasional, transparansi, dan profesionalisme murni.
- Menjamin nilai kekayaan negara diterima sepenuhnya, tanpa ada yang “dikurangi” kepentingan pribadi.
Pandangan yang Menolak:
- Menilai ini mengurangi kedaulatan ekonomi, seolah anak bangsa tidak dipercaya.
- Khawatir adanya kebocoran informasi strategis atau kepentingan asing masuk tersembunyi.
- Menganggap perbaikan seharusnya dilakukan oleh anak bangsa sebagai wujud tanggung jawab bersama.
Catatan Penulis
Penunjukan warga negara asing memimpin BUMN pengelola Sumber Daya Alam adalah kebijakan kontroversial, namun berdasar hukum yang sah dan memiliki alasan strategis mendalam.
- Secara hukum: Diperbolehkan sebagai pengecualian, bukan aturan umum, dan terbatas pada manajemen perusahaan.
- Secara kualitas: Banyak anak bangsa hebat, namun dipilih pihak luar demi netralitas dan memutus rantai kepentingan, bukan karena ketidakmampuan.
- Secara kepercayaan: Bukan ketidakpercayaan pada rakyat, melainkan upaya memperbaiki sistem yang rusak, agar kekayaan negara kembali utuh untuk rakyat.
Pada akhirnya, langkah ini diuji oleh waktu. Apakah niat baik untuk kebersihan dan kesejahteraan bersama ini akan tercapai, atau justru menimbulkan masalah baru, akan terlihat dari kinerja dan hasil yang diserahkan kepada negara dalam beberapa tahun ke depan. Yang jelas, tujuan akhirnya tetap satu: kekayaan alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. ***
Penulis: Analis Politik dan Hukum
