Presiden Terpilih Diharap Pertahankan Jenderal Listyo Sigit Sebagai Kapolri

- Penulis

Jumat, 13 September 2024 - 07:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi (Ist)

Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi (Ist)

JAKARTA, Mediakarya – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto mempertahankan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri ketimbang mengangkatnya sebagai Menteri atau Kepala Lembaga.

“Selain usia kerja yang masih panjang sampai 2027, kapasitas dan kapabilitas Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri lebih dibutuhkan untuk mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran ke depannya,” kata R Haidar Alwi seperti dalam keterangan tertulisnya yang diterima Mediakarya,  (13/9/2024).

Sebab, hanya beberapa pekan setelah dilantik, pemerintahan Prabowo-Gibran akan dihadapkan pada agenda besar pilkada serentak 2024. Dalam pesta demokrasi ini, Polri memiliki peranan yang sangat penting untuk memastikan pilkada serentak berjalan aman dan damai.

Saat pilpres dan pileg pada Februari lalu, peran Polri dinilai sudah optimal. Terbukti, pemilu berjalan jauh lebih aman dan damai dibanding pemilu sebelumnya. Diharapkan, hal yang sama juga terjadi pada pilkada serentak November mendatang.

“Pergantian pucuk pimpinan dikhawatirkan berdampak pada internal Polri dan sinergitas dengan lembaga lain sehingga memengaruhi keamanan dan ketertiban di masyarakat. Sementara pemerintahan yang baru membutuhkan stabilitas mengingat tantangan di tahun politik tidaklah mudah,” jelas Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB itu

Menurut R Haidar Alwi, kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari aspek menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat sudah sangat baik. Kinerja apik Polri berkontribusi besar bagi terciptanya “zero terrorist attack” atau tidak adanya serangan teroris sepanjang tahun 2023 sampai Agustus 2024.

Baca Juga:  Kuasa Hukum PT Active Marine Industries Ajukan Permohonan Pemantauan Persidangan Kasasi

“Selama tahun 2023 memasuki tahun politik setidaknya ada 142 tersangka teroris yang berhasil ditangkap oleh Polri sebelum mereka melancarkan aksinya. Ini menunjukkan bahwa Polri mampu bergerak lebih cepat daripada teroris itu sendiri sehingga bisa mencegah terjadinya teror dan korban jiwa di masyarakat,” ungkap Ketua Dewan Pembina Forum Komunikasi Alawiyyin (Habaib) Indonesia, R Haidar Alwi.

Sedangkan dari sisi penegakan hukum, jumlah kasus yang berhasil diselesaikan Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjukkan peningkatan sebesar 12,22 persen. Dari 181.168 kasus pada 2020 (sebelum menjabat Kapolri) menjadi 203.293 kasus pada 2023.

“Karenanya menjadi logis bila kemudian survei Litbang Kompas yang terkenal independen menempatkan Polri sebagai lembaga penegak hukum dengan citra positif terbaik mengungguli Kejaksaan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi,” papar R Haidar Alwi.

R Haidar Alwi mengaku bahwa seingatnya, presiden terpilih Prabowo Subianto sebenarnya pernah memberikan sinyal akan mempertahankan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Ia yakin, Prabowo Subianto tidak akan membiarkan sinar terang Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo redup di Kementerian atau Lembaga lainnya.

“Posisi Kapolri untuk Jenderal Listyo Sigit Prabowo adalah “the right place for the right person at the right time”. Tempat yang tepat untuk orang yang tepat di waktu yang tepat,” pungkas R Haidar Alwi.

 

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

DPP GRIB Jaya Dampingi Ahli Waris Klaim Kembali Lahan yang Dikuasai PT Arjuna, Buka Ruang Mediasi
Dukung Penegakan Hukum di KPK, Iskandar Bantah Lakukan Obstruction of Justice
Niko Kilykily dan Grib Jaya Bela pengembalian Hak Tanah Ahli Waris Atas Club De Arjuna
IAW Sebut Ada Dugaan Aliran Dana Rp91 Miliar dalam Kasus Suap DJBC
Keren, Kolaborasi Bank Jakarta dan Bapenda DKI di Jakarta Fair Bisa Bayar Pajak
Polda Metro Jaya Siapkan 6.088 Personel Jelang Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa
Wacana Ubah DSI Jadi BLU, Mantan Jenderal Ini Usulkan Lahirnya Otoritas Analisis Perdagangan Komoditas Nasional
BGN di Pusaran Korupsi: Pembersihan Nyata atau Sekadar Rebranding?
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 13 Juni 2026 - 13:28 WIB

DPP GRIB Jaya Dampingi Ahli Waris Klaim Kembali Lahan yang Dikuasai PT Arjuna, Buka Ruang Mediasi

Sabtu, 13 Juni 2026 - 07:48 WIB

Dukung Penegakan Hukum di KPK, Iskandar Bantah Lakukan Obstruction of Justice

Jumat, 12 Juni 2026 - 20:55 WIB

Niko Kilykily dan Grib Jaya Bela pengembalian Hak Tanah Ahli Waris Atas Club De Arjuna

Jumat, 12 Juni 2026 - 20:42 WIB

IAW Sebut Ada Dugaan Aliran Dana Rp91 Miliar dalam Kasus Suap DJBC

Jumat, 12 Juni 2026 - 12:59 WIB

Polda Metro Jaya Siapkan 6.088 Personel Jelang Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa

Berita Terbaru