Muhidin: Pj Gubernur Harus Abaikan Semua Laporan dan Aduan Soal Kadisparekraf

- Penulis

Selasa, 21 Januari 2025 - 11:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, Mediakarya – Banyaknya tudingan miring yang dialamatkan kepada kepala dinas pariwisata dan ekonomi kreatif (disparekraf) DKI Jakarta dinilai hanya sebagai isu yang tidak berdasar.

Koordinator Aliansi Ormas Betawi  Pendukung Birokrasi Muhidin Muhtar mengungkapkan pihaknya dari Aliansi Ormas dan mahasiswa Betawi sudah melakukan penelusuran dan langsung cek kelapangan.

“Dan hasilnya bahwa, apa yang di tuduhkan terhadap Kadis Andika Permata itu sama sekali tidak benar. Sebagai contoh, kita melakukan peninjauan ke lokasi yang diduga diskotik yang menyelenggarakan pesta LGBT di ITC Permata Hijau. Dan ternyata sejak tanggal 31 Desember 2024 sudah tutup diskotik tersebut. Dan sangat tidak mendasar kalau isu

itu dijadikan komoditi,”ujarnya saat berbincang dengan wartawan, Selasa (21/1).

Sementara terkait tentang masalah dugaan korupsi penyelenggaraan abang none tahun 2023 lanjut Muhidin pihaknya telah mendapatkan Informasi bahwa Kadis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah diklarifikasi oleh Polda Metro Jaya.

“Dan hasilnya adalah tidak ada ditemukan dugaan korupsi di penyelenggaraan Pemilihan Abang None Jakarta tahun 2023 berarti itu juga isu, dan itu juga merupakan pembunuhan karakter,” bebernya.

Selanjutnya lanjut Muhidin terkait masalah aduan yang seolah-olah dinarasikan Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai kepribadian yang menyimpang, kami berpendapat bahwa untuk menuduh seseorang itu tidak bisa serampangan dan secara fitnah dan secara tuduhan-tuduhan tanpa bukti.

Baca Juga:  KPU: Anak Airlangga Hartarto Gantikan Almarhum Ichsan Firdaus di DPR

“Hal itu sudah menyangkut kepribadian orang dan sangat berbahaya kalau tuduhan itu tidak benar,” ungkapnya.

Untuk itu kata Muhidin pihaknya memohon kepada PJ Gubernur untuk mengabaikan segala laporan dan pengaduan yang mungkin saat ini sudah sampai kemeja Pj Gubernur.

“Untuk menciptakan kondusifitas proses transisi pemerintahan Daerah Khusus Jakarta ini, abaikan hal-hal yang tidak subtansi yang berbau fitnah serta abaikan hal-hal yang hanya merusak situasi tata Kelola yang sudah balik ini yang di pimpin oleh Bapak selaku Pejabat Gubernur Daerah khusus Jakarta,”ungkapnya lagi.

Kata Muhidin Aliansi Ormas dan Mahasiswa Betawi akan mendukung penuh segala langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagal mitra strategis dari kaum Betawi.

“Kami mendukung penuh segala kebijakan yang diambil oleh PJ Gubernur sebagai pemangku kebijakan di Jakarta yang tercinta ini yang mana Masyarakat Betawi sebagai masyarkat Intinya,” pungkasnya. (dri)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

PLN Enjiniring Perkuat Transformasi, Susunan Direksi Baru Siap Dukung Target Net Zero Emissions
LPKAN Soroti Penanganan Kasus Blueray Cargo, Desak KPK Bongkar Mata Rantai Dugaan Suap
Kasus MBG Kembali Makan Korban, Jenderal Bintang Satu Polri Jadi Tersangka
‎Andy Lazuardy: Sudin Citata Jakarta Selatan Terbitkan 1.094 PBG dan SLF hingga Kuartal II 2026, Perkuat Pengawasan Bangunan ‎
PMPRI Minta Para Pemangku Kebijakan di Kota Bandung Jaga Stabilitas Politik
HUT Bhayangkara ke 80, IPW Beri Sejumlah Catatan Kritis Soal Kinerja Polri
Pakar Komunikasi Kritisi Kesenjangan Alokasi Anggaran Media di Pemkot dan DPRD Kota Bekasi
Dittipideksus Bareskrim Polri Bongkar Perdagangan Sianida Ilegal
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 2 Juli 2026 - 23:15 WIB

PLN Enjiniring Perkuat Transformasi, Susunan Direksi Baru Siap Dukung Target Net Zero Emissions

Kamis, 2 Juli 2026 - 18:34 WIB

LPKAN Soroti Penanganan Kasus Blueray Cargo, Desak KPK Bongkar Mata Rantai Dugaan Suap

Kamis, 2 Juli 2026 - 16:42 WIB

Kasus MBG Kembali Makan Korban, Jenderal Bintang Satu Polri Jadi Tersangka

Kamis, 2 Juli 2026 - 13:49 WIB

‎Andy Lazuardy: Sudin Citata Jakarta Selatan Terbitkan 1.094 PBG dan SLF hingga Kuartal II 2026, Perkuat Pengawasan Bangunan ‎

Kamis, 2 Juli 2026 - 11:32 WIB

PMPRI Minta Para Pemangku Kebijakan di Kota Bandung Jaga Stabilitas Politik

Berita Terbaru