JAKARTA, Media Karya – Hari ini, Jumat (13/9), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akan membahas dan mengusulkan pengganti Pj Gubernur Heru Budi Hartono. Keputusan untuk mengganti Heru Budi dengan Deputi Gubernur DKI Jakarta, Marullah Matali, perlu dipertimbangkan secara matang dan logis.
Pengamat kebijakan publik Sugiyanto mengungkapkan beberapa alasan kuat mendukung langkah ini, terutama karena Heru Budi saat ini memegang dua jabatan penting, yaitu sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) dan Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.
“Tugas rangkap ini bukan hanya menyulitkan bagi Heru Budi dalam membagi waktu dan energi, tetapi juga menimbulkan masalah dalam hal fokus dan prioritas, terutama menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2024,” ujar Sugiyanto saat berbincang dengan wartawan, Jumat (13/9/2024).
Setidaknya lanjut pria berkacamata yang akrab disapa SGY ini ada empat alasan logis mengapa Marullah Matali lebih tepat menggantikan Heru Budi Hartono sebagai Pejabat Gubernur DKI Jakarta
“Pertama, rangkap jabatan yang diduga menyulitkan kinerja. Heru Budi Hartono telah menjalani peran ganda sebagai Kasetpres dan Pejabat Gubernur DKI Jakarta sejak 2022,” ujarnya lagi.
Kedua lanjut SGY masa jabatan Heru Budi berada di akhir rezim Presiden Jokowi. Sebagai figur dekat dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Heru Budi memainkan peran penting dalam pemerintahan.
“Namun, dengan berakhirnya masa jabatan Jokowi pada 20 Oktober 2024, akan lebih bijaksana bagi Heru untuk sepenuhnya memusatkan perhatian pada mendukung transisi kepemimpinan di tingkat nasional,” bebernya.
Ketiga, kata SGY Marullah Matali adalah pilihan tepat dari dalam pemerintahan DKI Jakarta. Marullah Matali saat ini menjabat sebagai Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata.
“Sebagai birokrat berpengalaman yang sudah lama berkiprah di pemerintahan DKI Jakarta, ia memiliki pemahaman mendalam tentang permasalahan kota, tata kelola pemerintahan daerah, dan kebutuhan warga Jakarta,” tuturnya.
Dan yang keempat, menurut SGY fomus pemerintahan DKI Jakarta pada tahun politik Pilkada. Tahun 2024 adalah tahun politis, di mana Jakarta akan menjadi pusat perhatian nasional dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
“Dalam situasi ini, Jakarta memerlukan seorang pemimpin yang dapat fokus penuh pada dinamika dan tantangan daerah, tanpa terdistraksi oleh tanggung jawab nasional yang berat. Heru Budi, dengan peran krusialnya di level nasional sebagai Kasetpres, diduga tidak akan mampu memenuhi kebutuhan ini secara optimal,”ungkapnya. (dri)
