Sejumlah Perwakilan Kementerian dan Lembaga Ikut Hadiri FGD Yang Digagas oleh LPKAN Indonesia dan LKHAI

- Editor

Kamis, 23 Februari 2023 - 17:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LKHI, LPKAN

LKHI, LPKAN

JAKARTA, Mediakarya – Sebagai bentuk kepedulian terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia dan Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia (LKHI) menggelar forum group discussion (FGD) mengambil tema “Analisis dan Evaluasi Pencegahan Kejahatan Korupsi di Indonesia” yang diselenggarakan di Hotel Ibis Harmoni Jakarta, pada Rabu (22/2/2023).

Ketua Umum LPKAN Indonesia Muhammad Ali Zaeni mengatakan, bahwa FGD ini dimaksudkan guna mendorong pemerintahan yang bersih. Selain itu memaksimalkan lembaga pengawasan guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

“Hasil FGD ini diharapkan ada catatan dan rekomendasi yang diberikan kepada instansi terkait sebagai wujud nyata LPKAN dan LKHAI dalam berpartisipasi membantu pemerintah terkait dengan pemberantasan korupsi yang akhir-akhir ini trennya naik,” ujar Ali dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/2/2023).

Baca Juga:  LPKAN Indonesia Siap Luncurkan Sejumlah Aplikasi Berbasis Database

Ali juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada narasumber yang telah memberikan paparannya terhadap peserta FGD tersebut.

“Kami juga mengucapkan terima kasih pada peserta FGD yang bersedia hadir dalam acara yang penting ini. Di antaranya Kemenwa, LPJK, Ombudsman RI, BPKN RI, INTAC, PERADI Pergerakan, Asosiasi Jakon, BEM, Ormas, OKP, Kementerian PUPR, dan Kemendagri,” jelas Ali

Oleh karena itu, dalam waktu dekat, pihaknya segera melakukan audiensi dengan Kementerian dan Lembaga terkait guna menyampaikan rekomendasi hasil FGD yang diselenggarakan oleh LPKAN indonesia dan LKHAI.

“Dalam waktu dekat kami akan kembali menghadap ke sejumlah instansi untuk menyampaikan hasil rekomendasi FGD guna menjadi masukan perintah dalam proses penegakan hukum,” ujar Ali. ***

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Bahlil Dituding Blunder, GNK: Karhutla Belum Padam, Malah Main Api Diplomasi Setop Ekspor Gas ke Singapura
Kapolri Suyudi Gas Pol Perang Lawan Narkoba, Ketua Komisi III: Negara Tidak Boleh Kalah dari Sindikat
Korps Alumni KNPI Jaktim Ajak Elemen Bangsa Lawan Oligarki
NCW: Kasus Migas Bekasi Bukan Sekadar JOA, Tapi Ujian Keberanian Jampidsus Bongkar Aktor Utama
Sindir Menteri Saling Bertentangan, Guntur Romli: Kabinet Paling Gemuk Tapi Tak Punya Grup WA?
Ketua IPW Dukung Penuh Komitmen Kapolri, Desak Presiden Terbitkan Inpres Larangan Vape
Inisiator GNK Syakur Ali Mahdi: Polri 15 Tahun Dibuat Tak Berdaya oleh Komoditas Politik, Saatnya Kembali ke Etika Pancasila
Bentengi Kampus dari Paham Ekstremisme, Unila Gandeng Kepala BNPT dan NII Crisis Center Gelar Kuliah Umum Kebangsaan

Berita Terkait

Selasa, 27 Oktober 2026 - 06:30 WIB

Bahlil Dituding Blunder, GNK: Karhutla Belum Padam, Malah Main Api Diplomasi Setop Ekspor Gas ke Singapura

Selasa, 27 Oktober 2026 - 05:52 WIB

Kapolri Suyudi Gas Pol Perang Lawan Narkoba, Ketua Komisi III: Negara Tidak Boleh Kalah dari Sindikat

Senin, 26 Oktober 2026 - 12:59 WIB

Korps Alumni KNPI Jaktim Ajak Elemen Bangsa Lawan Oligarki

Senin, 26 Oktober 2026 - 08:32 WIB

NCW: Kasus Migas Bekasi Bukan Sekadar JOA, Tapi Ujian Keberanian Jampidsus Bongkar Aktor Utama

Senin, 26 Oktober 2026 - 07:15 WIB

Ketua IPW Dukung Penuh Komitmen Kapolri, Desak Presiden Terbitkan Inpres Larangan Vape

Berita Terbaru