JAKARTA, Mediakarya – Pakar komunikasi politik Dr Suparto mengkritik keras manuver sejumlah partai politik yang buru-buru menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto untuk kembali bertarung di Pemilihan Presiden 2029.
Menurut Adi, deklarasi dini di tengah bangsa yang masih menghadapi persoalan hukum, konstitusi, hingga ekonomi rakyat adalah langkah yang tidak peka dan terkesan pragmatis.
Hingga saat ini, partai-partai yang telah menyatakan dukungan untuk Prabowo 2029 meliputi Golkar, PAN, Gerindra, PKB, dan Demokrat. Sementara PKS dan NasDem mengambil sikap berbeda, tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran hingga akhir masa bakti, namun belum menentukan sikap capres 2029.
“Trik-trik politik memang sudah mulai terlihat. Partai menyusun strategi, ketua umum menyusun manuver, dan pernyataan dukungan disuarakan ke ruang publik. Namun rakyat berhak bertanya: apakah langkah ini benar-benar atas nama kepentingan mereka, atau sekadar jaminan kursi dan kekuasaan di masa depan?” tegas Adi Suparto dalam keterangannya yang diterima Mediakarya, Rabu (14/10/2026).
Adi mencatat, dari peta awal dukungan tersebut belum ada satu pun pembahasan mengenai calon wakil presiden pendamping. Dukungan yang ada dinilai lebih untuk mengamankan posisi dalam konfigurasi kekuasaan saat ini.
“Belum ada pembahasan cawapres, nama calon wakil presiden pendamping belum dibicarakan maupun diputuskan oleh partai-partai pendukung,” ujarnya.
Terlalu Dini Tutup Pintu Koalisi
Menurut Adi, menyusun barisan untuk Pilpres 2029 saat ini terasa terlalu dini. Peta koalisi masih sangat terbuka dan berpotensi berubah total menjelang pemilu.
“Menurut pandangan kita, menyusun barisan untuk Pilpres 2029 saat ini terasa terlalu dini. Negara sedang berada di masa yang sensitif: persoalan hukum dan konstitusi yang menyita perhatian publik, ketegangan yang berpotensi memengaruhi stabilitas politik, iklim sosial, hingga perekonomian rakyat,” katanya.
“Di saat rakyat masih menunggu kejelasan dan keadilan, fokus para pemimpin seharusnya tertuju pada penyelesaian masalah hari ini, bukan memetakan posisi untuk pertarungan tiga tahun ke depan,” lanjut Adi.
Yang Mendesak: Pulihkan Kepercayaan, Bukan Janji Kampanye
Adi menegaskan, ikrar dukungan antar-partai tidak serta-merta mengembalikan kepercayaan publik. Yang dibutuhkan saat ini bukan deklarasi politik, melainkan pemulihan persepsi melalui tindakan nyata.
“Rakyat tidak butuh janji kampanye yang datang terlalu cepat. Rakyat butuh kepemimpinan yang hadir menyelesaikan masalah hari ini,” tegasnya.
Ia merinci empat hal mendesak yang harus menjadi prioritas:
- Ketegasan dan keadilan dalam penegakan hukum
- Transparansi yang terbuka terhadap pertanyaan rakyat
- Prioritas pada pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
- Komunikasi yang menyejukkan, bukan memanaskan suasana
“Ketika kepercayaan sudah pulih dan masalah-masalah mendesak tertangani, pembicaraan tentang masa depan akan terasa jauh lebih wajar, lebih meyakinkan, dan lebih berharga untuk diperbincangkan,” pungkas Adi. (Ugy)
