JAKARTA, Mediakarya – Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute Iskandarsyah mengapresiasi langkah Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo yang sangat terbuka terhadap lembaga penegak hukum dalam menangani tindak korupsi di lingkungan Kementerian PU.
Sikap Menteri PU itu sekaligus memastikan tidak ada upaya untuk menutupi proses hukum yang diduga menyeret sejumlah anak buahnya. Pihaknya pun menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
Iskandarsyah menilai langkah Menteri PU merupakan sosok pemimpin yang memiliki integritas. Meski permasalahan hukum itu menjerat anak buahnya, namun dia tidak meu menutupi, apalag melindugi anak buah yang diduga terlibat dalam praktik korupsi.
Lantas Iskandar membandingkan dengan proses pananganan kasus dugaan korupsi proyek pengadan pompanisasi di DKI Jakarta yang diduga menyeret nama Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin.
Iskandar menduga kasus korupsi dengan kerugian negara berjumlah triliunan rupiah itu sengaja ditutup-tutupi oleh kelompok tertentu demi menjaga citra Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung.
“Bila ada korelasinya dengan parpol tertentu, maka harus kita tahu parpol apa. Karena pemilihan Komisioner KPK maupun Kepala Kejagung melalui proses politik di Komisi III DPR RI,” ungkap Iskandar kepada sejumlah awak media di Jakarta, Sabtu (23/5/2026).
Menurut dia, jika proses penegakan hukum di Indonesia masih diintervensi oleh kelompok atau parpol tertentu, dia mengaku pesimis kasus dugaan korupsi pompanisasi di SDA DKI Jakarta dapat diungkap.
“Kami menduga bahwa KPK dan Kejaksaan Agung sudah ‘masuk angin’ dalam menangani kasus dugaan korupsi di SDA DKI. Untuk itu, Etos Indonesia mendorong agar Ketua Komisi III DPR RI segera memanggil Ketua KPK dan Kepala Kejaksaan Agung mempertanyakan kenapa hingga saat ini kasus dugaan korupsi di SDA DKI itu jalan di tempat,” katanya.
Padahal kata Iskandar, bahwa kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pompanisasi di DKI dalam dua dekade ditaksir hingga Rp20 triliun. “Itu uang rakyat Jakarta, amanah rakyat Jakarta. Jangan-jangan sejumlah uang itu sudah disawer ke parpol pelindung kepala Dinas SDA itu,” kata Iskandar.
Iskandar menegaskan, pihaknya siap membongkar siapa-siapa saja yang diduga ikut terlibat dalam kasus ini. “Termasuk parpol mana yang terindikasi terlibat mainan barang ini,” kata Iskandar.
Ketika ditanya apakah ada korelasinya dengan gubernur DKI yang notabene merupakan berasal dari parpol tertentu, dengan tegas Iskandar mengatakan bahwa permasalahan itu tidak perlu dijabarkan panjang lebar.
“Silahkan publik menilai, jika benar bahwa gubernur melindungi anak buahnya, yang jelas kasus ini akan menjadi beban politik bagi Pramono itu sendiri. Terlebih jika Pram memiliki syahwat politik untuk maju pada Pilpres mendatang. Tentu akan menjadi bola panas yang sewaktu-waktu bakal diungkap oleh musuh-musuh politiknya,” ujar Iskandar.
Untuk itu kata Iskadnar, jika Pramono tidak mau tersandera dengan kasus tersebut maka tidak ada jalan lain selain mendukung KPK dan Kejaksaan Agung untuk mengungkap kasus dugaan korupsi pengadaan pompanisasi di DKI itu.
Sebab, projek tersebut bukan hanya di era Mas Pram saja, di era gubernur sebelumnya juga ada kebocoran, dan disinyalir pemain orang dalamnya sama.
“Harusnya Mas Pram belajar dari Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo yang tidak mau melindungi anak buahnya yang diduga bersalah,” pungkaas Iskandar. (Mam)
