JAKARTA, Media Karya – Perumda Pasar Jaya sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kelas kakap seharusnya lebih cermat dalam melakukan perencanaan dan implementasi bisnis skala besar seperti usaha retail yakni penjualan barang dalam satuan atau eceran di berbagai gerai, salah satunya Jakmart.
Hal ini disampaikan Kepala Divisi Ekonomi Rumah Aktivis Institute, Robi SE setelah dirinya mampir ke gerai Jakmart di Pasar Kenari, Senen, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Robi mengatakan kios tersebut tampak sepi dan terlihat sejumlah etalase dalam keadaan kosong.
“Ya sepi udah kayak gudang tempat nyimpan barang jarang orang belanja, Pasar Jaya enggak cermat milih model dan lokasi bisnis ini mah seperti Pasar Kenari itu. Nah lalu gimana yang di pinggiran yang persaingannya lebih ketat lawan retail raksasa yang hampir di setiap ruas jalan ada tuh dampingan,” ujar Robi kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (8/7/2023).
Lebih lanjut Robi meminta Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono agar segera mengevaluasi menyeluruh semua jajaran direksi Pasar Jaya, terutama berkaitan dengan bisnis retail lantaran dirinya melihat ada potensi kerugian besar setelah mendengar keluhan karyawan Jakmart yang kerap cemas menghadapi tuntutan target dari perusahaan.
“Tak ada kata lain, Pak Heru mestinya turun tangan dan evaluasi itu Pasar Jaya, bila perlu ganti direksinya. Bayangkan saja, itu katanya sehari ditarget Rp4 juta, ada juga sebulan Rp138 juta. itu mereka ngos-ngosan kalau harus kejar target sehari 4 juta, kasihan lah itu karyawan karyawan mereka tuh, jangan dibikin pesimis,” sebutnya.
Namun demikian, lanjut Robi, Pemprov DKI Jakarta punya program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang dianggap cukup membantu sirkulasi bisnis Jakmart. Berdasarkan pengakuan karyawan, kata Robi, mereka baru bisa mencapai target bulanan setelah dana KJP turun dan masyarakat belanja.
“Tapi itu enggak sehat untuk sebuah bisnis retail sekelas Pasar Jaya, jangan lah dulu lawan retail raksasa seperti Alfa dan Indo. Kalau tanpa KJP, Jakmart lawan warung milik warga aja belum tentu kuat tuh, bisa jadi lebih besar pasak dari pada tiang. pengeluaran operasional Pasar Jaya menggila, sementara pemasukannya malah anyep, sepi,” tandasnya.
“Ini perlu catatan serius, income dari Jakmart itu nutup nggak ke biaya operasional, jangan-jangan tekor dan jadi beban perusahaan lalu berdampak ke pelayanan pedagang, pasar kusam lah tak terawat, keamanan minim dan lain-lain,” pungkasnya.(hab)
